Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan tegas menyatakan bahwa gelombang hujatan, serangan, dan ujaran kebencian di ruang digital sama sekali bukan cerminan budaya Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia di era digital, di mana interaksi online seringkali kehilangan esensi kesantunan dan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa. Pemerintah, kata Meutya, berkomitmen untuk mengelola ekosistem digital dengan pendekatan yang seimbang, termasuk dalam hubungannya dengan platform digital global, demi menjaga integritas ruang publik digital.
Meutya Hafid menekankan bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam menyikapi derasnya arus informasi dan diskursus di media sosial. Terutama ketika berhadapan dengan isu-isu strategis nasional dan global, dibutuhkan kearifan dan kemampuan memilah yang jauh lebih tinggi. "Tidak semua hujatan-hujatan itu layak kita ikut, terutama yang terkait hujatan, itu tidak budaya kita banget soalnya," ujar Meutya dalam program Blak-blakan Detikcom, menegaskan kembali pentingnya menolak narasi negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Budaya Indonesia sejatinya terbangun di atas fondasi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan menjunjung tinggi kesantunan dalam berkomunikasi. Kekerasan verbal, apalagi yang bersifat anonim dan masif, adalah anomali yang harus ditolak secara kolektif.
Ruang digital, lanjut Meutya, seharusnya menjadi arena yang subur untuk diskusi sehat, pertukaran ide yang konstruktif, dan peningkatan kualitas demokrasi. Namun, realitasnya kini seringkali bergeser menjadi ajang penyebaran kebencian, fitnah, dan serangan tanpa dasar yang jelas. Fenomena ini diperparah dengan munculnya disinformasi yang masif, termasuk konten-konten yang bahkan tidak diproduksi oleh pengguna asli, melainkan diciptakan secara sistematis oleh entitas tak bertanggung jawab.
Meutya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pergeseran fungsi media sosial. "Dulu kan media sosial kita pakai untuk kita bersuara, untuk berdemokrasi. Sekarang yang bersuara itu bukan manusia beneran, robot, yang kemudian di-generate dengan uang dan sebagainya, untuk menimbulkan disinformasi dan sebagainya," tuturnya. Ini adalah ancaman serius terhadap integritas informasi dan kejernihan diskursus publik. Algoritma canggih dan kecerdasan buatan kini dapat dimanfaatkan untuk memproduksi narasi palsu secara otomatis, menyebarkannya dengan kecepatan kilat, dan menciptakan echo chamber yang memperkuat bias serta polarisasi di tengah masyarakat. Robot atau bot yang dioperasikan oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda tersembunyi dapat membanjiri ruang digital dengan informasi palsu, memanipulasi opini publik, dan bahkan mengancam stabilitas sosial-politik.
Maraknya fenomena "robot" yang bersuara ini tidak hanya mencederai kualitas demokrasi dengan memanipulasi kehendak rakyat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, kebijakan pemerintah, dan bahkan sesama warga negara. Ketika sumber informasi tidak lagi dapat dipercaya, dan narasi didominasi oleh hoaks serta kebencian yang diproduksi secara sistematis, maka fondasi masyarakat yang harmonis dan rasional akan terkikis. Inilah mengapa Meutya sangat menekankan pentingnya sikap kritis dan kehati-hatian dalam bermedia sosial.
"Yang utama juga kita jangan cepat-cepat ikut dalam hujatan-hujatan karena ya itu tidak budaya kita. Kita juga tidak usah ikut dengan puji-pujian yang selangit terhadap siapapun tokoh. Biasa saja. Di media sosial itu biasa saja, saring dulu, lihat dulu, analisa, benchmark media-media mainstream itu penting karena tervalidasi dan tetap terikat kode etik jurnalistik," jelasnya, memberikan panduan praktis bagi masyarakat. Kemampuan untuk menyaring informasi, menganalisis motif di baliknya, dan membandingkannya dengan sumber-sumber terpercaya menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya arus informasi. Media mainstream, dengan mekanisme verifikasi dan kode etik jurnalistik yang mengikat, masih menjadi salah satu benteng pertahanan terpenting dalam melawan disinformasi. Peran literasi digital, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami konteks, dan mengenali pola-pola manipulasi, menjadi semakin vital bagi setiap individu.
Pendekatan Pemerintah RI Terhadap Platform Digital Global
Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap perusahaan teknologi raksasa, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia memilih pendekatan yang tidak ekstrem terhadap platform digital global. Pendekatan ini merupakan hasil pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara, perlindungan warga, kebebasan berekspresi, dan potensi ekonomi dari inovasi digital.
Meutya mencontohkan sejumlah negara yang telah mengambil langkah tegas, bahkan drastis, terhadap platform digital. "Rusia sudah menutup seluruh yang besar-besar, kemudian kemarin Perancis sebagai contoh, polisinya melakukan penyergapan terhadap kantor X, kemudian di India, Meta sedang berhadapan dengan Supreme Court yang mengancam akan memblok seluruh Meta Group keluar dari India," tuturnya. Langkah-langkah ekstrem ini seringkali didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kontrol informasi oleh negara, isu pajak, data privasi, hingga keamanan nasional. Rusia, misalnya, mengambil langkah tersebut dalam konteks kontrol narasi dan informasi yang ketat di dalam negeri. Prancis mungkin berkaitan dengan regulasi pajak atau perlindungan data. Sementara India, dengan populasi digitalnya yang masif, memiliki kekhawatiran serius terhadap monopoli, privasi data, dan dampak sosial dari raksasa teknologi.
Sebaliknya, Indonesia memilih untuk tetap menjaga keterbukaan ruang digital. Filosofi ini didasarkan pada keyakinan bahwa kebebasan berekspresi dan akses informasi adalah hak fundamental, serta bahwa inovasi digital memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Namun, keterbukaan ini tidak berarti tanpa batas. Pemerintah menyadari bahwa dengan kebebasan datang pula tanggung jawab, dan potensi penyalahgunaan. "Kita masih sangat bebas. Jadi pemerintah memahami bahwa pasti akan banyak suara, pasti akan banyak orang yang juga akan menyerang dengan kepentingan tertentu, kita juga tahu bahwa itu akan ada, dan ya sudah, ini kita kelola," kata Meutya, menunjukkan sikap pragmatis dan adaptif pemerintah.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi digital. Ini berarti pemerintah tidak akan serta-merta memblokir atau menutup platform, tetapi akan berupaya keras untuk memastikan platform tersebut mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta bertanggung jawab atas konten-konten yang tersebar di dalamnya. Kerangka regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan turunannya menjadi landasan bagi pemerintah untuk bertindak terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital.
Sebagai regulator, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan edukatif dan komunikatif dalam menghadapi tantangan digital, dibandingkan pembatasan yang berlebihan yang bisa mematikan inovasi atau membatasi kebebasan sipil. Meutya menekankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan penjelasan dan literasi digital kepada masyarakat, membangun pemahaman kolektif tentang etika berinternet dan bahaya disinformasi. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang serius, seperti penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian yang memicu konflik, atau manipulasi informasi yang membahayakan negara.
Menurut Meutya, kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan besar akibat digitalisasi. Dalam lingkungan yang dipenuhi disinformasi dan polarisasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, institusi, dan bahkan satu sama lain adalah aset yang tak ternilai. Ketika kepercayaan terkikis, masyarakat akan mudah terpecah belah, sulit mencapai konsensus, dan rentan terhadap agitasi. Pemerintah menyadari bahwa untuk membangun dan memelihara kepercayaan ini, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menjelaskan kebijakan serta tantangan yang ada kepada publik dengan jelas dan konsisten. "Trust menjadi sangat penting. Bagaimana masyarakat mempercayai pemimpinnya, untuk kemudian tentu pasti akan dijelaskan, tapi memang perlu waktu," pungkasnya.
Masa depan ekosistem digital Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana semua pihak – pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, dan individu – dapat bekerja sama. Pemerintah akan terus berinovasi dalam regulasi, meningkatkan literasi digital, dan berkolaborasi dengan platform untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk terus mengasah kemampuan kritisnya, menjadi konsumen informasi yang cerdas, dan berperan aktif dalam menolak konten negatif yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Hanya dengan demikian, visi ruang digital yang memberdayakan dan mempersatukan dapat terwujud, jauh dari praktik "hujat-hujatan" yang tidak mencerminkan jati diri bangsa.
