Ketertarikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mencaplok atau membeli Greenland pada tahun 2019 telah memicu gelombang kekhawatiran dan ketakutan mendalam di antara 56.000 penduduk wilayah otonom Denmark tersebut. Apa yang awalnya mungkin terdengar seperti lelucon politik bagi sebagian orang, kini telah mengukir rasa cemas yang nyata di benak warga Greenland, yang merasa kedaulatan dan identitas mereka terancam oleh ambisi geopolitik negara adidaya. Ancaman ini tidak hanya bersifat abstrak, melainkan telah menjelma menjadi ketakutan konkret akan intervensi militer atau pengabaian hak-hak mereka.
Avaaraq Olsen, Wali Kota Nuuk, ibu kota Greenland, secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya kini dihantui oleh kekhawatiran bahwa suatu hari kapal perang Amerika Serikat akan muncul di langit atau perairan mereka. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari peningkatan kecemasan yang dirasakan oleh 20.000 penduduk komunitas Nuuk setiap harinya. Rasa takut ini berakar pada sejarah panjang intervensi asing dan trauma kolonial yang masih membekas di banyak wilayah dunia. Bagi Olsen dan warganya, gagasan bahwa mereka bisa menjadi pion dalam permainan catur geopolitik global tanpa persetujuan mereka sendiri adalah prospek yang menakutkan.
Greenland, pulau terbesar di dunia yang bukan benua, memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di persimpangan Samudra Atlantik dan Arktik, wilayah ini menjadi kunci penting dalam pengawasan rute pelayaran Arktik yang semakin terbuka akibat perubahan iklim, serta sebagai pos pengamatan militer yang vital. Selain itu, Greenland diyakini menyimpan cadangan mineral langka yang melimpah, termasuk elemen tanah jarang yang krusial untuk teknologi modern dan energi hijau, serta potensi cadangan minyak dan gas bumi. Inilah yang diyakini menjadi daya tarik utama bagi Amerika Serikat, yang melihat Greenland sebagai aset strategis dan ekonomi yang tak ternilai dalam persaingan geopolitik global dengan Rusia dan Tiongkok.
Pada Agustus 2019, laporan mengenai ketertarikan Trump untuk membeli Greenland pertama kali mencuat ke publik, memicu keheranan dan penolakan keras dari pemerintah Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dengan tegas menyatakan bahwa ide tersebut "absurd" dan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Reaksi ini menggarisbawahi prinsip kedaulatan yang tak dapat diganggu gugat, sebuah prinsip yang sangat dihargai oleh Greenlanders yang telah berjuang lama untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dari Denmark.
Merasa bahwa suara Greenlanders diabaikan dalam perdebatan internasional ini, Wali Kota Olsen telah mengambil langkah proaktif. Ia diketahui telah menyampaikan pesan pribadi kepada Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang saat itu berupaya mengoordinasikan respons NATO terhadap krisis yang semakin meningkat di sekitar Greenland. Tujuan Starmer adalah untuk mengirimkan pasukan guna membentuk pasukan keamanan besar, sebagai upaya meyakinkan Donald Trump bahwa intervensi AS tidak diperlukan dan bahwa kedaulatan Greenland akan dilindungi oleh sekutu-sekutu NATO. Namun, bahkan dalam upaya ini, Olsen menekankan pentingnya pelibatan langsung penduduk Greenland. "Denmark atau negara lain membuat rencana dan pengumuman tentang Greenland – tetapi mereka membicarakan kami tanpa melibatkan kami. Jadi, jika Keir Starmer ingin merencanakan sesuatu seperti itu, atau bahkan membicarakannya, dia seharusnya melibatkan penduduk Greenland," tegas Olsen, menyuarakan sentimen yang mendalam di antara warganya yang ingin hak penentuan nasib sendiri mereka dihormati.
Wali Kota Olsen mengungkapkan bahwa ia sendiri merasa khawatir dengan kabar tersebut, meskipun sebagai pemimpin ia juga harus menenangkan masyarakatnya. Ia memahami sepenuhnya mengapa warganya menjadi lebih waspada dengan apa yang ada di langit dan laut mereka. Ketakutan akan kehadiran militer asing dan kemungkinan hilangnya kontrol atas tanah air mereka adalah ancaman nyata yang mereka rasakan. Situasi ini diperparah oleh apa yang disebut Olsen sebagai ‘berita palsu’ yang disebarkan oleh Donald Trump sendiri. Ia dengan tegas menyatakan tidak menginginkan kehadiran Trump di sana, karena hal itu hanya akan dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan lain terhadap mereka.
Olsen mencontohkan klaim Trump yang tidak berdasar, seperti ketika ia mengatakan bahwa ada kapal Rusia dan Tiongkok yang mengelilingi Greenland. "Saya benar-benar berpikir bahwa mereka harus berhenti berbohong tentang Greenland… seperti ketika dia mengatakan bahwa ada kapal Rusia dan China yang mengelilingi Greenland," seru Olsen. Ia menyebut pernyataan semacam itu telah menyakiti orang-orang di Greenland dan menegaskan agar kebohongan itu benar-benar dihentikan. Berita palsu semacam ini tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga memicu paranoia dan mengikis kepercayaan, membuat warga merasa dimanipulasi dan diremehkan.
Ketegangan semakin memuncak ketika Donald Trump Jr., putra mantan presiden, dan sekutu utamanya, Charlie Kirk, mengunjungi Nuuk pada Januari lalu. Kunjungan ini, menurut Olsen, justru menyebabkan gelombang berita palsu lainnya dan situasi yang canggung. Salah satu insiden paling kontroversial adalah ketika anak-anak sekolah diberi uang tunai sebesar USD 100. Tindakan ini, yang kemungkinan dimaksudkan untuk memenangkan hati dan pikiran mereka, pada akhirnya justru membuat penduduk setempat marah. Bagi banyak warga Greenland, hadiah uang tunai itu dilihat sebagai upaya merendahkan dan memperlakukan mereka seolah-olah bisa dibeli, alih-alih membangun hubungan berdasarkan rasa hormat dan kesetaraan. Ini semakin memperkuat persepsi bahwa Amerika Serikat tidak memahami atau menghargai budaya dan nilai-nilai Greenland.
Greenland memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat Inuit selama ribuan tahun, dengan budaya dan bahasa yang kaya dan unik. Sejak 1979, Greenland telah menikmati status pemerintahan sendiri (home rule) dalam Kerajaan Denmark, yang memberinya otonomi luas atas urusan internal, kecuali kebijakan luar negeri, pertahanan, dan peradilan. Proses menuju kemerdekaan penuh adalah aspirasi jangka panjang bagi sebagian besar penduduk Greenland. Oleh karena itu, gagasan pencaplokan oleh kekuatan asing, tanpa persetujuan rakyatnya, merupakan pukulan telak terhadap perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan perlindungan identitas budaya mereka.
Secara lebih luas, insiden Greenland ini menyoroti perebutan pengaruh yang semakin intens di kawasan Arktik. Dengan mencairnya es laut akibat pemanasan global, jalur pelayaran baru terbuka, dan akses ke sumber daya alam yang sebelumnya tidak terjangkau menjadi mungkin. Ini telah memicu "perlombaan Arktik" di antara kekuatan global, termasuk Rusia yang meningkatkan kehadiran militernya, dan Tiongkok yang memproklamirkan diri sebagai "negara dekat Arktik" dan berinvestasi dalam "Jalur Sutra Kutub." Dalam konteks ini, Greenland menjadi titik fokus strategis yang tak terbantahkan, dan setiap upaya untuk mengubah statusnya secara sepihak akan memiliki konsekuensi geopolitik yang luas dan berpotensi destabilisasi.
Pada akhirnya, kisah Greenland ini adalah pengingat tajam bahwa di balik ambisi geopolitik dan perhitungan strategis, ada kehidupan nyata, masyarakat, dan kedaulatan yang harus dihormati. Ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang di Greenland adalah seruan untuk pengakuan, dialog yang tulus, dan penghormatan terhadap hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri. Bagi mereka, Greenland bukanlah sekadar sebidang tanah yang bisa dibeli atau ditukar, melainkan tanah air, identitas, dan warisan yang tak ternilai harganya.
