Garda Revolusi Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan bahwa mereka sedang merampungkan serangkaian persiapan operasional strategis untuk memberlakukan tatanan baru di Selat Hormuz. Jalur air yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia ini telah mengalami transformasi drastis sejak pecahnya konflik berskala besar antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (6/4/2026), Angkatan Laut IRGC menegaskan bahwa dinamika keamanan dan operasional di perairan vital tersebut tidak akan pernah kembali ke status quo sebelum perang, terutama bagi armada kapal dari pihak AS dan Israel.
Ketegangan di Selat Hormuz mencapai titik didih baru setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman terbuka yang menyatakan akan menargetkan infrastruktur vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, jika otoritas Teheran tidak segera membuka kembali akses pelayaran global secara penuh. Namun, alih-alih melunak, IRGC justru mempertegas posisi mereka dengan menyebut bahwa kebijakan baru ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Iran untuk mengamankan kedaulatan di Teluk Persia. Langkah ini menandai pergeseran paradigma geopolitik di mana Iran kini memegang kendali penuh atas "keran" energi dunia yang selama beberapa dekade terakhir dianggap sebagai jalur bebas hambatan internasional.
Dampak dari penutupan parsial ini sangat masif. Selat Hormuz, yang secara historis menjadi jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global, kini hampir mati suri. Data dari perusahaan intelijen maritim Kpler mencatat penurunan aktivitas perlintasan hingga 95 persen sejak akhir Februari. Anjloknya volume pelayaran ini tidak hanya memukul ekonomi negara-negara yang bergantung pada impor energi, tetapi juga memicu lonjakan biaya pengiriman (freight cost) yang eksponensial serta kenaikan harga minyak mentah di bursa global. Ketidakpastian pasokan ini memaksa banyak negara untuk mencari alternatif logistik yang jauh lebih mahal dan memakan waktu, yang pada akhirnya memicu tekanan inflasi di berbagai kawasan.
Di tengah situasi yang membara, upaya diplomasi terbatas mulai dilakukan untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan logistik ini. Laporan dari kantor berita Oman menyebutkan bahwa otoritas Iran dan Oman telah menjalin komunikasi intensif untuk membahas skema pembukaan kembali lalu lintas laut secara bertahap. Meskipun demikian, pihak Iran tampak sangat berhati-hati dan hanya mengizinkan akses terbatas. Fokus utama diskusi tersebut diduga berkaitan dengan upaya Iran untuk melegitimasi kontrol mereka atas selat tersebut melalui mekanisme baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan secara konsisten.
Sejalan dengan rencana tersebut, para anggota parlemen Iran telah mengajukan proposal radikal dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mengusulkan penerapan tarif tol dan pajak khusus bagi setiap kapal asing yang melintasi jalur perairan strategis tersebut. Jika proposal ini disahkan, hal ini akan menjadi preseden baru dalam hukum maritim internasional, di mana sebuah negara secara sepihak membebankan biaya atas penggunaan jalur air yang selama ini dianggap sebagai perairan internasional atau jalur pelayaran bebas. Langkah ini dipandang oleh banyak analis sebagai upaya Teheran untuk membiayai kebutuhan perang sekaligus menekan pihak-pihak yang mendukung blok AS-Israel.
Ketegangan ini juga mencerminkan kerentanan sistem ekonomi global terhadap kontrol geopolitik di titik-titik "chokepoint" maritim. Selama bertahun-tahun, dunia telah menikmati stabilitas pasokan energi berkat jaminan keamanan yang diberikan oleh kekuatan militer Barat. Kini, dengan IRGC yang mengambil alih kendali operasional, keseimbangan kekuatan di Teluk Persia telah bergeser secara fundamental. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, skenario ini adalah tantangan langsung terhadap dominasi militer mereka di Timur Tengah. Ancaman Donald Trump untuk menyerang infrastruktur darat Iran adalah bentuk frustrasi atas hilangnya kendali strategis yang selama ini mereka nikmati.
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa IRGC tidak hanya menggunakan retorika, tetapi telah menyiapkan infrastruktur militer untuk mendukung "tatanan baru" tersebut. Pengerahan aset-aset angkatan laut, termasuk kapal cepat bersenjata, sistem pertahanan pesisir, dan kemungkinan penggunaan ranjau laut, telah membuat perusahaan pelayaran internasional mengambil langkah seribu untuk menghindari kawasan tersebut. Dampak domino dari ketakutan pasar ini telah menyebabkan gangguan rantai pasok global yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak krisis minyak tahun 1970-an.
Para pakar keamanan energi memperingatkan bahwa jika tatanan baru ini diimplementasikan secara permanen, dunia harus bersiap menghadapi era "minyak mahal" yang berkepanjangan. Biaya asuransi pelayaran yang melonjak tajam bagi kapal-kapal yang berani melintasi Selat Hormuz telah membuat harga komoditas energi tidak lagi kompetitif bagi negara-negara berkembang. Hal ini memaksa negara-negara konsumen utama, seperti China, India, dan Jepang, untuk meninjau kembali strategi ketahanan energi mereka.
Selain itu, posisi Oman sebagai mediator dalam pembicaraan ini sangat krusial. Sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan Iran namun tetap menjaga kemitraan strategis dengan Barat, Oman berada di posisi yang sangat sulit. Keberhasilan negosiasi ini akan menentukan apakah ketegangan di Selat Hormuz akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru semakin tereskalasi menjadi konflik terbuka yang melibatkan lebih banyak pihak.
Secara militer, tindakan IRGC yang "tidak akan kembali ke status sebelumnya" menyiratkan bahwa mereka telah mengubah doktrin pertahanan mereka. Jika sebelumnya Selat Hormuz dipandang sebagai perairan untuk dilindungi demi kelancaran ekonomi, kini Iran memandangnya sebagai aset pertahanan utama untuk menekan lawan. Strategi ini secara efektif menggunakan ekonomi global sebagai alat tawar-menawar dalam konflik bersenjata.
Dunia kini menanti detail lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "tatanan baru" tersebut. Apakah ini hanya akan menjadi sistem bea masuk (tol laut) yang dilegalkan secara domestik, atau akan berkembang menjadi sistem kontrol ketat di mana Iran memiliki hak untuk memeriksa dan menolak kapal-kapal tertentu? Jika yang terakhir terjadi, maka risiko eskalasi militer akan meningkat secara signifikan. Setiap insiden kecil di selat tersebut, seperti pencegatan kapal atau gesekan antara kapal perang, berpotensi memicu perang besar-besaran yang tidak diinginkan oleh pihak mana pun, namun sulit dihindari karena retorika yang semakin keras dari kedua belah pihak.
Sebagai kesimpulan, perkembangan di Selat Hormuz bukan sekadar masalah lokal antara Iran dan AS. Ini adalah krisis global yang menyentuh fondasi ekonomi dunia. Dengan 20 persen energi dunia yang kini berada di bawah "pengawasan" ketat Garda Revolusi Iran, peta kekuatan dunia sedang ditulis ulang. Dunia kini berada dalam ketidakpastian tinggi, di mana tatanan ekonomi global sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil di ruang rapat di Teheran dan di atas kapal-kapal perang IRGC yang berjaga di perairan Teluk. Ketegangan ini akan terus menjadi fokus utama dunia dalam beberapa bulan ke depan, dengan potensi dampak yang akan dirasakan oleh setiap rumah tangga melalui harga energi yang lebih tinggi dan ketidakstabilan pasokan global.
