Jakarta – Perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) terkemuka, Palantir, baru-baru ini meluncurkan sebuah manifesto perusahaan yang menggemparkan dunia. Bertajuk "The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West," buku ini, yang disusun oleh CEO Alexander C. Karp dan kepala urusan korporat Nicholas W. Zamiska, memaparkan 22 poin sikap yang dimaksudkan sebagai visi politik dan filosofis bagi peradaban Barat. Namun, alih-alih disambut pujian, manifesto ini justru memicu gelombang sentimen negatif publik, yang memaknainya sebagai bentuk niat jahat, arogansi teknokratis, dan bahkan "teknofasisme."
Peluncuran manifesto ini menjadi anomali di tengah lanskap korporasi modern. Palantir, sebuah entitas yang selama ini dikenal sebagai rekanan utama pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dalam kontrak pertahanan serta intelijen, kini melangkah lebih jauh dari sekadar penyedia teknologi. Mereka memposisikan diri layaknya sebuah partai politik atau tokoh berpengatok besar, menyodorkan sebuah cetak biru ideologis yang ambisius, yang secara fundamental menantang banyak asumsi tentang peran teknologi, negara, dan masyarakat. Buku ini bukan hanya sekadar panduan internal, melainkan deklarasi publik tentang bagaimana Palantir melihat masa depan dan peran mereka di dalamnya.
Isi 22 poin manifesto ini adalah inti dari kontroversi. Setiap poin mengupas isu-isu krusial, mulai dari kewajiban moral Silicon Valley hingga pandangan tentang kekuatan militer, budaya, dan bahkan agama. Secara garis besar, manifesto ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar yang saling terkait:
1. Kewajiban Moral Silicon Valley dan Kekuatan Keras (Hard Power):
Beberapa poin awal secara eksplisit menyerukan agar para elite teknologi di Silicon Valley mengakui "hutang moral" mereka kepada negara yang memungkinkan kebangkitan mereka (Poin 1). Ini bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, melainkan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pertahanan negara. Manifesto ini juga secara tegas menyatakan bahwa "daya tarik moral" (soft power) saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan masyarakat bebas dan demokratis; yang dibutuhkan adalah "hard power" yang dibangun di atas perangkat lunak (Poin 4). Ini berarti pengembangan senjata AI bukan lagi pertanyaan "apakah," melainkan "siapa yang akan membangunnya dan untuk tujuan apa," karena musuh tidak akan menunggu perdebatan etis (Poin 5). Konsekuensinya, jika seorang Marinir AS membutuhkan senapan yang lebih baik, atau perangkat lunak yang lebih unggul, maka harus disediakan (Poin 7). Pandangan ini menandai pergeseran radikal dari citra Silicon Valley yang seringkali apolitis atau berfokus pada inovasi sipil, menuju keterlibatan yang lebih dalam dan eksplisit dalam ranah militer dan keamanan nasional.
2. Kritik Terhadap Budaya dan Teknologi Modern:
Manifesto ini tidak segan-segan mengkritik beberapa aspek kehidupan modern yang justru dihasilkan oleh industri teknologi itu sendiri. Poin 2 mempertanyakan apakah iPhone, sebagai puncak pencapaian peradaban, justru membatasi dan menghambat rasa kemungkinan manusia. Poin 3 menyiratkan bahwa "email gratis saja tidak cukup," menekankan bahwa kemerosotan budaya tidak akan dimaafkan jika tidak mampu memberikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan. Kritik juga diarahkan pada "psikologisasi politik modern" yang menyesatkan (Poin 10) dan kecenderungan masyarakat untuk bersukacita atas kehancuran musuh (Poin 11). Palantir berargumen bahwa budaya terlalu bersemangat untuk mempercepat, seringkali tanpa refleksi mendalam, dan bahwa arena publik menjadi terlalu kejam, menjauhkan talenta dari pelayanan pemerintah (Poin 18).
3. Pertahanan Nasional dan Geopolitik:
Visi Palantir tentang pertahanan negara sangatlah lugas dan, bagi sebagian pihak, mengkhawatirkan. Poin 6 mengusulkan agar bela negara menjadi "kewajiban universal," mempertimbangkan kembali angkatan bersenjata sukarelawan untuk memastikan semua orang berbagi risiko dan biaya perang. Ini merupakan proposal yang berani, bahkan provokatif, di negara-negara yang telah beralih ke militer profesional. Manifesto ini juga meramalkan berakhirnya "zaman atom" dan dimulainya "era baru pencegahan yang dibangun di atas AI" (Poin 12). Yang paling kontroversial mungkin adalah seruan untuk membatalkan "pelemahan Jerman dan Jepang pascaperang" (Poin 15), dengan argumen bahwa pasifisme mereka mengancam keseimbangan kekuatan di Eropa dan Asia. Pandangan ini secara langsung menantang tatanan geopolitik yang telah mapan sejak Perang Dunia II, menyiratkan bahwa kekuatan militer kedua negara harus ditingkatkan kembali.
4. Nilai-nilai Amerika dan Kritik Terhadap Relativisme Budaya:
Manifesto ini secara terang-terangan membela nilai-nilai Amerika, menyatakan bahwa "tidak ada negara lain dalam sejarah dunia yang telah memajukan nilai-nilai progresif lebih dari negara ini" (Poin 13). Amerika Serikat disebut telah memungkinkan "perdamaian yang luar biasa panjang" (Poin 14). Namun, pada saat yang sama, Palantir mengkritik "intoleransi yang meluas terhadap keyakinan agama" di kalangan tertentu (Poin 20) dan menolak gagasan bahwa "semua budaya sekarang setara." Mereka berargumen bahwa beberapa budaya telah menghasilkan kemajuan penting, sementara yang lain "tetap disfungsional dan regresif" (Poin 21). Puncaknya, Palantir menolak "godaan dangkal dari pluralisme yang kosong dan hampa," mempertanyakan "inklusi ke dalam apa?" ketika budaya nasional menolak definisi dirinya (Poin 22). Poin-poin ini menyiratkan kerangka nilai yang konservatif, menekankan pentingnya identitas budaya yang kuat dan menolak relativisme yang dianggap melemahkan.
Reaksi Publik dan Para Ahli: "Mengerikan" dan "Teknofasisme"
Tidak mengherankan, 22 poin manifesto ini, yang juga diposting secara resmi di akun X Palantir, langsung viral dan memicu badai reaksi. Dengan ribuan komentar, retweet, dan likes, perhatian publik global tertuju pada Palantir. Namun, reaksi yang dominan justru bernada negatif dan penuh kekhawatiran.
Victoria Collins, seorang anggota DPR Inggris dari Partai Liberal Democrat, mengecam manifesto ini sebagai "ocehan seorang penjahat super," bahkan menyamakannya dengan "parodi film RoboCop." Ia menyatakan bahwa perusahaan dengan motivasi ideologis yang kentara dan kurangnya rasa hormat terhadap supremasi hukum demokratis seharusnya tidak boleh terlibat dalam layanan publik. Ini menyoroti kekhawatiran tentang sejauh mana perusahaan swasta dengan agenda politik yang jelas dapat mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik.
Dari Yunani, pakar ekonomi dan mantan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis memberikan tanggapan yang lebih tajam. Ia dengan gamblang mengatakan, "Jika Iblis bisa men-tweet, inilah bentuknya." Pernyataan ini secara dramatis menggarisbawahi tingkat ketidakpercayaan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh manifesto Palantir, menempatkannya dalam narasi ancaman eksistensial.
Cas Mudde, seorang ilmuwan politik Belanda yang dikenal karena penelitiannya tentang ekstremisme, melabeli Palantir sebagai wujud "teknofasisme murni." Ia mendesak Eropa untuk tidak hanya menghentikan kerja sama baru dengan perusahaan tersebut, tetapi juga untuk segera melakukan divestasi. Istilah "teknofasisme" sendiri merupakan gabungan dari teknologi dan fasisme, menyiratkan penggunaan teknologi canggih untuk tujuan kontrol otoriter atau penegakan ideologi tertentu yang mengancam kebebasan individu dan demokrasi.
Kekhawatiran yang sama juga disuarakan oleh Profesor Shanno Vallor, Ketua Etika Data dan AI di Edinburgh University. Ia dengan tegas menyatakan, "Setiap lonceng tanda bahaya untuk demokrasi harus berbunyi." Komentarnya mencerminkan keprihatinan luas di kalangan akademisi dan etikus tentang implikasi manifesto ini terhadap prinsip-prinsip demokrasi, privasi, dan hak asasi manusia, terutama mengingat Palantir adalah perusahaan yang untung besar dari kontrak-kontrak pertahanan dan pengawasan.
Mengapa Manifesto Ini Dimaknai Mengerikan?
Reaksi keras ini bukan tanpa alasan. Palantir memiliki rekam jejak panjang dalam menyediakan perangkat lunak pengawasan dan analisis data untuk lembaga intelijen, militer, dan penegak hukum di seluruh dunia. Operasi mereka seringkali bersifat rahasia dan kontroversial, menimbulkan pertanyaan tentang privasi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika perusahaan semacam ini meluncurkan "manifesto politik" yang secara eksplisit menyerukan "hard power" berbasis AI, universalitas kewajiban militer, dan bahkan mengkritik pluralisme budaya, hal itu dianggap sebagai ancaman serius.
Para kritikus melihatnya sebagai upaya Palantir untuk melegitimasi dan bahkan mengideologikan bisnis mereka yang berpusat pada perang dan pengawasan. Manifesto ini bukan hanya sekadar pernyataan nilai perusahaan, melainkan sebuah deklarasi niat yang ambisius untuk membentuk tatanan dunia berdasarkan filosofi mereka sendiri, di mana teknologi dan korporasi memegang peran sentral dalam pertahanan negara dan penentuan nilai-nilai budaya.
Ketakutan akan "teknofasisme" muncul dari gagasan bahwa perusahaan teknologi yang sangat kuat, dengan akses ke data dan kemampuan AI yang tak tertandingi, dapat menyelaraskan diri dengan agenda politik tertentu dan, dengan demikian, mengikis kebebasan sipil serta supremasi hukum demokratis. Kritik terhadap "tirani aplikasi," psikologisasi politik, dan pluralisme yang kosong, ditambah dengan penekanan pada "hard power" dan peran Amerika Serikat sebagai kekuatan penentu, menciptakan narasi yang mengkhawatirkan tentang potensi kontrol dan otoritarianisme yang didukung teknologi.
Singkatnya, Palantir telah melampaui perannya sebagai penyedia teknologi dan secara terbuka memasuki arena ideologi politik. Namun, dengan latar belakang bisnis mereka yang erat kaitannya dengan keamanan dan pengawasan, visi mereka yang ambisius tentang "Republik Teknologi" ini justru memicu ketakutan mendalam tentang masa depan demokrasi dan kebebasan di era AI. Debat yang dipicu oleh manifesto ini kemungkinan akan terus berlanjut, menyoroti tantangan krusial tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan, dan dengan nilai-nilai apa.
