Di tengah eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mulai melirik Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebagai figur potensial untuk menjadi mitra negosiasi sekaligus pemimpin masa depan Iran. Spekulasi ini mencuat setelah laporan dari media Amerika Serikat, Politico, mengungkapkan adanya diskusi internal di Gedung Putih terkait upaya mencari sosok pragmatis di Teheran yang bersedia menghentikan permusuhan dan menormalisasi hubungan dengan Washington.
Langkah ini mencerminkan strategi "perubahan rezim" yang secara eksplisit disinggung oleh Trump. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Trump mengklaim bahwa perubahan kepemimpinan di Iran sedang berlangsung secara otomatis akibat kehancuran struktur kekuasaan lama. Ia menyebut sedang berurusan dengan pihak-pihak yang dinilainya "masuk akal" dan "solid" di balik layar. Meskipun Gedung Putih belum memberikan komitmen resmi pada satu nama, sosok Ghalibaf dianggap sebagai opsi paling menarik dan berpengaruh dalam konstelasi politik Iran saat ini.
Namun, siapa sebenarnya Mohammad Bagher Ghalibaf dan mengapa namanya muncul di radar intelijen serta diplomatik Amerika Serikat? Lahir di Torqabeh pada tahun 1961, Ghalibaf adalah produk dari generasi yang ditempa oleh Revolusi Islam 1979. Rekam jejaknya sangat panjang dan mencakup spektrum kekuasaan yang luas di Iran. Sebagai mantan pilot Angkatan Udara yang kemudian beralih ke kepemimpinan kepolisian, wali kota Teheran, hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Parlemen sejak 2020, Ghalibaf adalah tokoh yang sangat memahami seluk-beluk birokrasi dan militer Iran.
Secara ideologis, Ghalibaf sering diklasifikasikan sebagai tokoh garis keras. Dalam pemilihan presiden Iran tahun 2024, ia menempati posisi ketiga di bawah Masoud Pezeshkian dan Saeed Jalili. Meskipun memiliki latar belakang sebagai petinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)—sebuah organisasi yang sering berseberangan dengan kebijakan AS—para analis melihat adanya sisi pragmatis dalam dirinya yang mungkin ingin dieksploitasi oleh Trump.
Strategi yang diusung oleh pemerintahan Trump dalam kasus ini disebut-sebut mirip dengan pendekatan AS di Venezuela. Washington dikabarkan tidak ingin melakukan pendudukan fisik secara total, seperti mengambil alih Pulau Kharg yang merupakan pusat infrastruktur minyak Iran. Sebaliknya, AS ingin menempatkan sosok pemimpin yang bersedia bekerja sama dalam skema "pertukaran kekuasaan". Dalam skenario ini, pemimpin baru tersebut akan diberikan jaminan dukungan keamanan oleh AS agar tetap berkuasa, asalkan mereka bersedia memberikan konsesi ekonomi yang menguntungkan, terutama terkait akses terhadap minyak dan stabilitas pasar energi global.
Pejabat pemerintahan Trump yang dikutip oleh Politico menyatakan bahwa Ghalibaf adalah "pilihan yang menarik" namun tetap harus diuji. Washington menyadari bahwa memaksakan perubahan rezim di negara dengan struktur politik yang kompleks seperti Iran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. "Kita harus mengujinya, dan kita tidak bisa terburu-buru," ujar salah satu pejabat Gedung Putih.
Namun, narasi yang dibangun oleh AS ini mendapatkan bantahan keras dari pihak yang bersangkutan. Mohammad Ghalibaf sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada negosiasi apa pun yang sedang berlangsung antara dirinya dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan tegas yang diunggah di platform X, Ghalibaf menyebut laporan mengenai keterlibatannya sebagai "berita palsu" yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi pasar keuangan dan harga minyak dunia. Ia juga secara terbuka mengejek taktik perang Trump, menyiratkan bahwa laporan ini hanyalah bagian dari perang psikologis untuk memecah belah persatuan internal Iran.
Sikap penolakan Ghalibaf ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ini merupakan taktik bertahan untuk menjaga kredibilitasnya di mata pendukung garis keras di Iran, atau memang benar tidak ada komunikasi rahasia? Mengingat sejarah hubungan AS-Iran yang penuh dengan kecurigaan, sulit bagi publik untuk membedakan antara manuver diplomatik yang sebenarnya dengan propaganda perang.
Lebih jauh lagi, jika benar Trump mencoba "mengorbitkan" Ghalibaf, tantangan yang dihadapi sangat besar. Iran memiliki sistem pemerintahan yang unik di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Pemimpin Agung (Rahbar), bukan semata-mata di tangan ketua parlemen atau presiden. Mengubah kepemimpinan di Iran berarti harus menaklukkan atau menembus struktur kekuasaan yang sangat kuat dari kalangan ulama dan elit militer. Trump mungkin melihat Ghalibaf sebagai jembatan, namun bagi banyak pihak di Teheran, bernegosiasi dengan AS di bawah tekanan militer sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip revolusi.
Ketegangan ini juga dipicu oleh keputusan Uni Eropa yang sebelumnya melabeli IRGC sebagai kelompok teroris, yang kemudian dibalas oleh Ghalibaf dengan menyatakan tentara negara-negara Eropa sebagai entitas teroris. Latar belakang militer Ghalibaf yang kental dengan IRGC membuat posisinya sangat sulit jika ia harus duduk satu meja dengan Trump. Hal ini menciptakan paradoks: sosok yang dianggap "paling berpengaruh" oleh AS justru adalah sosok yang secara historis memiliki kebencian mendalam terhadap pengaruh Barat.
Secara ekonomi, ketergantungan dunia pada minyak Iran menjadi faktor kunci. Trump menyadari bahwa dengan mengontrol alur negosiasi, ia dapat mengendalikan harga minyak global yang sangat vital bagi ekonomi AS sendiri. Jika ia berhasil menempatkan seseorang yang "kooperatif" di Teheran, ini akan menjadi kemenangan besar bagi kebijakan luar negerinya menjelang akhir masa jabatannya. Namun, sejarah mencatat bahwa intervensi AS dalam pergantian rezim di Timur Tengah sering kali berakhir dengan ketidakstabilan yang lebih besar, bukan perdamaian.
Pada akhirnya, nasib Iran akan ditentukan oleh dinamika internal rakyatnya sendiri, bukan sekadar proyeksi keinginan dari Washington. Meskipun Trump mungkin telah memilih "kuda pacuan" dalam sosok Mohammad Bagher Ghalibaf, realitas politik di lapangan menunjukkan bahwa Iran tidak mudah didikte. Ghalibaf, dengan seluruh rekam jejaknya, berada di posisi yang sangat krusial sekaligus berbahaya. Apakah ia akan menjadi tokoh yang membawa Iran keluar dari isolasi melalui kesepakatan dengan AS, atau justru menjadi korban dari permainan kekuasaan yang lebih besar, hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Laporan ini menyoroti betapa rapuhnya situasi geopolitik saat ini. Dengan perang yang terus berkecamuk dan retorika "perubahan rezim" yang semakin nyaring, dunia kini menanti langkah selanjutnya dari Teheran dan Washington. Apakah akan ada negosiasi rahasia yang terungkap, atau justru eskalasi konflik yang lebih luas? Hingga saat ini, Ghalibaf tetap menjadi teka-teki, sosok yang diincar oleh Trump namun belum menunjukkan tanda-tanda akan bertekuk lutut. Iran tetaplah entitas yang sulit ditebak, dan rencana Trump untuk menempatkan "mitra" di sana masih berada di tahap spekulasi yang penuh risiko.
