BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Fenomena motor listrik yang digadang-gadang bakal menjadi armada operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), EMMO JVH Max, yang memiliki kemiripan desain luar biasa dengan produk China buatan Taizhou Okla, memicu pertanyaan dan analisis mendalam dari para pakar otomotif. Kemiripan yang mencolok ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari strategi industri yang lebih luas yang dijalankan oleh para produsen motor listrik di Indonesia.
Yannes Pasaribu, seorang pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan pandangannya mengenai alasan utama di balik kesamaan desain antara motor listrik yang diklaim buatan Indonesia dengan produk-produk dari China. Menurutnya, motif utama di balik fenomena ini adalah upaya untuk menekan biaya produksi secara signifikan. "Fenomena ini terjadi karena mayoritas industri motor listrik Indonesia masih bergantung pada CKD (Completely Knock Down) dari China, tidak mau membangun jejaring industri komponen di dalam negeri, mengejar cuan lebih cepat," ujar Yannes kepada detikOto, Kamis (9/4). Ia menambahkan bahwa alasan-alasan tersebut adalah standar dalam industri: "Alasan utama mereka standar: biaya produksi lebih rendah, akses teknologi cepat, dan memenuhi syarat e-Katalog LKPP."
Kemiripan EMMO JVH Max dengan motor listrik ‘white label’ buatan Taizhou Okla Automotive, yang berbasis di Zhejiang, China, memang sangat kentara. Perbedaan yang paling terlihat hanyalah pada pilihan warna dan emblem yang terpasang. Detail desain dari bagian depan, seperti lampu utama (headlamp), kaca depan (windshield), spatbor, hingga filter udara, menunjukkan kesamaan yang identik. Bahkan, desain fairing dan lampu sein pun terasa sama persis.
Beralih ke sisi samping hingga bagian belakang kendaraan, kesamaan visual tetap konsisten. Mulai dari model jok, desain knalpot, mudguard, dudukan besi di bagian ekor, hingga lekukan-lekukan detail pada sisi kendaraan, semuanya hampir tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa EMMO JVH Max merupakan rebadge atau produk yang berasal dari basis desain yang sama dengan motor buatan Taizhou Okla.
Lebih lanjut, penelusuran pada laman made-in-china pada hari yang sama (Kamis, 9/4) mengungkapkan bahwa motor listrik besutan Taizhou Okla ini dijual tanpa penamaan merek atau tipe spesifik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, halaman produknya hanya tertulis sebagai ‘Motor Listrik Scrambler Biaya Rendah dengan Motor Samping’. Harga yang ditawarkan untuk motor ini adalah mulai dari US$ 2.185, yang setara dengan sekitar Rp 37 jutaan. Nominal ini terbilang lebih terjangkau dibandingkan dengan EMMO JVH Max yang dipasarkan di Indonesia dengan harga sekitar Rp 48 jutaan. Namun, belum ada keterangan pasti apakah harga yang tertera di laman tersebut sudah termasuk biaya pengiriman (on the road) atau belum (off the road).
Meskipun spesifikasi detail dari motor listrik buatan Taizhou Okla ini tidak dirinci secara gamblang pada laman tersebut, disebutkan bahwa kendaraan ini dapat diperoleh melalui skema CBU (Completely Built Up) atau CKD (Completely Knock Down). Hal ini mengindikasikan bahwa produsen China tersebut memiliki kapabilitas untuk menyediakan unit dalam berbagai tingkat kelengkapan perakitan, yang kemudian bisa diadopsi oleh pemain industri di negara lain.
Di Indonesia, EMMO JVH Max mendapatkan perhatian khusus karena rencananya akan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendaraan yang dipasarkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal ini, menariknya, baru saja mendaftarkan hak desain industrinya ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada akhir tahun lalu. Untuk model Emmo JVH Max, pengesahan desain industrinya baru diterima pada tanggal 17 Oktober 2025. Sementara itu, untuk model Emmo JVX GT, desain industrinya baru diterima pada tanggal 22 Agustus 2025. Kedua model ini didaftarkan dengan nama pemohon PT Adlas Sarana Elektrik, yang mengisyaratkan adanya entitas hukum yang menaungi pendaftaran kekayaan intelektual tersebut di Indonesia.
Terlepas dari kemiripan desain yang mencolok, Yannes Pasaribu menyoroti dampak negatif yang timbul akibat praktik industri semacam ini. Salah satu konsekuensi serius adalah terhambatnya proses transfer teknologi yang sesungguhnya ke dalam negeri. "Akibatnya, pertumbuhan perakitan kita hanya akan membuat nilai tambah ekonomi Indonesia yang minim, transfer teknologi lambat, dan ketergantungan pada komponen impor dan capital flight semakin membesar," tegas Yannes. Ia berpendapat bahwa jika industri motor listrik di Indonesia terus-menerus mengandalkan komponen dan desain dari luar negeri tanpa upaya serius untuk mengembangkan kapabilitas produksi komponen dalam negeri, maka potensi ekonomi dan kemandirian teknologi akan terus tergerus.
Lebih jauh, Yannes menjelaskan bahwa minimnya inovasi desain dan ketergantungan pada basis produk China juga dapat menghambat perkembangan industri otomotif listrik nasional dalam jangka panjang. Alih-alih menjadi tuan rumah yang inovatif, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar perakitan yang bergantung pada keputusan dan pasokan dari negara lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri nasional yang seharusnya mendorong kemandirian dan daya saing di pasar global.
Industri motor listrik di Indonesia memang tengah menghadapi tantangan besar untuk bertransformasi dari sekadar perakit menjadi produsen yang inovatif. Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, seperti insentif fiskal dan pengembangan infrastruktur pengisian daya, perlu diimbangi dengan strategi yang lebih matang untuk pengembangan industri komponen lokal dan riset serta pengembangan desain produk. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, fenomena motor listrik yang mirip produk luar negeri seperti EMMO JVH Max ini kemungkinan akan terus berulang, sementara potensi ekonomi dan teknologi bangsa belum tergarap secara optimal.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan lembaga terkait, perlu mendorong para pelaku industri untuk lebih berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta membangun kemitraan yang strategis dengan industri komponen lokal. Skema pendanaan, pelatihan tenaga ahli, dan fasilitasi akses teknologi dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian industri motor listrik Indonesia. Selain itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik rebadge tanpa inovasi yang berarti.
Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran dalam mendorong perubahan. Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya produk lokal yang inovatif, permintaan terhadap motor listrik yang benar-benar dirancang dan diproduksi di Indonesia akan meningkat. Hal ini akan memberikan tekanan positif bagi para produsen untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, bukan sekadar mengandalkan kemudahan impor komponen dan desain dari negara lain. Program MBG sendiri, yang bertujuan mulia, diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong ekosistem industri kendaraan listrik yang lebih kuat dan mandiri di Indonesia.
Perbandingan harga antara EMMO JVH Max dengan motor listrik dari China, meskipun menunjukkan selisih, perlu dicermati lebih lanjut. Faktor-faktor seperti biaya impor, pajak, biaya distribusi, margin keuntungan, serta layanan purna jual di Indonesia dapat menjelaskan perbedaan harga tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari setiap unit motor listrik yang beredar di Indonesia, dan apakah sebagian besar nilai tersebut mengalir ke dalam negeri atau justru keluar.
Kasus EMMO JVH Max ini menjadi studi kasus yang menarik bagi perkembangan industri otomotif listrik di Indonesia. Ia menyoroti jurang pemisah antara ambisi untuk menjadi pemain global dan realitas ketergantungan pada teknologi dan produksi luar negeri. Para pengamat seperti Yannes Pasaribu terus mengingatkan akan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai ketergantungan tersebut, demi mewujudkan kemandirian industri dan kemajuan teknologi bangsa. Masa depan industri motor listrik Indonesia akan sangat bergantung pada sejauh mana para pemangku kepentingan mampu menjawab tantangan ini.
