Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Arab Saudi secara resmi melayangkan kecaman keras terhadap rentetan serangan militer yang dilakukan oleh Iran. Dalam sebuah pernyataan tegas yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di Jakarta pada Kamis (26/3/2026), Riyadh menegaskan bahwa agresi Iran tidak hanya mengancam kedaulatan negara-negara Teluk, tetapi juga merusak tatanan stabilitas regional dan keamanan global. Arab Saudi menuding Iran sengaja menciptakan permusuhan sistematis yang telah direncanakan sebelumnya guna mengganggu keamanan di kawasan Asia Barat.
Menurut Duta Besar Faisal, tindakan Iran telah melampaui batas-batas hukum internasional. Serangan yang terus berlanjut tersebut mencerminkan ambisi Iran untuk menciptakan ketidakstabilan di kawasan dengan menargetkan infrastruktur vital, fasilitas energi, hingga jalur pelayaran internasional. Al Amoudi menegaskan bahwa serangan-serangan ini merupakan bentuk nyata dari upaya Iran untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan terhadap negara-negara tetangga. Ia menekankan bahwa perilaku agresif tersebut tidak akan memberikan keuntungan apa pun bagi Iran, melainkan justru mengikis kepercayaan komunitas internasional terhadap niat baik negara tersebut.
Dalam upaya merespons eskalasi ini, Arab Saudi menyambut baik langkah tegas komunitas internasional, termasuk pengesahan Resolusi PBB Nomor 2817 yang didukung oleh 163 negara anggota. Resolusi ini bukan sekadar kecaman verbal, melainkan sebuah instrumen hukum yang menuntut pertanggungjawaban Iran, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi penuh kepada seluruh korban yang terdampak oleh serangan-serangan tersebut. Senada dengan hal itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa juga telah mengadopsi resolusi serupa pada Rabu (25/3), yang secara spesifik menyoroti pelanggaran HAM berat akibat serangan Iran terhadap infrastruktur sipil, pelabuhan, dan fasilitas vital lainnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Duta Besar Faisal adalah ancaman terhadap keamanan maritim di Teluk dan Selat Hormuz. Ia mengecam keras tindakan Iran yang mengganggu lalu lintas kapal-kapal komersial di jalur perairan strategis tersebut. Gangguan ini dinilai memiliki implikasi yang sangat berbahaya bagi ekonomi dunia, ketahanan energi global, dan pasokan pangan internasional. Bagi Arab Saudi, menjaga stabilitas perairan laut sesuai dengan konvensi internasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Meskipun Arab Saudi tetap teguh pada komitmennya untuk mengedepankan solusi diplomatik dalam menyelesaikan konflik, Faisal menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan tinggal diam. Riyadh menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan segala kemampuan demi mempertahankan teritorial, kedaulatan, serta menjamin keselamatan warga negaranya maupun ekspatriat yang berada di wilayah Arab Saudi. Pendekatan "diplomasi yang didukung ketegasan pertahanan" menjadi narasi utama yang diusung oleh kerajaan dalam merespons ancaman Iran.
Data mengejutkan pun diungkapkan oleh Duta Besar Faisal mengenai distribusi target serangan Iran dalam konflik yang sedang berlangsung. Ia memaparkan bahwa berdasarkan analisis keamanan, hanya 15 persen dari total serangan militer Iran yang menyasar Israel. Sebaliknya, sebanyak 85 persen serangan justru ditujukan kepada negara-negara tetangga di kawasan Teluk dan negara-negara Arab lainnya. Fakta ini secara gamblang membantah narasi Iran yang sering mengklaim bahwa tindakan mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap musuh bersama.
Situasi ini menjadi ironi besar di mata Arab Saudi. Faisal menyayangkan perilaku Iran yang di satu sisi sering menyerukan solidaritas umat Islam di panggung internasional, namun di sisi lain justru melancarkan serangan militer terhadap negara-negara yang merupakan saudara sesama muslim. Ia menegaskan bahwa konflik yang saat ini terjadi pada dasarnya adalah perseteruan antara Iran dan Israel, yang dipicu oleh serangan Israel—yang didukung Amerika Serikat—pada 28 Februari lalu. Dalam serangan tersebut, seorang pemimpin tertinggi Iran tewas, yang kemudian memicu aksi balasan Iran berupa serangan drone dan rudal.
Arab Saudi menegaskan posisi netralnya dalam konflik tersebut. Riyadh menyatakan bahwa mereka bukanlah bagian dari perang antara Iran dan Israel. Negara-negara Teluk juga telah berulang kali memberikan pernyataan resmi bahwa wilayah mereka tidak terlibat dalam konflik tersebut dan tidak memberikan izin bagi pangkalan militer Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah kedaulatan mereka sebagai titik awal serangan balasan terhadap Iran. Namun, Iran tetap menargetkan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, sebuah tindakan yang dianggap Saudi sebagai bentuk agresi yang salah sasaran dan tidak dapat dibenarkan oleh aturan perang mana pun.
Lebih jauh, kecaman ini juga menyoroti bahaya laten dari penggunaan proksi dan serangan rudal jarak jauh yang dilakukan Iran. Dengan menargetkan infrastruktur ekonomi dan pusat energi, Iran dinilai sedang mencoba melakukan sandera ekonomi terhadap dunia. Arab Saudi mengajak seluruh negara anggota PBB untuk tetap bersatu dalam menekan Iran agar menghentikan provokasi militer. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah Timur Tengah terjerumus ke dalam perang terbuka yang lebih luas, yang dampaknya pasti akan dirasakan oleh seluruh dunia.
Duta Besar Faisal menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali posisi Arab Saudi sebagai pilar stabilitas di kawasan. Dengan mengedepankan hukum internasional dan solidaritas antarnegara, Riyadh percaya bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika aktor-aktor di kawasan berhenti menggunakan kekerasan sebagai alat negosiasi. Pemerintah Arab Saudi juga memastikan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan sekutu internasional untuk memantau situasi dan memastikan bahwa jalur perdagangan di Teluk tetap terbuka dan aman dari segala bentuk ancaman.
Krisis ini menjadi ujian berat bagi arsitektur keamanan di Timur Tengah. Di satu sisi, dunia internasional harus menuntut keadilan bagi para korban serangan Iran, sementara di sisi lain, proses diplomasi harus terus didorong agar ketegangan tidak berubah menjadi perang skala penuh yang dapat menghancurkan ekonomi global. Arab Saudi, melalui pernyataannya yang tegas ini, telah menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran kedaulatan, sekaligus memberikan peringatan kepada Iran bahwa setiap tindakan agresif akan memiliki konsekuensi diplomatik dan hukum yang serius di masa depan.
Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan adanya respons lebih lanjut dari komunitas internasional pasca-adopsi resolusi PBB tersebut. Apakah tekanan kolektif ini akan mampu meredam ambisi militer Iran, atau justru akan memperuncing situasi, tetap menjadi pertanyaan besar yang membayangi stabilitas kawasan Teluk. Yang jelas, Arab Saudi telah mengambil langkah strategis untuk memposisikan diri sebagai pihak yang dirugikan namun tetap bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dunia, sembari terus menuntut penghentian segera atas seluruh agresi yang membahayakan nyawa dan ekonomi di kawasan tersebut.
