Seorang aktivis asal Atlanta, Amerika Serikat, Samuel Tunick, kini menghadapi dakwaan serius atas tuduhan penghancuran barang bukti. Kasus ini bermula ketika Tunick diduga melakukan factory reset pada ponselnya, menghapus seluruh isi data, sesaat sebelum perangkat tersebut sempat digeledah oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (Customs and Border Protection/CBP) di sebuah bandara di AS. Insiden ini, yang terjadi pada 24 Januari lalu, kini menjadi sorotan tajam, memicu perdebatan sengit tentang hak privasi digital versus kewenangan penegak hukum di wilayah perbatasan.
Dakwaan terhadap Tunick resmi dikeluarkan pada 13 November, dengan surat perintah penangkapannya diterbitkan pada hari yang sama. Dalam dokumen dakwaan, jaksa secara eksplisit menyebutkan bahwa Tunick dengan sengaja menghapus data pada ponsel Google Pixel miliknya. Tindakan ini, menurut pihak berwenang, bertujuan untuk mencegah atau menghambat aparat pemerintah mengambil alih perangkat tersebut sebagai barang bukti. Meskipun demikian, detail mengenai alasan pasti CBP ingin menggeledah ponsel Tunick masih belum diungkapkan secara rinci kepada publik. Hal ini menambah misteri seputar kasus tersebut dan memunculkan spekulasi luas di kalangan masyarakat dan pegiat hak asasi.
Menurut dokumen dakwaan, pemeriksaan perangkat itu seharusnya dilakukan oleh seorang petugas pengawas dari CBP Tactical Terrorism Response Team. Keterlibatan unit khusus yang berfokus pada respons terhadap terorisme ini mengindikasikan bahwa otoritas mungkin memiliki alasan serius untuk mencurigai adanya informasi relevan di dalam ponsel Tunick, meskipun sifat kecurigaan tersebut belum dijelaskan. Pihak berwenang kemungkinan melihat penghapusan data sebagai upaya aktif untuk menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan keamanan nasional atau isu-isu sensitif lainnya.
Penangkapan Tunick sendiri baru terjadi awal bulan ini, namun bukan di bandara tempat insiden awal terjadi. Ia ditangkap dalam sebuah pemeriksaan lalu lintas rutin di Atlanta. Berdasarkan pernyataan dari para pendukungnya, Tunick—yang juga dikenal sebagai seorang musisi—diminta keluar dari mobilnya dengan alasan sepele, yaitu masalah pada lampu belakang kendaraan. Namun, apa yang seharusnya menjadi pemeriksaan lalu lintas biasa justru berubah menjadi penangkapan berskala besar. Tunick kemudian diborgol dan dikelilingi oleh sejumlah petugas, termasuk agen dari FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), mengisyaratkan bahwa penangkapan ini telah direncanakan dan bukan sekadar insiden spontan.
Jaksa penuntut dalam kasus ini tidak meminta penahanan Tunick sebelum persidangan. Akibatnya, Tunick dibebaskan setelah sidang awal, meskipun ia dikenai batasan ketat. Selama proses hukum berlangsung, Tunick dilarang meninggalkan wilayah Georgia bagian utara, sebuah kondisi yang membatasi mobilitasnya dan secara tidak langsung dapat menghambat aktivitasnya sebagai seorang aktivis dan musisi. Pembatasan ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak ditahan, kasus ini tetap dianggap serius oleh pihak berwenang.
Pihak pendukung Tunick, khususnya organisasi Community Movement Builders, menganggap penangkapan dan dakwaan ini bermuatan politis. Kamau Franklin, Direktur Eksekutif Community Movement Builders, secara terbuka menyebut dakwaan tersebut tidak berdasar dan menuding adanya kriminalisasi politik. Franklin berpendapat bahwa kasus ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu domestik yang lebih besar di AS, serta untuk membungkam suara-suara aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pandangan ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang di kalangan pegiat hak asasi manusia mengenai penggunaan hukum untuk menekan perbedaan pendapat politik.
Kasus Samuel Tunick ini menjadi pengingat penting bagi publik mengenai konsekuensi hukum yang serius dari tindakan menghapus data digital. Banyak orang mungkin beranggapan bahwa mengunci atau bahkan melakukan factory reset pada ponsel adalah bagian dari hak privasi individu, terutama dalam menghadapi permintaan penggeledahan. Namun, menurut hukum federal AS, ketika sebuah perangkat elektronik menjadi target penyitaan atau penggeledahan yang sah, menghapus isinya justru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, yang berpotensi dijerat dengan pasal penghancuran barang bukti atau obstruction of justice.
Dalam sejumlah undang-undang federal, data digital diperlakukan setara dengan dokumen fisik atau barang bukti materiil lainnya. Artinya, menghapus informasi dari perangkat elektronik dengan tujuan untuk menghalangi aparat memperoleh barang bukti dapat dijerat pasal obstruction of justice, bahkan jika perangkat tersebut belum sepenuhnya dikuasai oleh petugas atau belum ada surat perintah penggeledahan yang secara eksplisit dikeluarkan. Interpretasi hukum ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan beradaptasi dengan era digital, di mana informasi elektronik memiliki nilai bukti yang sama dengan informasi fisik.
Isu ini menjadi semakin sensitif dan kompleks di wilayah perbatasan AS, di mana CBP memiliki kewenangan yang sangat luas melalui doktrin "border search exception." Doktrin ini memungkinkan agen perbatasan untuk memeriksa barang bawaan, termasuk perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop, tanpa surat perintah penggeledahan. Kewenangan ini didasarkan pada argumen keamanan nasional dan perlindungan perbatasan dari ancaman ilegal. Dalam kondisi tertentu, penolakan untuk memberikan akses ke perangkat atau penghapusan data justru berpotensi memperberat masalah hukum yang dihadapi pemilik perangkat, mengubah situasi yang mungkin hanya merupakan pemeriksaan rutin menjadi kasus pidana.
Kewenangan luas CBP di perbatasan telah lama menjadi sumber perdebatan sengit antara para pegiat privasi dan lembaga penegak hukum. Para kritikus berpendapat bahwa doktrin "border search exception" mengikis hak-hak Amendemen Keempat Konstitusi AS yang melindungi warga dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan. Mereka khawatir bahwa kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk menargetkan individu berdasarkan etnis, agama, atau afiliasi politik, seperti yang diduga terjadi pada kasus Tunick. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kewenangan tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah masuknya teroris atau barang-barang ilegal.
Kasus Tunick juga menyoroti dilema moral dan etika yang dihadapi individu yang merasa privasi digital mereka terancam. Bagi banyak orang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga repositori kehidupan pribadi, berisi informasi sensitif mulai dari foto pribadi hingga data keuangan dan percakapan rahasia. Permintaan untuk menyerahkan ponsel tanpa surat perintah yang jelas dapat dirasakan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi. Namun, hukum AS, khususnya di perbatasan, memberikan prioritas yang lebih tinggi pada keamanan negara, menciptakan ketegangan yang sulit dipecahkan.
Samuel Tunick kini berada di tengah pusaran hukum yang akan menguji batas-batas hak privasi di era digital dan kewenangan pemerintah dalam menjaga keamanan. Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi aktivis, tetapi juga bagi setiap warga negara yang bepergian melalui perbatasan AS. Ini akan menjadi preseden penting mengenai bagaimana pengadilan menyeimbangkan hak individu untuk menjaga kerahasiaan data digital mereka dengan kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan bukti demi tujuan keamanan dan penegakan hukum.
Sebagai pengingat bagi publik, penting untuk memahami bahwa meskipun hak privasi sangat dihargai, ada batasan hukum yang berlaku, terutama di titik-titik masuk dan keluar negara. Tindakan menghapus data atau menolak kerja sama dengan petugas perbatasan dapat memiliki konsekuensi hukum yang tidak terduga dan serius. Oleh karena itu, bagi mereka yang sering bepergian, disarankan untuk memahami hak-hak mereka, berkonsultasi dengan penasihat hukum jika diperlukan, dan berhati-hati dalam mengelola data digital di perangkat mereka, terutama saat melintasi perbatasan. Kasus Tunick menjadi cermin kompleksitas interaksi antara teknologi, hukum, dan kebebasan sipil di abad ke-21.
