Peringatan ini pertama kali diumumkan oleh Kedutaan Besar Inggris di UEA, yang memposting pesan di platform X (sebelumnya Twitter) dan Instagram untuk memberitahukan warga negaranya mengenai risiko hukum yang serius. "Otoritas UEA memperingatkan agar tidak memotret, memposting, atau membagikan gambar lokasi kejadian atau kerusakan akibat proyektil, serta gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik," demikian bunyi salah satu peringatan dari Kedutaan Besar Inggris. Mereka secara eksplisit menyebutkan tiga jenis hukuman yang dapat dikenakan bagi pelanggar, yakni denda, hukuman penjara, atau deportasi.
Dalam unggahan di Instagram, kedutaan lebih lanjut menjelaskan bahwa peringatan tersebut mencakup segala bentuk dokumentasi visual, baik foto maupun video, yang berkaitan dengan lokasi insiden, kerusakan akibat jatuhnya proyektil, maupun pecahan peluru. Hal ini juga berlaku untuk pemotretan gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik, yang selalu menjadi area sensitif di banyak negara. Definisi "berbagi" dalam konteks hukum UEA sangat luas, mencakup memposting di platform media sosial, mengirim, atau meneruskan konten melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau Telegram. Ini berarti bahwa bahkan tindakan sederhana seperti meneruskan video dari grup pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Peringatan ini muncul setelah insiden regional yang menyebabkan Dubai, salah satu emirat di UEA dan destinasi wisata populer, menjadi sasaran serangan balasan. Meskipun detail spesifik serangan tersebut seringkali menjadi subjek spekulasi dan informasi yang terbatas, konteksnya adalah ketegangan yang memanas antara Iran dan Israel, dengan AS juga terlibat dalam dinamika regional. Bandara internasional di Dubai, sejumlah hotel mewah, dan gedung pencakar langit sempat menjadi target, meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan. Menanggapi situasi ini, UEA memilih untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang merekam atau memposting tentang serangan-serangan tersebut.
Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penangkapan seorang pria Inggris berusia 60 tahun dari London. Menurut Detained in Dubai, sebuah kelompok hukum yang berfokus pada masalah hukum di UEA, pria tersebut adalah salah satu dari 21 orang yang didakwa berdasarkan undang-undang kejahatan siber terkait video dan unggahan media sosial yang berkaitan dengan serangan rudal baru-baru ini. Pria tersebut, yang sedang berlibur di Dubai, mengklaim bahwa ia telah menghapus video dari ponselnya segera setelah diminta dan tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan apa pun. Namun, di bawah hukum UEA, penghapusan setelah insiden atau klaim tidak adanya niat kriminal mungkin tidak cukup untuk menghindari dakwaan.
Radha Stirling, kepala eksekutif Detained in Dubai, menyoroti kompleksitas dan potensi bahaya dari undang-undang kejahatan siber UEA. Ia menyatakan bahwa dakwaan tersebut "terdengar sangat samar tetapi serius di atas kertas." Stirling menjelaskan bahwa tindakan yang dituduhkan bisa sesederhana membagikan atau mengomentari video yang sudah beredar online. Di bawah undang-undang ini, tidak hanya orang yang awalnya mengunggah konten yang dapat didakwa, tetapi juga siapa pun yang mengubah, mengunggah ulang, atau bahkan mengomentarinya. Hal ini menciptakan efek berantai di mana satu video dapat dengan cepat menyebabkan puluhan orang menghadapi tuntutan pidana, bahkan jika mereka hanya berinteraksi dengan konten tersebut secara pasif atau tanpa maksud jahat. Ancaman hukuman jika terbukti bersalah bisa mencapai dua tahun penjara, selain denda besar dan deportasi.
Tindakan keras UEA ini dapat dipahami dalam beberapa konteks. Pertama, UEA memiliki prioritas utama dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Dalam situasi serangan atau ancaman keamanan, penyebaran gambar atau video yang tidak terkontrol dapat memicu kepanikan massal, menyebarkan disinformasi, atau bahkan secara tidak sengaja memberikan informasi berharga kepada pihak yang bermusuhan mengenai dampak serangan atau respons keamanan. Dengan mengendalikan narasi dan informasi yang beredar, pemerintah UEA berusaha untuk mempertahankan stabilitas dan kepercayaan publik.
Kedua, UEA sangat bergantung pada pariwisata dan investasi asing. Citranya sebagai destinasi yang aman, modern, dan stabil sangat penting untuk menarik wisatawan dan investor dari seluruh dunia. Gambar-gambar serangan atau kerusakan yang beredar luas di media sosial dapat merusak citra ini, menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon pengunjung dan investor, serta berpotensi berdampak negatif pada perekonomian negara. Oleh karena itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah proaktif untuk melindungi reputasi dan stabilitas ekonomi UEA.
Ketiga, UEA berupaya menjaga posisi netralnya dalam konflik regional yang lebih luas. Dengan membatasi penyebaran informasi terkait insiden keamanan, UEA berusaha menghindari terlihat memihak atau memperkeruh situasi diplomatik yang sudah tegang. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut atau provokasi yang tidak diinginkan.
Bagi warga negara asing, baik turis maupun ekspatriat yang tinggal dan bekerja di UEA, peringatan ini menjadi pengingat penting akan perlunya memahami dan menghormati hukum setempat. Hukum di UEA, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kepekaan nasional, dapat sangat berbeda dari hukum di negara asal mereka. Apa yang mungkin dianggap sebagai tindakan tidak berbahaya di satu negara, seperti merekam dan membagikan kejadian publik, bisa menjadi pelanggaran serius dengan konsekuensi berat di UEA.
Kedutaan Besar Inggris, dan kemungkinan kedutaan negara lain, secara rutin mengeluarkan panduan perjalanan yang menekankan pentingnya mematuhi undang-undang setempat. Nasihat tersebut seringkali mencakup peringatan tentang fotografi di area sensitif, penggunaan media sosial, dan bahkan perilaku publik. Kasus pria Inggris yang didakwa ini menjadi contoh nyata bahwa hukum tersebut ditegakkan secara ketat dan tidak memandang kewarganegaraan.
Kelompok seperti Detained in Dubai memainkan peran krusial dalam menyadarkan masyarakat internasional tentang risiko hukum di UEA. Mereka berpendapat bahwa meskipun niat pemerintah UEA adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, undang-undang kejahatan siber yang luas dapat menjebak individu yang tidak bersalah atau tidak memiliki niat jahat. Mereka menyerukan transparansi yang lebih besar dalam penegakan hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi terdakwa.
Secara keseluruhan, kebijakan UEA untuk mengancam deportasi, denda, atau penjara bagi mereka yang merekam dan membagikan rekaman serangan drone dan misil adalah langkah tegas yang diambil untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban umum di tengah ketegangan regional yang meningkat. Bagi siapa pun yang berada di UEA, sangat penting untuk memahami bahwa hukum setempat harus dipatuhi secara ketat, dan ketidaktahuan akan hukum bukanlah alasan untuk menghindari konsekuensi serius. Kehati-hatian dalam setiap tindakan, terutama yang melibatkan media sosial dan dokumentasi visual, adalah kunci untuk menghindari masalah hukum di negara ini.
