BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) selama satu hari dalam sepekan, yang kabarnya akan segera diterbitkan surat edarannya, menuai kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan signifikan pada penghasilan para pengemudi ojol, bahkan mencapai 30%. "Tidak dipungkiri akan adanya penurunan pendapatan pengemudi ojol saat diberlakukannya WFH 2026 ini," ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, dikutip Kamis (26/3). Ia menambahkan, "Menurut perkiraan kami akan ada dampak berupa penurunan pendapatan dengan kisaran 10-30% dari pendapatan normal, yang akan terdampak pada sektor ride hiling atau layanan penumpang."
Situasi penurunan pendapatan ini, menurut Igun, akan memberikan beban berat bagi keberlangsungan hidup para pengemudi ojol dan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang dapat menguntungkan semua pihak. "Hal ini yang harus dicarikan solusi dari berbagai pihak terkait, berkurangnya pendapatan hingga 30% akan menjadi beban bagi keluarga para ojol," tuturnya.
Lebih lanjut, Igun menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi penurunan pendapatan akibat kebijakan WFH bukanlah hal baru bagi para pengemudi ojol di Indonesia. Mereka telah merasakan dampak serupa selama masa pandemi COVID-19, ketika kebijakan WFH diterapkan secara penuh dari tahun 2020 hingga 2022. "Diberlakukannya WFH, bagi pengemudi ojol, bukanlah hal yang baru karena tahun 2020-2022 pengemudi ojol sudah pernah menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang pada saat tersebut WFH 100% diberlakukan, sehingga pengemudi ojol akan lebih adaptif dengan situasi krisis," kata dia. Pengalaman pahit tersebut justru membuat mereka lebih siap secara mental dan strategis dalam menghadapi potensi penurunan pendapatan di masa mendatang, meskipun hal tersebut tetap menjadi sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh.
Kebijakan WFH satu hari seminggu ini rencananya akan diterapkan setelah Lebaran 2026. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ketidakstabilan situasi global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia. Arahan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penghematan energi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait tengah menggodok detail teknis pelaksanaan kebijakan WFH ini. Fokus utama dari kebijakan ini adalah mengurangi mobilitas kendaraan pribadi dan umum di perkotaan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, serta meringankan beban anggaran negara untuk subsidi energi. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pekerja yang bergantung pada mobilitas sehari-hari, salah satunya adalah para pengemudi ojol.
Perkiraan penurunan pendapatan sebesar 10-30% yang disampaikan oleh Garda Indonesia bukanlah angka yang bisa diabaikan. Bagi pengemudi ojol, yang mayoritas merupakan tulang punggung keluarga, penurunan pendapatan sekecil apapun dapat berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga perawatan kesehatan. Sektor layanan penumpang atau ride-hailing memang menjadi lini terdepan yang akan merasakan dampak langsung dari berkurangnya mobilitas pekerja kantoran.
Para pengemudi ojol seringkali bekerja dengan sistem berbasis pesanan. Ketika jumlah pesanan menurun, pendapatan harian mereka secara otomatis akan ikut tergerus. WFH satu hari dalam seminggu berarti potensi hilangnya puluhan ribu hingga ratusan ribu pesanan potensial di seluruh Indonesia pada hari tersebut. Hal ini akan memaksa para pengemudi untuk bekerja lebih keras di hari-hari lainnya, atau bahkan harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi defisit.
Pengalaman pandemi COVID-19 memang memberikan pelajaran berharga. Saat itu, banyak pengemudi ojol yang beralih ke layanan pengantaran barang atau makanan untuk mengimbangi penurunan drastis pada layanan penumpang. Namun, tingkat persaingan di kedua sektor tersebut juga semakin tinggi, dan margin keuntungan tidak selalu stabil. Selain itu, tidak semua pengemudi memiliki keahlian atau modal yang cukup untuk beralih ke sektor lain dengan mudah.
Oleh karena itu, permintaan dari Garda Indonesia agar pemerintah mencari solusi alternatif menjadi sangat relevan. Solusi tersebut bisa berupa insentif bagi pengemudi ojol yang terdampak, program pelatihan keterampilan baru, atau bahkan kebijakan yang lebih berpihak pada mitra pengemudi dari pihak aplikasi ojol itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, aplikasi ojol, dan asosiasi pengemudi menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. WFH mungkin terdengar sebagai langkah efisiensi energi yang cerdas, namun dampaknya terhadap mata pencaharian jutaan pekerja informal seperti pengemudi ojol harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan. Mengingat kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, stabilitas pendapatan bagi para pekerja rentan adalah sebuah keharusan.
Selain dampak langsung pada pendapatan, kebijakan WFH juga berpotensi mempengaruhi tingkat permintaan layanan ojol untuk keperluan lain. Misalnya, jika para pekerja lebih banyak berada di rumah, kemungkinan mereka akan memesan makanan atau barang secara online juga meningkat. Namun, ini tidak serta merta dapat sepenuhnya menggantikan hilangnya pesanan dari perjalanan pulang-pergi ke kantor. Selain itu, banyak pengemudi ojol yang juga melayani pengantaran barang dan makanan, sehingga penurunan mobilitas pekerja kantor secara umum bisa berdampak pada keseluruhan ekosistem transportasi online.
Penting juga untuk dicatat bahwa kebijakan WFH ini baru sebatas wacana dan akan diterapkan setelah Lebaran 2026. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk para pengemudi ojol dan aplikator. Komunikasi yang terbuka dan transparan akan membantu meminimalkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan.
Pemerintah dapat mempelajari model-model WFH yang diterapkan di negara lain dan dampaknya terhadap sektor transportasi informal. Apakah ada skema kompensasi, subsidi, atau dukungan lain yang bisa diadopsi? Bagaimana cara memastikan bahwa kebijakan efisiensi energi ini tidak justru membebani kelompok masyarakat yang paling rentan?
Garda Indonesia telah menunjukkan kesiapannya untuk beradaptasi, namun adaptasi tersebut membutuhkan dukungan yang memadai. Jika pemerintah serius dalam mengimplementasikan kebijakan WFH, maka mereka juga harus serius dalam mencari solusi untuk meringankan beban para pengemudi ojol. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan keberlanjutan mata pencaharian.
Potensi penurunan pendapatan 30% adalah angka yang mengkhawatirkan. Ini bisa berarti banyak pengemudi ojol terpaksa menghentikan aktivitasnya, yang pada gilirannya akan mengurangi ketersediaan layanan transportasi online. Hal ini tentu akan berdampak pada efisiensi mobilitas masyarakat secara keseluruhan, meskipun tujuan awalnya adalah untuk menghemat energi.
Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: apakah efisiensi energi yang diperoleh dari kebijakan WFH sepadan dengan potensi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya? Jawabannya tentu akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini, serta seberapa efektif mereka dalam menyediakan solusi alternatif bagi kelompok pekerja yang terdampak.
Dalam konteks ini, asosiasi pengemudi ojol seperti Garda Indonesia memainkan peran krusial sebagai jembatan antara pengemudi dan pemerintah. Mereka memiliki data dan pemahaman langsung mengenai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, masukan dari mereka harus didengarkan dan dipertimbangkan secara serius dalam perumusan kebijakan.
Pemerintah perlu memikirkan strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada efisiensi energi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja informal yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Tanpa adanya solusi yang komprehensif, kebijakan WFH ini bisa saja menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari.
Sebagai penutup, harapan terbesar dari para pengemudi ojol adalah agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan satu pihak, melainkan mampu menciptakan keseimbangan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pengalaman pandemi telah mengajarkan bahwa daya tahan dan adaptabilitas para pengemudi ojol sangat tinggi, namun mereka juga membutuhkan dukungan nyata agar dapat terus berjuang di tengah perubahan kebijakan dan tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Pemerintah perlu melakukan dialog intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk aplikator penyedia layanan ojol, untuk menyusun strategi yang holistik. Hal ini mencakup kajian dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap para pengemudi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi berbagai opsi kebijakan yang dapat memitigasi risiko penurunan pendapatan, seperti penyesuaian tarif, subsidi bahan bakar khusus untuk pengemudi ojol, atau program pemberdayaan ekonomi.
Mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, kebijakan yang pro-rakyat dan pro-pekerja informal harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, upaya efisiensi energi dapat berjalan beriringan dengan penjagaan stabilitas ekonomi dan sosial bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.
