Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran terhadap akses fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org sejak tanggal 25 Februari 2026. Keputusan ini, yang sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pengguna internet dan pegiat literasi digital, diambil sebagai respons terhadap ketidakpatuhan Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba di balik ensiklopedia daring terbesar di dunia, terhadap kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia.
Langkah Komdigi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi digital yang berlaku bagi seluruh entitas, baik domestik maupun asing, yang beroperasi dan memberikan layanan di wilayah hukum Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (27/2/2026), menjelaskan secara rinci mengenai dasar dan cakupan pembatasan akses ini.
Alexander Sabar menegaskan bahwa pembatasan akses ini bersifat selektif dan proporsional. "Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi yang kaya tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru," ujarnya. Pernyataan ini penting untuk mengklarifikasi bahwa Komdigi tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia, melainkan hanya pada fungsi yang membutuhkan identifikasi pengguna. Ini berarti masyarakat luas tetap bisa membaca, mencari informasi, dan memanfaatkan jutaan artikel yang tersedia di Wikipedia tanpa hambatan.
Namun, pembatasan ini membawa implikasi signifikan bagi komunitas kontributor dan editor Wikipedia di Indonesia. Selama masa pembatasan ini, aktivitas yang secara inheren memerlukan akun pengguna, seperti penyuntingan artikel yang sudah ada, pembuatan artikel baru, atau partisipasi dalam diskusi komunitas, untuk sementara tidak dapat dilakukan. Wikipedia, dengan model kolaboratifnya yang unik, sangat bergantung pada kontribusi sukarela dari jutaan editor di seluruh dunia. Tanpa kemampuan untuk login, kontributor dari Indonesia akan terhambat dalam memperbarui, mengoreksi, atau menambahkan pengetahuan baru ke dalam platform tersebut, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan relevansi konten berbahasa Indonesia di masa mendatang.
Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permen Kominfo No. 5/2020). Regulasi ini merupakan pilar penting dalam tata kelola ruang digital Indonesia, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik yang berbadan hukum domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah hukum Indonesia, untuk melakukan pendaftaran. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia.
Alexander menjelaskan kronologi sebelum tindakan pemblokiran dilakukan. Notifikasi resmi terkait kewajiban pendaftaran PSE telah disampaikan kepada Wikimedia Foundation sejak bulan November 2025. Proses notifikasi ini tidak berhenti di satu kali pengiriman, melainkan disertai dengan dua kali perpanjangan waktu untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi Wikimedia agar memenuhi kewajibannya. Batas akhir perpanjangan waktu tersebut ditetapkan hingga 20 Januari 2026. Namun, hingga tanggal pembatasan akses pada 25 Februari 2026, kewajiban pendaftaran tersebut belum juga dipenuhi oleh Wikimedia.
"Pendaftaran PSE merupakan instrumen tata kelola yang fundamental untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia," jelas Alexander. Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini adalah prasyarat bagi setiap entitas digital yang ingin beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab di pasar Indonesia. Tanpa pendaftaran, pemerintah kesulitan dalam mengawasi dan memastikan bahwa layanan digital tersebut memenuhi standar operasional, melindungi data pengguna, dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pendaftaran PSE ini dirancang untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan transparan. Ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki data yang akurat tentang siapa saja yang menyediakan layanan digital di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi dalam berbagai hal, mulai dari penanganan konten ilegal, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa konsumen. Untuk entitas asing seperti Wikimedia, pendaftaran PSE juga menjadi jembatan bagi Komdigi untuk berkomunikasi langsung dan meminta pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau isu-isu lain yang memerlukan intervensi.
Alexander Sabar menegaskan bahwa normalisasi akses terhadap fitur login Wikimedia dapat dilakukan segera setelah Wikimedia Foundation menunjukkan komitmennya dan menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Komdigi telah menyediakan panduan dan fasilitas pendaftaran yang mudah diakses melalui laman resmi https://pse.komdigi.go.id. Ini menunjukkan bahwa pintu dialog dan penyelesaian administratif tetap terbuka lebar bagi Wikimedia.
Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini merupakan penegakan kewajiban administratif yang berlaku secara universal bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik, tanpa memandang bentuk badan hukum, model bisnis, maupun status nirlaba. Wikipedia, meskipun dikenal sebagai proyek nirlaba yang didukung oleh donasi dan dedikasi sukarelawan, tidak dikecualikan dari regulasi ini. Prinsip "level playing field" atau kesetaraan perlakuan menjadi inti dari pendekatan Komdigi, memastikan bahwa tidak ada entitas yang beroperasi di Indonesia yang kebal terhadap aturan main yang telah ditetapkan.
Komdigi berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara profesional dan proporsional guna menjaga kepastian hukum serta pelindungan masyarakat dalam ekosistem digital nasional yang dinamis. Tindakan terhadap Wikimedia ini adalah salah satu bukti dari upaya berkelanjutan Komdigi untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia.
Kasus pemblokiran fitur login Wikipedia ini juga menjadi pengingat penting bagi platform digital lainnya, baik besar maupun kecil, yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE. Pemerintah melalui Komdigi telah menunjukkan ketegasannya dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan serupa terhadap entitas yang abai terhadap regulasi. Hal ini mendorong semua pihak untuk lebih proaktif dalam memahami dan mematuhi kerangka hukum digital yang berlaku di Indonesia, demi menjaga keberlangsungan layanan dan kepercayaan pengguna.
Bagi jutaan pengguna Wikipedia di Indonesia, situasi ini mungkin menimbulkan kekhawatiran. Namun, dengan akses baca yang tetap tersedia, sumber daya informasi tetap dapat dimanfaatkan. Harapan besar kini tertumpu pada Wikimedia Foundation untuk segera merespons dan menyelesaikan proses pendaftaran PSE. Kolaborasi dan kepatuhan adalah kunci untuk memastikan bahwa Wikipedia dapat terus berfungsi secara optimal, tidak hanya sebagai gudang pengetahuan global, tetapi juga sebagai platform yang patuh terhadap kedaulatan hukum di setiap negara tempat layanannya diakses, termasuk Indonesia. Insiden ini sekali lagi menggarisbawahi kompleksitas interaksi antara teknologi global, regulasi nasional, dan hak akses informasi di era digital.
