Pemerintah Korea Selatan kini tengah menempuh jalur diplomasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Iran, demi menjamin keamanan pelayaran kapal-kapal mereka di Selat Hormuz. Langkah strategis ini diambil Seoul menyusul ketidakpastian situasi di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi global. Upaya komunikasi tersebut dilakukan setelah Teheran memberikan sinyal keterbukaan untuk mengizinkan kapal-kapal dari negara tertentu melintasi jalur laut yang vital tersebut, asalkan terdapat koordinasi yang jelas dengan otoritas Iran.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam keterangan resmi yang dilansir oleh Yonhap, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara cermat. Prioritas utama Seoul saat ini adalah melindungi warga negara Korea Selatan yang berada di kawasan tersebut serta memastikan jalur transportasi energi tetap terbuka tanpa gangguan. "Kami sedang mencari cara terbaik untuk melindungi kepentingan nasional dan secara aktif berkomunikasi dengan negara-negara terkait, termasuk Iran, agar normalisasi jalur pelayaran dapat segera tercapai," ujar pejabat tersebut.
Ketegangan di kawasan ini mencapai titik didih setelah serangkaian serangan udara yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Respons Iran terhadap eskalasi militer tersebut adalah dengan melakukan blokade de facto di Selat Hormuz. Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya krisis energi, mengingat Selat Hormuz merupakan arteri utama bagi perdagangan minyak dunia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20 persen jalur perdagangan minyak mentah dunia melintasi selat ini setiap harinya. Mengingat posisi geografisnya, semua jalur yang dapat diakses oleh kapal tanker minyak berada dalam perairan teritorial Iran, yang menjadikan Teheran pemegang kendali kunci atas arus distribusi energi menuju negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara dengan Kyodo News yang kemudian dikutip oleh Al Jazeera, memberikan penjelasan mengenai posisi Teheran. Ia menekankan bahwa Iran tidak secara resmi menutup selat tersebut bagi pelayaran internasional. Menurut Araghchi, selat tersebut tetap terbuka bagi kapal-kapal dari negara yang tidak memusuhi Iran. "Kami belum menutup selat ini. Bagi kami, selat ini tetap terbuka. Penutupan hanya berlaku bagi kapal-kapal milik musuh kami, yaitu negara-negara yang menyerang kami. Bagi negara lain, kapal dapat melintas dengan aman," tegas Araghchi.
Lebih lanjut, Araghchi menyatakan kesiapan Iran untuk memfasilitasi jalur aman bagi kapal-kapal asing, dengan catatan adanya komunikasi langsung. "Kami siap memberikan mereka jalur aman jika terjadi kontak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghubungi kami untuk membahas bagaimana rute ini akan berjalan dan bagaimana prosedurnya," tambahnya melalui transkrip wawancara di akun Telegram pribadinya. Tawaran ini menjadi celah diplomatik yang kini coba dimanfaatkan oleh Seoul untuk mengamankan aset-aset maritimnya.
Namun, di balik upaya negosiasi ini, posisi politik Korea Selatan sempat berada di persimpangan jalan. Pada Jumat (20/3), Seoul secara resmi menyatakan bergabung dengan tujuh negara lain, termasuk Jepang dan beberapa negara Eropa, dalam sebuah pernyataan bersama yang mengutuk tindakan Iran di Teluk. Pernyataan tersebut secara spesifik menyoroti ketidaksetujuan mereka atas serangan Iran dan dampak negatif dari penutupan de facto Selat Hormuz yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Dilema yang dihadapi Seoul mencerminkan betapa rumitnya posisi negara-negara pengimpor minyak di Asia Timur. Di satu sisi, mereka terikat secara aliansi dengan Barat, namun di sisi lain, mereka sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk yang kini dikendalikan oleh Iran. Ketergantungan ini memaksa Korea Selatan untuk menerapkan strategi "politik dua kaki": bersikap tegas dalam diplomasi internasional untuk menunjukkan solidaritas dengan sekutu, namun tetap luwes di lapangan melalui jalur komunikasi teknis dengan Teheran guna memastikan tanker-tanker mereka tetap bisa beroperasi.
Para analis maritim memperingatkan bahwa jika ketegangan antara Iran dan koalisi Barat tidak segera mereda, dampak ekonomi bagi Korea Selatan bisa sangat fatal. Harga minyak dunia yang melambung akibat ketidakpastian pasokan akan memukul industri manufaktur dan sektor transportasi Korea Selatan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonominya. Oleh karena itu, konsultasi yang dilakukan oleh Seoul bukan sekadar urusan diplomatik, melainkan langkah krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan eksternal.
Proses negosiasi ini juga dipandang sebagai ujian bagi efektivitas diplomasi "jalur belakang" (back-channel diplomacy). Dengan menawarkan koordinasi teknis, Iran sebenarnya sedang mencoba memecah blok negara-negara yang menentangnya dengan memberikan insentif berupa keamanan jalur pasokan bagi negara yang mau berkomunikasi. Bagi Jepang dan Korea Selatan, tawaran ini menjadi pilihan yang pragmatis. Meskipun mereka secara politik berseberangan dengan tindakan Iran, kebutuhan akan minyak mentah memaksa mereka untuk mengikuti aturan main yang ditetapkan Teheran di Selat Hormuz.
Hingga saat ini, dunia internasional masih menunggu bagaimana teknis "koordinasi" yang dimaksud oleh Araghchi akan diimplementasikan. Apakah akan ada pengawalan kapal, sistem pelaporan posisi, atau prosedur khusus lainnya, masih menjadi tanda tanya besar. Namun, bagi Seoul, kepastian adalah harga mati. Pemerintah Korea Selatan diperkirakan akan terus meningkatkan intensitas komunikasinya dengan Teheran dalam beberapa hari ke depan, dengan harapan bahwa ketegangan di Selat Hormuz tidak akan berlanjut ke konflik terbuka yang lebih luas.
Situasi di Selat Hormuz kini menjadi pusat perhatian dunia. Pergerakan kapal-kapal tanker dari negara-negara Asia Timur akan menjadi indikator utama apakah diplomasi ini membuahkan hasil atau justru akan menemui jalan buntu. Dengan ketergantungan energi yang sangat tinggi, Korea Selatan dipastikan akan terus berusaha menyeimbangkan antara tekanan dari komunitas internasional dan kebutuhan pragmatis untuk mengamankan jalur suplai vitalnya, sambil berharap bahwa krisis di Timur Tengah tidak berujung pada eskalasi yang lebih buruk yang dapat menghentikan aliran minyak ke seluruh dunia secara permanen.
