Ketegangan antara raksasa teknologi global dan pemerintah Eropa kembali memuncak, kali ini berpusat pada perseteruan tajam antara Pavel Durov, pendiri dan CEO platform pesan instan Telegram, dengan Pemerintah Spanyol. Konflik ini meledak setelah Durov secara terbuka menyerang rencana Madrid untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan teknologi atas konten berbahaya. Pertikaian ini bukan hanya sekadar perbedaan pandangan, melainkan sebuah "perang terbuka" yang menyoroti perdebatan krusial tentang kebebasan internet, privasi, perlindungan anak, dan kedaulatan digital di era modern.
Pemerintah Spanyol menuduh Pavel Durov menyebarkan kebohongan dan merongrong institusi demokrasi melalui intervensinya yang dramatis. Serangan Durov ini datang hanya sehari setelah Elon Musk, pemilik platform X (sebelumnya Twitter), menyebut Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, sebagai "totaliter fasis sejati" terkait langkah-langkah regulasi yang diusulkan. Insiden-insiden ini secara kolektif menandai peningkatan pesat ketegangan antara negara-negara Eropa yang berupaya menegakkan kontrol atas ruang digital mereka, dan para bos teknologi global yang seringkali mempromosikan pendekatan minim regulasi.
Dalam sebuah pesan serentak yang dikirimkan kepada seluruh pengguna Telegram di Spanyol, pengusaha teknologi asal Rusia yang kini berbasis di Dubai tersebut menuduh pemerintahan Sánchez mendorong regulasi baru yang "berbahaya" dan mengancam kebebasan internet. Durov mengklaim bahwa langkah tersebut, yang dikemas dalam narasi "perlindungan anak," justru dapat mengubah Spanyol menjadi "negara pengintai." Kritik pedas ini dengan cepat menyulut kemarahan di Madrid, yang melihatnya sebagai campur tangan asing yang tidak beralasan dalam urusan kedaulatan mereka.
Durov secara spesifik mengutarakan kekhawatirannya tentang mekanisme verifikasi usia yang akan diperlukan untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun. Menurutnya, verifikasi usia semacam itu akan menjadi preseden berbahaya yang dapat membuka jalan bagi pelacakan identitas pengguna secara massal. Ia berpendapat bahwa hal ini akan secara fundamental menggerus anonimitas yang menjadi salah satu pilar utama privasi di internet dan membuat data pribadi pengguna rentan terhadap pengumpulan serta penyalahgunaan. Lebih lanjut, Durov juga menyoroti usulan pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban eksekutif teknologi atas konten ilegal yang beredar di platform mereka. Ia memperingatkan bahwa tuntutan semacam ini akan mendorong "penyensoran berlebihan," di mana platform akan cenderung menghapus apa pun yang berpotensi menimbulkan risiko hukum demi menghindari konsekuensi, sehingga pada akhirnya membungkam perbedaan pendapat dan membatasi ekspresi bebas.
Pemerintah Spanyol tidak tinggal diam. Sebuah sumber pemerintah Spanyol yang tidak disebutkan namanya dengan tegas menyatakan bahwa pesan Durov dirancang untuk mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan justru semakin menunjukkan perlunya regulasi. "Pendiri Telegram, Pavel Durov, menggunakan kendali tanpa batasnya atas aplikasi tersebut untuk mengirim pesan massal ke seluruh pengguna di Spanyol, menyebarkan sejumlah kebohongan dan serangan tidak sah terhadap pemerintah. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah negara kami," ujar sumber tersebut. Pernyataan ini mencerminkan betapa seriusnya Madrid menanggapi intervensi Durov, menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap integritas sistem politik mereka.
Lebih lanjut, pemerintah Spanyol menyatakan, "Warga Spanyol tidak bisa hidup di dunia di mana oligarki teknologi asing dapat membanjiri ponsel kami dengan propaganda semau mereka hanya karena pemerintah mengumumkan langkah-langkah untuk melindungi anak di bawah umur dan menegakkan hukum." Kutipan yang disampaikan oleh detikINET dari Guardian ini menggarisbawahi posisi Spanyol yang tegas: bahwa kedaulatan nasional dan hak pemerintah untuk melindungi warganya, terutama yang paling rentan, tidak boleh diganggu gugat oleh entitas swasta, bahkan jika itu adalah raksasa teknologi global sekalipun.
Konflik ini juga menyeret latar belakang pribadi Durov yang kontroversial. Pemerintah Spanyol menyinggung penangkapan Durov di Paris pada Agustus 2024, di mana ia ditahan atas tuduhan penipuan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisasi, promosi terorisme, dan perundungan siber. Ia didakwa dengan 12 pelanggaran terkait dugaan kegagalannya membatasi penggunaan kriminal pada platformnya. Meskipun Durov kemudian dibebaskan dan membantah semua tuduhan, menggambarkan penangkapannya sebagai "absurd secara hukum dan logika" serta menyebut penyelidik kesulitan menemukan kesalahan darinya atau Telegram, pemerintah Spanyol menggunakan insiden ini untuk memperkuat argumen mereka.
Pernyataan pemerintah Spanyol juga menyebut Durov sengaja merancang kebijakan moderasi minimal, yang menurut mereka, telah menjadikan Telegram "sarang aktivitas kriminal" seperti perdagangan seks anak dan perdagangan narkoba. Mereka menyoroti adanya kasus-kasus yang sedang diselidiki di Spanyol, Prancis, dan Korea Selatan yang melibatkan platform Telegram dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan mengaitkan kebijakan moderasi Telegram dengan kejahatan serius, pemerintah Spanyol berupaya membenarkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan menuntut pertanggungjawaban lebih besar dari perusahaan teknologi.
Situasi di Spanyol bukanlah anomali, melainkan bagian dari tren yang lebih luas di Eropa dan di seluruh dunia. Belum lama ini, jaksa Prancis juga menggerebek kantor pusat platform media sosial X di Prancis dan memanggil Musk serta mantan kepala eksekutif perusahaan tersebut untuk diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan kejahatan siber. Insiden ini menunjukkan bahwa pemerintah Eropa semakin tidak ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan teknologi raksasa yang dianggap melanggar hukum atau gagal melindungi penggunanya.
Kecemasan yang kian memuncak atas dampak berbahaya media sosial, mulai dari penyebaran misinformasi hingga bahaya bagi kesehatan mental anak muda, telah mendorong sejumlah pemerintah untuk mengadopsi atau mempertimbangkan undang-undang yang lebih ketat. Inggris, Yunani, dan Prancis, bersama dengan Spanyol, adalah contoh negara-negara yang aktif dalam upaya regulasi ini. Di Desember, Australia menjadi negara pertama yang secara eksplisit melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan platform media sosial tertentu, menetapkan preseden signifikan bagi negara-negara lain.
Lebih dari sekadar regulasi konten, kekhawatiran atas dominasi produk teknologi AS juga memicu beberapa negara Eropa untuk mengurangi penggunaannya dan mendorong "kedaulatan digital." Pekan lalu, pemerintah Prancis mengumumkan bahwa 2,5 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan secara bertahap berhenti menggunakan alat konferensi video buatan AS seperti Zoom, Microsoft Teams, Webex, dan GoTo Meeting. Mereka akan beralih ke Visio, sebuah layanan buatan dalam negeri, paling lambat pada tahun 2027. Menteri Pelayanan Sipil Prancis, David Amiel, menyatakan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa, demi menjamin keamanan dan kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang "kuat dan berdaulat." Sementara itu, pemerintah Denmark juga sedang aktif menjajaki penggunaan software open source sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia teknologi asing.
Perang terbuka antara Pavel Durov dan Pemerintah Spanyol ini adalah representasi dari pertarungan yang lebih besar mengenai masa depan internet dan peran pemerintah dalam mengatur ruang digital. Ini adalah konflik antara visi kebebasan internet yang absolut dengan kebutuhan akan perlindungan warga, terutama anak-anak, dari potensi bahaya yang ada di dunia maya. Pertarungan ini juga menjadi indikator penting dari ambisi Eropa untuk membangun kedaulatan digitalnya sendiri, mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi dari Amerika Serikat dan tempat lain, serta menegaskan haknya untuk mengatur lingkungan digital sesuai dengan nilai dan hukumnya sendiri. Hasil dari pertarungan ini di Spanyol dan Eropa akan memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi cara kerja platform media sosial dan bagi hak serta kewajiban pengguna di seluruh dunia.
