0

Merasa Terancam, AS Siap Larang RAM dan SSD China

Share

Aturan yang diusulkan ini secara spesifik akan menyasar perangkat dan layanan yang dibeli serta digunakan oleh lembaga pemerintah federal AS. Implikasinya sangat luas: jika disahkan, produk apa pun yang mengandung chip memori dari perusahaan China tidak lagi boleh digunakan dalam proses pengadaan teknologi oleh pemerintah AS. Ini bukan sekadar larangan sepele; ini adalah upaya sistematis untuk menghilangkan ketergantungan pada teknologi Tiongkok di sektor-sektor krusial pemerintah.

Dilansir dari laporan Wccftech, proposal yang ambisius ini menargetkan tiga raksasa semikonduktor China yang paling menonjol dan strategis: ChangXin Memory Technologies (CXMT) yang fokus pada DRAM, Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) yang merupakan pemain kunci di NAND flash, serta Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) beserta perusahaan afiliasinya, yang merupakan produsen semikonduktor terkemuka di Tiongkok. Chip memori yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi besar untuk masuk dalam daftar komponen yang dilarang, secara efektif menutup pintu pasar pengadaan pemerintah AS bagi mereka.

Rencana aturan ini secara resmi dikeluarkan oleh Federal Acquisition Regulatory Council (FAR Council) pada tanggal 17 Februari 2026. Ini adalah implementasi lanjutan dari Section 5949 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 (FY23 NDAA), sebuah undang-undang pertahanan tahunan yang kerap digunakan oleh Kongres AS untuk membatasi akses perusahaan Tiongkok ke pasar dan teknologi AS. FY23 NDAA sendiri sudah menjadi instrumen penting dalam strategi AS untuk menekan ambisi teknologi Tiongkok, dan implementasi melalui FAR Council ini memperjelas komitmen pemerintah dalam melaksanakannya.

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari proposal ini adalah definisi "covered semiconductor product or service" yang dibuat sangat luas dan komprehensif. Definisi ini tidak hanya mencakup chip semikonduktor itu sendiri, tetapi juga meluas ke seluruh perangkat elektronik yang mengandung chip tersebut. Artinya, laptop, server, perangkat jaringan, sistem penyimpanan data, hingga layanan teknologi informasi dan telekomunikasi yang menggunakan chip dari perusahaan yang masuk daftar larangan, semuanya akan terkena dampaknya. Ini berarti bahwa bahkan jika sebuah perangkat dirakit di negara lain namun menggunakan RAM atau SSD dari CXMT atau YMTC, perangkat tersebut tetap tidak boleh digunakan dalam pengadaan pemerintah AS.

Lebih lanjut, aturan ini dirancang untuk berlaku pada semua jenis pengadaan, termasuk produk komersial bernilai kecil sekalipun, bahkan yang harganya di bawah USD 15.000. Ini menunjukkan bahwa pemerintah AS ingin memastikan tidak ada celah sedikit pun dalam rantai pasoknya yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah juga akan mewajibkan kontraktor untuk melakukan pemeriksaan rantai pasok secara menyeluruh dan transparan guna memastikan bahwa tidak ada komponen dari perusahaan China yang masuk daftar larangan yang menyusup ke dalam produk atau layanan yang mereka sediakan. Beban pembuktian ini akan sangat memberatkan kontraktor dan mendorong mereka untuk beralih sepenuhnya dari pemasok China.

Saat ini, proposal tersebut masih dalam tahap konsultasi publik. FAR Council telah membuka periode komentar hingga tanggal 20 April 2026, memberikan kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk industri, pakar, dan masyarakat umum, untuk menyampaikan masukan dan keberatan sebelum aturan final diputuskan. Proses konsultasi ini penting untuk menyempurnakan aturan dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

Jika tidak ada perubahan besar yang signifikan selama periode konsultasi, aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara penuh pada tanggal 23 Desember 2027. Ini memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah AS, kontraktor, dan produsen untuk menyesuaikan rantai pasok dan sistem mereka. Pemerintah AS juga memberikan klausul grandfathering, yang berarti perangkat atau peralatan yang sudah dibeli atau dipasang sebelum tanggal efektif tersebut tetap boleh digunakan hingga masa pakainya berakhir. Namun, ini tidak berarti kelonggaran total, karena FAR Council juga mengusulkan agar seluruh perangkat elektronik yang saat ini digunakan oleh lembaga pemerintah AS ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan tidak mengandung komponen dari perusahaan yang masuk daftar larangan. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang AS untuk sepenuhnya membersihkan sistemnya dari potensi ancaman.

Meskipun aturan ini secara resmi hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah AS, para analis pasar memperkirakan dampaknya bisa meluas secara signifikan ke pasar komersial global. Produsen laptop, server, dan perangkat elektronik umumnya enggan untuk membuat dua versi produk yang berbeda—satu versi yang mematuhi aturan AS untuk pengadaan pemerintah dan satu versi lagi untuk pasar umum. Diversifikasi rantai pasok dan lini produksi semacam itu akan sangat mahal dan rumit secara logistik. Karena itu, banyak vendor kemungkinan besar akan memilih untuk menghindari penggunaan komponen dari CXMT atau YMTC sama sekali, demi menyederhanakan rantai pasok mereka dan memastikan produk mereka dapat dijual ke semua segmen pasar, termasuk pemerintah AS.

Jika skenario tersebut terjadi, langkah AS ini berpotensi menghambat ambisi perusahaan memori China untuk memperluas penetrasi pasar global, terutama di Amerika Utara dan negara-negara lain yang mungkin mengikuti jejak AS. Ini akan menjadi pukulan telak bagi upaya Tiongkok untuk mencapai swasembada teknologi dan mendominasi pasar semikonduktor global, sebuah tujuan utama dalam inisiatif "Made in China 2025" mereka.

Sebaliknya, kebijakan ini diperkirakan akan sangat menguntungkan produsen memori besar yang telah lama mendominasi segmen chip memori kelas atas, seperti Samsung dari Korea Selatan, SK Hynix juga dari Korea Selatan, dan Micron Technology dari AS. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang masif dan teknologi yang lebih maju, dan larangan ini akan semakin memperkuat posisi dominan mereka di pasar global, memberi mereka keuntungan kompetitif yang lebih besar.

Di sisi lain, pembatasan ini juga berpotensi menciptakan ketidakpastian dan fluktuasi harga RAM dan SSD global. Dengan berkurangnya kompetisi dari pemasok China, terutama jika pasokan memori tetap ketat akibat lonjakan permintaan dari industri kecerdasan buatan (AI) dan pusat data yang terus berkembang, harga komponen-komponen ini bisa menjadi lebih mahal dan tidak stabil. Konsumen dan perusahaan di seluruh dunia, tidak hanya di AS, mungkin akan merasakan dampak dari kenaikan biaya ini.

Langkah ini juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari perang teknologi AS-China. Sebelumnya, AS telah menargetkan perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei, ZTE, dan bahkan aplikasi seperti TikTok, dengan alasan keamanan nasional. Pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip canggih ke Tiongkok juga telah diberlakukan untuk menghambat kemajuan industri semikonduktor mereka. Larangan RAM dan SSD ini adalah babak baru dalam strategi "decoupling" atau "de-risking" AS, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dalam teknologi kritis dan melindungi infrastruktur nasional dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman siber dan espionase yang didukung negara.

Kekhawatiran AS terhadap chip memori Tiongkok berakar pada potensi adanya "pintu belakang" (backdoors) atau kerentanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengakses atau memanipulasi data yang disimpan dalam chip tersebut. Meskipun klaim ini seringkali sulit dibuktikan secara terbuka, risiko hipotetis tersebut cukup untuk memicu tindakan drastis dari pemerintah AS, terutama mengingat sensitivitas data yang ditangani oleh lembaga-lembaga federal.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat memicu respons balasan dari Tiongkok, yang mungkin akan memberlakukan pembatasan serupa terhadap teknologi AS atau negara-negara sekutunya. Ini berpotensi menciptakan fragmentasi lebih lanjut dalam rantai pasok teknologi global, mendorong negara-negara untuk mengembangkan ekosistem teknologi yang lebih mandiri namun juga berpotensi kurang efisien dan lebih mahal. Pada akhirnya, keputusan AS ini bukan hanya tentang memori chip, tetapi tentang siapa yang akan menguasai masa depan teknologi dan keamanan siber di era digital yang semakin kompleks.