BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah kembali menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat dan pengamat. Kontroversi ini bukan tanpa alasan, pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan kendaraan ramah lingkungan ini terbilang sangat fantastis, menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi dan efisiensi penggunaan dana publik. Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada ribuan unit motor listrik yang beredar dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN), yang disebut-sebut akan didistribusikan kepada para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru negeri.
Spesifikasi motor listrik yang menjadi pusat perhatian ini adalah Emmo JVX GT, sebuah kendaraan dengan desain gagah ala motor trail yang dirancang untuk menaklukkan berbagai medan. Selain itu, terdapat pula varian skuter listrik, Emmo JVH Max, yang juga turut masuk dalam daftar pengadaan. Berdasarkan penelusuran pada situs resmi produsen, Emmo JVX GT dibanderol dengan harga yang tidak sedikit, yaitu mencapai Rp 56,8 juta per unit. Sementara itu, Emmo JVH Max, yang diklaim mampu melaju hingga kecepatan 90 km/jam dengan jarak tempuh 70 km berkat baterai berkapasitas 72v 30Ah, memiliki harga yang juga signifikan, yaitu Rp 48,8 juta.
Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mengenai harga yang sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Dadan, harga per unit motor listrik yang diperuntukkan bagi para Kepala SPPG adalah sebesar Rp 42 juta. Ia mengklaim bahwa angka ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang beredar, bahkan selisihnya mencapai Rp 10 juta, mengingat harga pasarannya disebut-sesebut berada di angka Rp 52 juta. Meskipun demikian, klaim ini tampaknya belum sepenuhnya meredakan keraguan publik, terutama terkait pemilihan jenis kendaraan dan spesifikasinya.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengenai seberapa besar kebutuhan para Kepala SPPG untuk memiliki kendaraan operasional berupa motor trail listrik dengan harga pasar yang mencapai puluhan juta rupiah. Pengamat otomotif terkemuka, Bebin Djuana, secara tegas melontarkan keraguan ini. "Untuk apa? Kenapa pilih seperti itu, kenapa pilih spesifikasi seperti itu, untuk apa? Bahwa kepala dapur perlu kendaraan, kita bisa maklumin, masa dia suruh jalan kaki. Bahwa perlu beli motor listrik yang Rp 50 juta, itu jadi tanda tanya besar," ujar Bebin kepada detikOto pada Kamis, 9 April 2026. Ia menambahkan bahwa bahkan negara-negara maju di Skandinavia yang dikenal memiliki standar hidup tinggi pun belum tentu membutuhkan kendaraan semahal itu untuk operasional pejabat setingkat kepala satuan pelayanan.
Bebin lebih lanjut mempertanyakan rasionalitas di balik penetapan harga yang begitu tinggi untuk motor listrik tersebut. "Kenapa sih mesti segitu mahal? Kenapa sih tidak memberdayakan membuatnya di dalam negeri?" serunya, menyuarakan aspirasi banyak pihak yang berharap pemerintah lebih mengutamakan produk dalam negeri dan industri lokal. Ia menilai bahwa pemilihan kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar fosil adalah langkah yang positif dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun, ia menekankan bahwa aspek pemilihan spesifikasi dan harga yang dinilai terlalu tinggi itulah yang menjadi akar permasalahan dan menimbulkan tanda tanya besar.
Lebih jauh, Bebin Djuana menyuarakan pandangannya mengenai potensi industri dalam negeri. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah memiliki niat untuk memberdayakan industri otomotif lokal, mengapa tidak memfasilitasi atau bahkan menginisiasi produksi motor listrik di Indonesia? "Kalau kita mau memberdayakan industri dalam negeri, memberi pekerjaan kepada anak muda, kenapa nggak dibangun di Indonesia? Putra-putri kita bahkan, pemikiran saya, lulusan STM kalau diberi pengarahan pendidikan, diajari bagaimana membangun kendaraan roda tiga yang bisa mengirim barang, pasti mampu, yakin saya," ungkap Bebin dengan optimisme. Ia meyakini bahwa dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, lulusan sekolah kejuruan di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan dan memproduksi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan, bahkan mungkin kendaraan multiguna yang lebih efisien untuk pengiriman barang, daripada harus mengimpor kendaraan dengan harga selangit.
Aspek perawatan kendaraan listrik memang diakui memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan konvensional. Bebin Djuana mengakui bahwa kendaraan listrik cenderung minim perawatan, yang secara teori dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Namun, ia kembali mengaitkan hal ini dengan pemberdayaan industri dalam negeri. "Kalau perawatan memang kendaraan listrik itu akan menjadi minim perawatan. Kalau motor tersebut buatan dalam negeri, melakukan pendidikan untuk mereka-mereka yang akan merawat, bengkel pinggir jalan sekalipun kan jadi bisa (menanganinya)," jelasnya. Ini mengindikasikan bahwa dengan memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri, tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga akan mendorong pengembangan ekosistem perawatan dan perbaikan kendaraan listrik di tingkat lokal, bahkan hingga ke bengkel-bengkel kecil di pinggir jalan.
Pertanyaan yang paling krusial kini bergulir: apakah benar-benar diperlukan motor trail listrik seharga puluhan juta rupiah untuk operasional seorang Kepala SPPG? Program makan bergizi gratis ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Namun, ketika pengadaan sarana pendukungnya menimbulkan kontroversi terkait anggaran yang besar dan spesifikasi yang dipertanyakan, maka esensi dari program itu sendiri bisa terdistraksi oleh isu-isu pemborosan dan ketidakefisienan.
Banyak pihak berpendapat bahwa untuk mendukung operasional Kepala SPPG yang tugasnya lebih banyak berfokus pada koordinasi, pengawasan, dan pendataan di lapangan, sebuah kendaraan roda dua yang lebih fungsional, efisien, dan terjangkau sudah lebih dari cukup. Pilihan motor trail listrik yang memiliki desain spesifik untuk medan off-road, apalagi dengan harga yang sangat premium, menimbulkan spekulasi bahwa ada kemungkinan adanya praktik yang kurang transparan dalam proses pengadaan.
Lebih lanjut, dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip efisiensi dan akuntabilitas harus selalu menjadi prioritas utama. Penggunaan anggaran publik yang notabene berasal dari pajak rakyat, haruslah dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Ketika sebuah pengadaan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kewajaran harga dan urgensi kebutuhan, maka transparansi dan audit yang ketat menjadi sangat penting.
Analisis yang lebih mendalam dari pengamat otomotif seperti Bebin Djuana menunjukkan bahwa ada alternatif yang lebih cerdas dan berpihak pada ekonomi nasional. Mengembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri, bahkan dengan fokus pada model yang lebih sederhana namun fungsional, akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja bagi para insinyur, teknisi, dan tenaga kerja terampil lainnya, serta memicu pertumbuhan UMKM yang bergerak di sektor komponen, perakitan, dan servis.
Selain itu, jika pemerintah memang memiliki tujuan untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik, maka seharusnya ada kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk insentif untuk produksi dalam negeri, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta edukasi masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan kendaraan listrik. Pengadaan puluhan ribu unit motor listrik, terutama dengan spesifikasi dan harga yang dipertanyakan, tanpa dibarengi dengan kebijakan pendukung yang kuat, justru bisa menjadi bumerang dan menimbulkan citra negatif terhadap program pemerintah.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai keputusan pengadaan ini. Mengapa model Emmo JVX GT yang dipilih? Apakah ada studi kelayakan yang mendalam mengenai kebutuhan operasional Kepala SPPG yang mengharuskan penggunaan motor trail listrik dengan harga puluhan juta? Apakah sudah dilakukan perbandingan dengan berbagai alternatif kendaraan listrik lain yang mungkin lebih terjangkau dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi para pejabat tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah yang bertujuan mulia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dilakukan dengan bijak, efisien, dan akuntabel. Transparansi dalam setiap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan vendor, hingga distribusi, adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Jika memang ada potensi untuk memproduksi motor listrik yang lebih terjangkau dan fungsional di dalam negeri, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya soal pengadaan kendaraan, tetapi juga tentang investasi jangka panjang dalam kemandirian teknologi dan industri nasional. Membangun ekosistem kendaraan listrik lokal yang kuat akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli kendaraan impor dengan harga selangit.
Kesimpulannya, pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait spesifikasi dan harga motor Emmo JVX GT yang mencapai puluhan juta rupiah, memang patut dipertanyakan urgensinya. Pernyataan pengamat otomotif Bebin Djuana menyoroti pentingnya rasionalitas dalam setiap pengadaan pemerintah dan potensi besar yang dimiliki oleh industri dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada publik, serta mempertimbangkan kembali strategi pengadaan agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi nasional. Pertanyaan "Emang Kepala SPPG Perlu Motor Trail Listrik Seharga Rp 50 Juta?" seharusnya mendapatkan jawaban yang memuaskan dan tidak menimbulkan keraguan lebih lanjut di mata masyarakat.
Proses pengadaan ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau jalannya program-program pemerintah juga menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Harapannya, di masa mendatang, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan lebih cermat, transparan, dan mengedepankan prinsip kemanfaatan serta efisiensi anggaran, demi terwujudnya program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
