Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mendesak negara-negara sekutu untuk mengirimkan armada kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz. Jalur maritim yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut saat ini dilaporkan terblokir akibat eskalasi konflik antara AS-Israel melawan Iran. Namun, seruan tersebut justru disambut dingin oleh sekutu utama Washington, yakni Jepang dan Australia, yang secara tegas menolak untuk terlibat dalam militerisasi perairan tersebut.
Berdasarkan laporan Reuters pada Senin (16/3/2026), Presiden Trump menekankan pentingnya pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali jalur perdagangan vital tersebut. Dalam pernyataannya di pesawat kepresidenan Air Force One saat perjalanan dari Florida menuju Washington DC, Trump menegaskan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Teluk memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk melindungi jalur tersebut. Selat Hormuz bukan sekadar perairan biasa; kawasan ini merupakan titik leher botol yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan energi global. Jika jalur ini lumpuh, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dunia, khususnya pasar energi, akan sangat destruktif.
"Saya menuntut agar negara-negara ini datang dan melindungi wilayah mereka karena itu adalah wilayah mereka. Itu merupakan tempat di mana mereka mendapatkan energi mereka," tegas Trump di hadapan para jurnalis. Retorika ini mencerminkan kebijakan America First yang kembali diusung Trump, di mana ia menuntut sekutu AS untuk memikul beban keamanan yang selama ini dominan ditanggung oleh anggaran pertahanan Amerika.
Langkah diplomatik ini sebenarnya sudah dimulai melalui komunikasi intensif dengan sedikitnya tujuh negara. Meski Trump tidak memerinci daftar negara tersebut dalam pidatonya, ia sempat mencuit di media sosial mengenai harapannya agar kekuatan global seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris turut berkontribusi dalam misi pengamanan ini. Namun, respons yang didapat di lapangan justru memperlihatkan perpecahan visi antara Washington dan para sekutunya.
Dampak dari pernyataan Trump ini langsung mengguncang pasar finansial global. Pada pembukaan perdagangan hari Senin, pasar Asia merespons dengan penuh kehati-hatian. Harga minyak mentah Brent melonjak drastis hingga menembus angka US$ 104,50 per barel—sebuah kenaikan lebih dari 100 persen yang mencerminkan ketakutan investor akan terganggunya rantai pasok energi global. Indeks saham regional di berbagai bursa Asia juga tercatat melemah, menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik di Selat Hormuz telah memicu sentimen risk-off di kalangan investor.
Penolakan Tegas dari Jepang dan Australia
Di Tokyo, Pemerintah Jepang merespons permintaan tersebut dengan sangat berhati-hati namun tegas. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan di hadapan parlemen bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut ke Timur Tengah. Keputusan ini didasari oleh batasan konstitusi Jepang yang melarang keterlibatan dalam konflik militer asing.
"Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal-kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara independen dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum," ujar Takaichi. Penolakan Jepang ini menyoroti dilema yang dihadapi Tokyo; di satu sisi mereka sangat bergantung pada minyak dari Teluk, namun di sisi lain, keterlibatan militer secara langsung dapat melanggar prinsip pasifisme yang dianut konstitusi mereka sejak pasca-Perang Dunia II.
Situasi serupa terjadi di Canberra. Australia, yang merupakan sekutu strategis AS di kawasan Indo-Pasifik, menyatakan belum menerima permintaan resmi dari Washington. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese memberikan sinyal kuat bahwa mereka tidak berniat untuk mengirimkan kapal perang. Catherine King, anggota kabinet PM Albanese, dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC, menyatakan bahwa meski Australia memahami pentingnya stabilitas di Selat Hormuz bagi ekonomi dunia, keterlibatan militer bukanlah opsi yang sedang dipertimbangkan. "Kami tahu betapa pentingnya hal tersebut, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta kepada kami atau yang kami bantu," ujar King.
Dilema Geopolitik dan Ekonomi Global
Penolakan dari Jepang dan Australia memberikan gambaran bahwa strategi Trump untuk "memobilisasi sekutu" tidak akan semudah yang dibayangkan. Banyak negara yang khawatir bahwa kehadiran militer mereka di Selat Hormuz akan justru memicu konflik yang lebih besar dengan Iran, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri.
Blokade di Selat Hormuz oleh Iran bukan sekadar masalah teknis pelayaran, melainkan senjata strategis dalam perang proksi yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Bagi Iran, mengancam akses Selat Hormuz adalah bentuk "balas dendam" paling efektif atas tekanan ekonomi dan sanksi yang terus dijatuhkan oleh Washington. Bagi dunia, ini adalah krisis yang berpotensi memicu resesi global jika harga minyak terus meroket karena ketakutan akan kelangkaan pasokan.
Ketegangan ini juga menempatkan negara-negara seperti China dan Korea Selatan dalam posisi yang sulit. Sebagai importir minyak terbesar dari Timur Tengah, mereka tentu menginginkan jalur tersebut aman, namun mereka juga enggan terseret ke dalam aliansi militer yang dipimpin oleh Trump yang secara terang-terangan berseberangan dengan Iran.
Kesimpulan
Upaya Trump untuk menekan sekutu agar ikut menanggung beban keamanan di Selat Hormuz kini menemui jalan buntu diplomatik. Dengan penolakan dari Jepang dan Australia, Trump kini menghadapi tantangan untuk membuktikan apakah ia mampu mengamankan jalur energi global tersebut sendirian atau apakah ia akan melunakkan retorikanya demi mendapatkan dukungan internasional.
Dunia kini tengah menyaksikan babak baru persaingan kekuatan besar di Timur Tengah. Ketidakpastian akan nasib pasokan minyak dan risiko eskalasi militer menjadi awan gelap yang membayangi ekonomi global. Bagi para pemimpin dunia, pilihan saat ini sangat terbatas: antara tunduk pada tuntutan Trump demi menjaga keamanan jangka pendek, atau mengambil risiko menjaga jarak demi kedaulatan dan stabilitas keamanan regional masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Gedung Putih mengenai langkah selanjutnya setelah penolakan dari sekutu-sekutunya. Namun, satu hal yang pasti, Selat Hormuz tetap menjadi titik paling berbahaya di dunia saat ini, di mana satu kesalahan kalkulasi saja bisa memicu krisis energi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah modern. Pasar dunia akan terus memantau setiap pergerakan kapal perang dan pernyataan diplomatik, karena di setiap kata yang diucapkan para pemimpin dunia, harga minyak dan stabilitas ekonomi jutaan manusia dipertaruhkan.
