Di tengah kecamuk konflik militer yang meluas dengan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Iran mengambil langkah drastis untuk meredam gejolak domestik dengan mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar lebih dari 60 persen. Kebijakan yang diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja Iran pada Minggu (15/3/2026) ini menjadi strategi krusial bagi Teheran untuk menahan laju ketidakpuasan rakyat yang selama berbulan-bulan telah memadati jalanan dalam aksi unjuk rasa antipemerintah.
Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, upah minimum bulanan yang sebelumnya berada di angka 103 juta Rial Iran (sekitar Rp 1,3 juta), akan melonjak menjadi 166 juta Rial Iran (sekitar Rp 2,1 juta). Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada tahun kalender Persia mendatang. Selain kenaikan upah pokok, pemerintah juga menyetujui kenaikan signifikan untuk tunjangan anak, sebuah upaya untuk meringankan beban rumah tangga yang terhimpit oleh krisis ekonomi berkepanjangan.
Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Sejak akhir Februari, Iran resmi berada dalam kondisi perang terbuka melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel. Konflik bersenjata yang pecah sejak 28 Februari tersebut semakin memperparah kondisi ekonomi Iran yang sudah lebih dulu lumpuh akibat sanksi internasional yang melumpuhkan ekspor minyak dan akses perbankan global. Akibat sanksi dan perang, mata uang Rial Iran mengalami depresiasi yang sangat tajam. Situs pemantau pasar mata uang, Bonbast, mencatat nilai tukar Rial kini berada di kisaran 1,47 juta per satu dolar Amerika. Inflasi yang meroket membuat harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali, menjadikan biaya hidup bagi masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi sangat mencekik.
Ketidakstabilan ekonomi ini menjadi bahan bakar utama bagi unjuk rasa yang meletus sejak Desember tahun lalu. Apa yang awalnya dimulai sebagai protes terhadap tingginya harga pangan dan bahan bakar, dengan cepat bertransformasi menjadi gerakan antipemerintah skala nasional. Rakyat Iran secara terbuka menuntut berakhirnya rezim ulama yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam tahun 1979. Mereka merasa bahwa kebijakan luar negeri pemerintah yang konfrontatif telah mengorbankan kesejahteraan rakyat demi ambisi militer dan ideologi.
Pemerintah Iran merespons aksi tersebut dengan tangan besi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional melaporkan bahwa penindakan keras oleh aparat keamanan telah menewaskan ribuan orang selama periode protes. Kekerasan ini justru semakin memperuncing hubungan Iran dengan dunia Barat. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memanfaatkan momentum ini dengan melontarkan ancaman intervensi militer secara terang-terangan. Trump menyatakan bahwa tindakan keras pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri tidak bisa dibiarkan dan mengisyaratkan dukungan bagi perubahan rezim.
Pada akhir Februari, ancaman tersebut berubah menjadi kenyataan. Amerika Serikat bersama Israel meluncurkan serangan militer skala besar yang menargetkan infrastruktur strategis, pangkalan militer, dan fasilitas pertahanan Iran. Meskipun Trump menyatakan bahwa tujuan utama serangan tersebut adalah untuk membatasi kemampuan militer Iran dan menghentikan ancaman nuklir, sang presiden juga berulang kali menyerukan kepada rakyat Iran untuk mengambil kesempatan di tengah kekacauan ini guna bangkit dan mengambil kendali atas masa depan negara mereka.
Bagi Teheran, kenaikan upah minimum ini adalah pertaruhan politik. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan stabilitas dari rakyat di tengah gempuran bom dan rudal dari luar. Dengan menaikkan upah, pemerintah berharap dapat meredam kemarahan massa dan menunjukkan bahwa negara tetap hadir meski dalam situasi perang. Namun, para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa langkah ini berisiko menciptakan lingkaran setan inflasi. Dengan kondisi produksi dalam negeri yang terganggu akibat perang dan pasokan barang impor yang terbatas akibat sanksi, menyuntikkan lebih banyak uang ke pasar justru dapat memicu kenaikan harga yang lebih tinggi lagi.
Situasi di lapangan kini sangat kompleks. Di wilayah perbatasan dan kota-kota besar, suara sirine serangan udara sering kali bersahutan dengan suara demonstrasi yang menuntut perubahan. Pemerintah Iran terjepit di antara dua front: front luar negeri yang berhadapan dengan superioritas militer AS-Israel, dan front dalam negeri yang menuntut keadilan ekonomi dan kebebasan politik.
Secara sosiologis, kenaikan upah 60 persen ini merupakan pengakuan tersirat dari pemerintah bahwa daya beli masyarakat telah hancur. Namun, di mata para pengunjuk rasa, kebijakan ini dianggap "terlambat dan tidak cukup". Mereka berargumen bahwa tanpa penyelesaian akar masalah—yaitu sanksi internasional dan kebijakan militer yang memicu isolasi—uang tambahan tersebut akan habis dalam sekejap akibat inflasi yang melampaui angka kenaikan upah itu sendiri.
Lebih jauh lagi, perang ini telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Keterlibatan Israel secara langsung dalam serangan bersama AS menunjukkan bahwa aliansi ini telah mencapai titik didih dalam menghadapi pengaruh Iran di kawasan. Bagi masyarakat sipil Iran, mereka terjebak dalam posisi yang sangat sulit; menjadi korban sanksi, korban penindakan aparat, dan kini menjadi korban dari serangan militer asing yang ditujukan untuk melumpuhkan pemerintah mereka.
Pemerintah Iran dalam pernyataannya tetap bersikukuh bahwa kenaikan upah adalah bentuk "kepedulian pemerintah terhadap kelas pekerja di tengah konspirasi musuh". Narasi ini terus didengungkan melalui media-media pemerintah untuk membangkitkan nasionalisme di tengah gempuran perang. Mereka mencoba mengalihkan isu bahwa penderitaan ekonomi adalah akibat langsung dari "perang ekonomi" yang dilancarkan oleh Barat.
Namun, di jalanan, narasi tersebut semakin kehilangan relevansinya. Rakyat Iran yang sudah terbiasa dengan ketidakpastian tampak lebih peduli pada keberlangsungan hidup sehari-hari daripada retorika politik. Jika kenaikan upah ini gagal menahan laju inflasi dalam beberapa bulan ke depan, besar kemungkinan gelombang protes akan kembali meledak dengan intensitas yang lebih besar.
Dalam jangka panjang, keputusan ini mencerminkan keputusasaan pemerintah untuk mempertahankan legitimasi di tengah tekanan luar biasa. Iran kini berada dalam persimpangan jalan sejarah yang krusial. Apakah kenaikan upah ini cukup untuk menjaga kesetiaan massa, atau justru akan menjadi pemicu keruntuhan ekonomi yang lebih dalam? Jawabannya tidak hanya bergantung pada angka di atas kertas, melainkan pada bagaimana perang ini berakhir dan sejauh mana rakyat Iran bersedia menanggung beban hidup di bawah bayang-bayang konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda.
Sementara itu, dunia internasional terus memantau perkembangan di Teheran. Para diplomat dari berbagai negara khawatir bahwa jika Iran terus tertekan secara ekonomi dan militer, risiko eskalasi yang lebih luas—termasuk potensi penggunaan senjata non-konvensional atau penutupan jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz—akan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global. Untuk saat ini, kenaikan upah minimum 60 persen tersebut tetap menjadi satu-satunya instrumen kebijakan domestik yang dimiliki Teheran untuk bertahan hidup, meski banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam jangka panjang di tengah badai perang yang sedang menghantam negara tersebut.
