Akses telekomunikasi di Aceh masih belum pulih sepenuhnya sejak bencana longsor dan banjir bandang dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat dan menuntaskan pemulihan infrastruktur telekomunikasi di lokasi-lokasi terdampak bencana tersebut, memastikan masyarakat kembali terhubung dengan dunia luar.
Bencana alam yang terjadi di penghujung tahun 2025 itu telah memporak-porandakan banyak aspek kehidupan di Aceh, khususnya di wilayah pedalaman. Salah satu dampaknya yang paling signifikan adalah terputusnya jaringan telekomunikasi, baik layanan telepon maupun akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Daerah ini, dengan kontur geografisnya yang berbukit dan terjal, menjadi salah satu titik yang paling parah merasakan isolasi komunikasi.
Dalam upaya memastikan masyarakat tidak terisolasi dan penanganan dampak bencana dapat berjalan secara efektif, Nezar Patria secara langsung berdialog dengan warga dan relawan dalam sebuah forum daring yang diberi nama Forum Musara Pakat Linge. Dialog interaktif ini menjadi wadah penting bagi Wamenkomdigi untuk mendengarkan langsung keluhan, masukan, dan kebutuhan mendesak dari masyarakat serta para garda terdepan penanganan bencana di lapangan. Kehadiran virtual Komdigi ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan geografis dan logistik menghambat kehadiran fisik, komitmen pemerintah untuk tetap hadir dan melayani masyarakat tidak pernah surut.
"Walaupun di tengah keterbatasan, semangat kita tidak pernah luntur untuk saudara-saudara kita di daerah bencana, khususnya di kawasan Linge dan Reje Payung," ujar Nezar, yang pernyataannya dikutip dari siaran pers pada Senin (9/2/2026). Pernyataan ini disampaikan lebih dari dua bulan setelah bencana terjadi, mengindikasikan bahwa proses pemulihan bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan waktu, sumber daya, serta koordinasi yang intensif. Lamanya proses pemulihan juga menyoroti kompleksitas kerusakan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi, mulai dari putusnya kabel serat optik hingga tumbangnya menara Base Transceiver Station (BTS) akibat longsor.
Meski penanganannya sudah berlangsung selama lebih dari dua bulan, Nezar menjelaskan bahwa pemulihan jaringan telekomunikasi tetap menjadi prioritas utama Komdigi. Disampaikannya, akses komunikasi yang lancar sangat krusial, tidak hanya untuk koordinasi bantuan kemanusiaan dan logistik dari berbagai pihak, tetapi juga untuk menghubungkan warga dengan keluarga mereka yang berada di luar daerah bencana. Dalam situasi pasca-bencana, kemampuan untuk berkomunikasi menjadi semacam "urat nadi" yang tidak hanya vital untuk kelangsungan hidup, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan emosional para korban yang mungkin dilanda kecemasan dan ketidakpastian.
"Dari sudut Kementerian Komdigi, kami mencoba mengatasi berbagai kesulitan telekomunikasi yang terjadi di daerah bencana seperti yang kita lakukan pada hari ini," ucap Nezar. Upaya yang dilakukan Komdigi tidak hanya terbatas pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup deployment solusi sementara seperti Mobile BTS (Base Transceiver Station bergerak) atau penggunaan teknologi satelit seperti VSAT (Very Small Aperture Terminal) untuk menyediakan akses internet darurat di titik-titik vital seperti posko bencana, pusat kesehatan, atau area pengungsian. Langkah-langkah taktis ini sangat penting untuk memastikan informasi dapat mengalir dua arah: dari pusat ke lokasi bencana dan sebaliknya, memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Wamenkomdigi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang kuat dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca-bencana. Ia secara khusus mengapresiasi peran aktif kelompok masyarakat sipil, khususnya Relawan Aceh Tangguh. Kelompok ini terdiri dari Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memiliki keahlian teknis dalam bidang komunikasi, serta tenaga medis yang bekerja tanpa lelah di lapangan. Sinergi antara keahlian TIK dan tenaga medis ini membuktikan bahwa penanganan bencana memerlukan pendekatan holistik, di mana teknologi menjadi alat pendukung vital bagi upaya kemanusiaan. Relawan TIK, misalnya, berperan dalam membantu warga mengakses informasi, mengisi daya perangkat komunikasi, atau bahkan membantu teknisi operator seluler dalam mengidentifikasi titik kerusakan jaringan.
Forum Musara Pakat Linge ini tidak hanya menjadi ajang dialog, tetapi juga menghasilkan sejumlah catatan penting terkait kebutuhan mendesak warga. Selain masalah telekomunikasi, isu kerusakan lahan pertanian yang menjadi mata pencarian utama masyarakat setempat menjadi perhatian serius. Ribuan hektar lahan pertanian hancur diterjang banjir dan longsor, menyebabkan gagal panen dan ancaman krisis ekonomi bagi para petani. Kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan hunian sementara juga turut mengemuka dalam diskusi tersebut.
Nezar Patria memastikan bahwa semua masukan dan catatan penting yang diperoleh dari forum ini akan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pemulihan bersama kementerian terkait lainnya. Komdigi tidak bekerja sendiri; mereka berkoordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk rekonstruksi infrastruktur fisik, Kementerian Sosial untuk bantuan kemanusiaan, serta Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor agrikultur. Pendekatan konvergensi lintas kementerian ini sangat vital untuk memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Yang paling penting kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan pokok dari masyarakat ini bisa segera kita penuhi. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang intens dan eksekusinya sama-sama kita jaga," pungkas Nezar. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya kecepatan dalam merespons kebutuhan mendesak warga, sekaligus menekankan bahwa proses pemulihan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pengawasan dan koordinasi yang ketat dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, hingga masyarakat itu sendiri.
Komdigi menyadari bahwa pemulihan akses telekomunikasi bukan hanya tentang mengembalikan sinyal, tetapi juga tentang memulihkan harapan, ekonomi, dan konektivitas sosial masyarakat Aceh pasca-bencana. Upaya ini merupakan bagian dari visi yang lebih luas untuk membangun infrastruktur digital yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana di seluruh Indonesia, memastikan bahwa di masa depan, dampak serupa dapat diminimalisir. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tak tergoyahkan, pemerintah berharap Aceh dapat bangkit kembali dengan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berdaya dalam menghadapi tantangan.
(agt/agt)
