Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, secara resmi menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas dan konkret setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pengakuan mengejutkan terkait keterlibatan Washington dalam mempersenjatai elemen demonstran di Iran. Pengakuan ini memicu ketegangan diplomatik baru yang signifikan, di mana Teheran menuding Amerika Serikat secara terang-terangan berusaha mengubah aksi protes damai menjadi gelombang kekerasan, kerusuhan bersenjata, dan pertumpahan darah di dalam wilayah kedaulatan Iran.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan anggota Dewan Keamanan PBB pada Selasa (7/4/2026), Iravani menegaskan bahwa pernyataan Trump bukanlah sekadar retorika politik, melainkan bukti nyata atas kebijakan destabilisasi yang telah lama dijalankan oleh AS. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah Trump, dalam sebuah acara Paskah di Gedung Putih, secara terbuka mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah mengirimkan pasokan senjata dalam jumlah besar ke Iran.
“Kami mengirim senjata, banyak senjata. Senjata-senjata itu seharusnya diberikan kepada rakyat agar mereka dapat melawan para penjahat ini,” ujar Trump kepada para wartawan, merujuk pada upayanya untuk mendukung kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan Teheran. Trump menambahkan sebuah catatan aneh dengan menyebutkan bahwa senjata yang dikirimkan tersebut tidak sampai ke tangan yang tepat. “Tahukah Anda apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima senjata itu menyimpannya,” kata Trump, yang kemudian memicu spekulasi luas mengenai ke mana perginya persenjataan tersebut. Meskipun tidak memberikan rincian spesifik mengenai siapa yang ia maksud sebagai "penjahat", laporan dari Fox News mengutip pernyataan Trump yang menyalahkan pihak perantara, khususnya kelompok Kurdi, karena dianggap telah mengalihkan atau menggelapkan kiriman senjata tersebut.
Bagi Teheran, pengakuan ini merupakan "senjata" diplomatik yang sangat kuat untuk membuktikan narasi mereka selama ini. Iravani menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah mengonfirmasi kecurigaan Iran bahwa Washington adalah aktor utama di balik instabilitas yang melanda negara tersebut. Menurut Iravani, tindakan Amerika Serikat ini bukan sekadar campur tangan urusan dalam negeri, melainkan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur kedaulatan negara.
Dalam suratnya, Iravani menulis dengan nada tajam: “Perilaku seperti itu sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat yang sudah lama ada dalam menciptakan, membiayai, dan mempersenjatai kelompok teroris di Timur Tengah dan sekitarnya.” Ia menambahkan bahwa tindakan Washington ini merupakan bentuk pelanggaran mencolok terhadap norma dasar hubungan internasional. Iran menuntut pertanggungjawaban penuh dari Amerika Serikat atas seluruh kerugian material, kehancuran infrastruktur, serta penderitaan dan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil selama periode kerusuhan yang memuncak pada Desember 2025 hingga Januari 2026.
Lebih lanjut, Iravani menekankan bahwa Amerika Serikat telah menjalankan "kebijakan jahat" terhadap Iran dengan melakukan intervensi aktif. Selain mempersenjatai elemen yang disebut Teheran sebagai "kelompok teroris", Iran juga menuduh AS sengaja menyebarkan disinformasi mengenai angka korban untuk memicu keresahan publik yang lebih luas. "Amerika Serikat, melalui intervensinya dalam urusan internal Iran, telah menyebarkan angka korban palsu untuk menciptakan narasi negatif di panggung internasional," tulis Iravani.
Poin penting yang digarisbawahi oleh Iran adalah tanggung jawab hukum internasional yang melekat pada negara yang mendukung kelompok bersenjata di wilayah negara lain. Menurut hukum internasional, setiap tindakan yang memberikan dukungan negara (state-sponsored) terhadap terorisme atau kelompok militan bersenjata di wilayah negara lain adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, Iravani mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak tinggal diam. Ia menuntut agar Dewan Keamanan secara tegas mengutuk pernyataan Trump sebagai tindakan yang berbahaya bagi keamanan global.
"Dewan Keamanan harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak dibiarkan begitu saja, dan secara jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang merupakan dukungan negara terhadap terorisme tidak akan ditoleransi dalam keadaan apa pun," tegas Iravani dalam suratnya.
Kasus ini menyoroti kerumitan hubungan AS-Iran yang terus memanas. Selama beberapa dekade, kedua negara terjebak dalam perang proksi dan ketegangan politik. Namun, pengakuan langsung dari seorang presiden yang menjabat mengenai pengiriman senjata ke dalam wilayah lawan adalah peristiwa yang jarang terjadi dan memiliki dampak hukum yang luas. Pakar hukum internasional menilai bahwa jika bukti pengiriman senjata ini benar adanya, maka hal tersebut akan menempatkan posisi diplomatik AS di PBB dalam posisi yang sulit, terutama di mata negara-negara anggota lainnya yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi.
Bagi Iran, surat ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga upaya untuk membangun legitimasi internasional agar sanksi atau tekanan lebih lanjut dapat diberikan kepada AS. Teheran berharap agar Dewan Keamanan PBB dapat membentuk mekanisme pengawasan atau penyelidikan terkait tuduhan ini. Namun, tantangan besar menghadang di depan mata, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Setiap upaya untuk menjatuhkan sanksi atau kecaman formal terhadap AS hampir pasti akan menghadapi hambatan diplomatis yang sangat besar.
Sementara itu, di dalam negeri Iran, pemerintah memanfaatkan narasi ini untuk memperkuat posisi politik mereka di hadapan rakyat. Dengan menyebut AS sebagai "penyokong teroris" dan pihak yang mencoba mengacaukan keamanan, Teheran berusaha memupuk rasa nasionalisme untuk meredam kritik domestik. Situasi ini menunjukkan betapa cairnya garis antara demonstrasi protes rakyat dan keterlibatan aktor asing dalam konflik domestik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih terkait permintaan spesifik dari Dubes Iran di PBB tersebut. Namun, para pengamat politik global melihat bahwa pernyataan Trump ini kemungkinan besar akan memicu perdebatan panjang di Majelis Umum PBB. Apakah pengakuan ini akan berujung pada investigasi internasional, atau justru akan terkubur dalam kebuntuan politik di Dewan Keamanan, masih menjadi pertanyaan besar.
Yang jelas, langkah Iran untuk membawa masalah ini ke forum tertinggi dunia menunjukkan bahwa Teheran serius dalam memanfaatkan "blunder" verbal atau kebijakan terbuka dari pihak Washington untuk menekan posisi AS di mata komunitas internasional. Konflik ini kini bukan lagi sekadar pertarungan di jalanan, melainkan telah bertransformasi menjadi perang narasi hukum yang sangat krusial bagi masa depan keamanan di kawasan Timur Tengah. Iran bersikeras bahwa jika PBB gagal bertindak dalam kasus ini, maka kredibilitas organisasi internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dunia akan dipertanyakan oleh banyak negara di dunia.
Ke depannya, dunia akan memantau apakah ada negara lain yang akan mendukung desakan Iran, atau apakah situasi ini akan menambah daftar panjang ketidakmampuan PBB dalam menengahi perselisihan antara kekuatan-kekuatan besar yang memiliki kepentingan strategis yang saling berlawanan. Bagi Iran, tuntutan ini adalah bentuk pertahanan diri diplomatik yang akan terus mereka perjuangkan hingga ada kejelasan mengenai tindakan nyata dari PBB terhadap kebijakan yang dianggap merusak kedaulatan mereka tersebut.
