Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan perkembangan signifikan dalam upaya pemulihan konektivitas jaringan di wilayah Aceh yang terdampak bencana. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengumumkan bahwa kondisi jaringan di provinsi tersebut kini telah membaik secara substansial, mencapai angka pemulihan 95%. Pernyataan ini disampaikan Meutya di Bandung, pada Senin (5/1/2026), usai menghadiri penutupan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru). Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan layanan komunikasi tetap optimal, bahkan di tengah tantangan pasca-bencana.
Meutya Hafid merinci bahwa upaya pemulihan konektivitas tidak hanya terfokus pada Aceh, melainkan juga meluas ke daerah-daerah lain di Sumatra yang turut merasakan dampak bencana. "Daerah terdampak bencana, khususnya Aceh hari ini sudah 95 persen, secara total sudah di atas 95 persen," tegasnya. Angka ini mencerminkan kerja keras dan koordinasi intensif antara Komdigi dengan berbagai operator seluler. Para operator, dengan dukungan penuh dari Komdigi, terus bahu-membahu memperbaiki Base Transceiver Station (BTS) yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam yang melanda. Kerusakan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik, suplai daya, hingga putusnya jalur transmisi serat optik yang krusial untuk koneksi internet dan telekomunikasi.
Menkomdigi menambahkan, dari total 3.208 BTS yang beroperasi di Aceh, hanya 7 BTS yang masih belum tercakup atau belum sepenuhnya beroperasi kembali. Angka ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam proses pemulihan, mengingat skala dan kompleksitas kerusakan yang mungkin terjadi pasca-bencana. "Kami berharap bisa membantu keluarga besar kita di Aceh. Dari 3.208 BTS, hanya 7 yang belum tercakup. Artinya, di atas 95 persen sudah beroperasi kembali," ungkap Meutya. Pemulihan jaringan telekomunikasi pasca-bencana memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain memfasilitasi komunikasi antarwarga, konektivitas yang stabil juga sangat vital untuk koordinasi bantuan kemanusiaan, penyebaran informasi darurat, serta mendukung proses pemulihan ekonomi dan sosial di daerah terdampak. Keberadaan jaringan yang kuat memungkinkan tim SAR dan lembaga penanggulangan bencana untuk berkomunikasi secara efektif, sementara masyarakat dapat tetap terhubung dengan keluarga, mengakses berita, dan bahkan menjalankan aktivitas ekonomi secara terbatas.
Dalam konteks yang lebih luas, Komdigi memiliki mandat penting untuk memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital nasional. Ini termasuk peran proaktif dalam mitigasi risiko bencana terhadap infrastruktur telekomunikasi, serta respons cepat saat bencana terjadi. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam strategi Komdigi. Upaya pemulihan di Aceh menjadi bukti nyata dari kesiapsiagaan dan responsibilitas Komdigi dalam menjaga pilar konektivitas digital Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan jaringan di daerah pasca-bencana seringkali tidak mudah, melibatkan medan yang sulit dijangkau, kerusakan jalan, keterbatasan pasokan listrik, dan risiko keamanan. Oleh karena itu, pencapaian 95% pemulihan ini merupakan indikator keberhasilan yang patut diapresiasi, sekaligus menunjukkan kapasitas teknis dan logistik yang mumpuni dari operator seluler Indonesia.
Selain fokus pada pemulihan bencana, Meutya Hafid juga secara resmi menutup posko pemantauan kualitas layanan telekomunikasi yang dibentuk Komdigi. Posko ini telah bersiaga sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, mencakup periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dikenal sebagai masa puncak penggunaan layanan telekomunikasi. Penutupan posko ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari jajaran operator seluler, menandakan berakhirnya periode pemantauan intensif selama masa liburan.
Menkomdigi menjelaskan bahwa selama periode Nataru, Komdigi mendirikan 35 posko khusus untuk memantau frekuensi atau sinyal, memastikan tidak ada gangguan yang signifikan terhadap kualitas layanan. Selain itu, terdapat 225 posko gabungan yang dioperasikan bersama dengan para operator seluler. Keberadaan posko-posko ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan trafik data dan suara, serta memastikan stabilitas jaringan di berbagai lokasi strategis seperti tempat wisata, pusat keramaian, jalur transportasi, dan area residensial. "Ada 35 posko dari Komdigi untuk memantau frekuensi atau sinyal, serta 225 posko bersama dengan para operator," ujarnya.
Selama masa Nataru, laporan dari Komdigi menunjukkan bahwa kualitas jaringan telekomunikasi secara umum terjaga dengan baik. Pihaknya tidak menemukan kendala berarti di lapangan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. "Kualitas cukup terjaga, stabil dan aman. Konektivitas nasional terpantau stabil di 104 kabupaten/kota pada 35 provinsi dengan kecepatan rata-rata unduh 80,50 Mbps dan unggah 35,36 Mbps," jelas Meutya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital Indonesia mampu menopang peningkatan beban trafik yang signifikan selama periode liburan, memungkinkan masyarakat untuk tetap terhubung, berbagi momen, dan mengakses berbagai layanan digital tanpa hambatan berarti.
Secara lebih rinci, performa operator seluler juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Telkomsel mencatat kecepatan rata-rata tertinggi sebesar 90,15 Mbps untuk unduh, yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, operator lain seperti Indosat, XL Axiata, dan Smartfren juga menunjukkan performa yang solid, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 63,01 hingga 80,79 Mbps. Data ini mencerminkan investasi berkelanjutan yang dilakukan oleh operator dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan mereka, demi memenuhi kebutuhan pengguna yang terus meningkat. Kecepatan unduh di atas 80 Mbps memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming video berkualitas tinggi, mengunduh file besar dengan cepat, dan menjalankan aplikasi daring yang membutuhkan bandwidth tinggi dengan lancar.
Meutya Hafid juga menegaskan bahwa berakhirnya masa tugas posko Nataru bukan berarti pengawasan terhadap kualitas layanan telekomunikasi melemah. Menurutnya, pemantauan kualitas sinyal adalah tugas rutin dan berkelanjutan dari kementerian yang dipimpinnya. "Setelah posko ditutup, bukan berarti pengawasan berhenti. Ini adalah kerja harian Komdigi. Pengawasan dan pemantauan terus berlangsung," tambahnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Komdigi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, sebagai bagian integral dari agenda transformasi digital nasional. Pengawasan rutin mencakup pemantauan performa jaringan secara real-time, penanganan keluhan masyarakat, serta evaluasi terhadap standar layanan yang ditetapkan.
Terkait trafik data selama masa Nataru, Meutya menyebut terjadi pertumbuhan penggunaan layanan yang cukup tinggi dibandingkan hari-hari biasa. "Realisasi kenaikan trafik mencapai 30 persen. XL naik hingga 40 persen, Telkomsel 12,4 persen, dan Indosat 13,3 persen. Angkanya bervariasi, tapi semuanya menunjukkan tren kenaikan," pungkasnya. Kenaikan trafik ini wajar terjadi mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi, penggunaan media sosial untuk berbagi momen liburan, panggilan video dengan keluarga, serta konsumsi konten hiburan digital. Data ini juga menjadi indikator penting bagi operator untuk perencanaan kapasitas jaringan di masa mendatang, memastikan bahwa infrastruktur digital siap menghadapi lonjakan permintaan di berbagai momen penting.
Secara keseluruhan, laporan Komdigi menunjukkan keberhasilan ganda dalam mengelola tantangan konektivitas: respons cepat dan efektif dalam pemulihan pasca-bencana di Aceh, serta pemeliharaan kualitas layanan yang prima selama periode liburan Nataru. Ini menegaskan peran vital Komdigi dalam membangun dan menjaga fondasi digital yang kuat dan resilient bagi Indonesia, mendukung tidak hanya komunikasi sehari-hari tetapi juga kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Upaya berkelanjutan dalam pengawasan dan pengembangan infrastruktur digital akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang terhubung dan maju.
