Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini merembet ke urat nadi ekonomi global, yakni Selat Hormuz. Jalur maritim vital yang menjadi koridor utama bagi distribusi minyak dan gas dunia ini mengalami pembatasan aktivitas yang signifikan sejak awal Maret lalu. Menanggapi krisis yang memicu lonjakan harga energi global dan biaya logistik tersebut, pemerintah China secara tegas menuding Amerika Serikat (AS) dan Israel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini. Beijing menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh aliansi AS-Israel terhadap Iran adalah akar penyebab dari blokade yang kini mencekik jalur perairan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, menyatakan bahwa akar penyebab dari gangguan navigasi di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran. Menurut Mao, eskalasi militer yang terus didorong oleh Washington dan Tel Aviv bukan merupakan solusi atas masalah keamanan, melainkan justru memperkeruh stabilitas kawasan. China dengan tegas menyerukan penghentian segera operasi militer di Timur Tengah, menekankan bahwa peningkatan konflik tidak akan memberikan keuntungan bagi pihak mana pun, termasuk bagi negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk.
Pernyataan keras dari Beijing ini muncul sebagai respons atas pidato Presiden AS yang mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah mandiri dalam mengamankan pasokan minyak mereka sendiri. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Presiden AS menyatakan bahwa negara-negara di dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus memikul tanggung jawab lebih besar untuk menjaga jalur tersebut. AS bahkan secara provokatif mendorong negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut untuk "merebut dan melindungi" perairan tersebut demi kepentingan mereka sendiri.
Namun, klaim AS bahwa Selat Hormuz akan terbuka kembali "secara alami" setelah perang berakhir dianggap sebagai pernyataan yang terlalu optimis dan tidak realistis oleh banyak analis internasional. Ekonom dan pakar energi secara luas membantah narasi tersebut, dengan alasan bahwa kerusakan infrastruktur dan ketidakpastian politik di kawasan Teluk memerlukan upaya pemulihan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penghentian pertempuran fisik. Pernyataan Trump yang berencana melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran dalam beberapa pekan ke depan, dengan ancaman bombastis untuk membawa Iran kembali ke "Zaman Batu", justru menambah kekhawatiran global akan terjadinya krisis energi berkepanjangan.
Dampak Ekonomi Global dan Ancaman Inflasi
Pembatasan akses di Selat Hormuz bukan sekadar masalah keamanan regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dunia. Selat Hormuz adalah titik tersibuk di dunia untuk pengiriman minyak mentah, di mana sekitar seperlima dari konsumsi minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap harinya. Gangguan apa pun di jalur ini akan segera tercermin dalam harga minyak global yang meroket. Ketika biaya pengiriman melonjak karena risiko keamanan, beban tersebut akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir di seluruh dunia, yang memicu tekanan inflasi di berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang.
Bagi China, sebagai importir minyak terbesar di dunia, stabilitas Selat Hormuz adalah kepentingan nasional yang sangat krusial. Beijing melihat langkah AS yang memicu konfrontasi militer sebagai ancaman langsung terhadap ketahanan energi mereka. Ketegangan ini memaksa negara-negara importir minyak untuk mempertimbangkan kembali ketergantungan mereka pada jalur pasokan yang rentan terhadap manuver geopolitik kekuatan besar.
Posisi Iran dan Kedaulatan Selat Hormuz
Di tengah saling tuding antara kekuatan global, Iran mengambil langkah diplomasi dengan menegaskan kedaulatan atas jalur maritim tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara dengan televisi lokal Qatar, menyatakan bahwa masa depan Selat Hormuz harus diputuskan oleh negara-negara pesisir, yaitu Iran dan Oman. Araghchi dengan tegas mengingatkan bahwa jalur perairan strategis tersebut berada di dalam wilayah perairan kedaulatan kedua negara tersebut.
Meskipun secara hukum internasional Selat Hormuz diklasifikasikan sebagai selat internasional yang menjamin hak transit bagi kapal dan pesawat asing, Iran berargumen bahwa pengaturan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan harus melibatkan mekanisme bersama di antara negara-negara pesisir. Araghchi menawarkan visi bahwa Selat Hormuz seharusnya dapat difungsikan sebagai "jalur air perdamaian" yang menjamin keamanan pasokan energi dunia, namun hal tersebut hanya bisa terwujud jika ada stabilitas kawasan yang menghormati kedaulatan negara-negara pesisir, bukan melalui campur tangan militer asing.
Kritik Terhadap Pendekatan Militeristik
Konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran ini menyoroti pergeseran paradigma dalam keamanan global. China, yang semakin memperkuat posisinya sebagai penengah di Timur Tengah—seperti yang terlihat dalam peran mereka memediasi pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi—melihat pendekatan militeristik AS sebagai langkah kuno yang tidak lagi relevan. Mao Ning menekankan bahwa cara-cara militer secara fundamental tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Sebaliknya, peningkatan ketegangan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat di kawasan tersebut dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan perdagangan global.
Ancaman Trump untuk mengintensifkan respons militer dalam dua hingga tiga pekan ke depan dipandang oleh banyak pengamat sebagai langkah yang sangat berbahaya. Jika AS benar-benar meluncurkan serangan skala besar, risiko penutupan total Selat Hormuz oleh Iran sebagai langkah defensif menjadi sangat nyata. Jika hal itu terjadi, dunia akan menghadapi krisis energi yang jauh lebih parah daripada krisis minyak tahun 1970-an.
Dunia di Persimpangan Jalan
Situasi saat ini menempatkan dunia di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada desakan dari Washington untuk mengambil tindakan tegas dan militeristik guna menekan Iran, yang didukung oleh narasi keamanan energi global. Di sisi lain, ada seruan dari Beijing dan Teheran untuk mengedepankan dialog serta menghormati kedaulatan kawasan guna memastikan jalur pasokan tetap terbuka.
Ketidakmampuan komunitas internasional untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar kembali ke meja perundingan membuat Selat Hormuz kini menjadi sandera dari ego geopolitik. Harga minyak yang fluktuatif, biaya asuransi pengiriman yang melonjak, serta ketakutan akan perang terbuka menjadi narasi yang mendominasi pasar global saat ini. Tanpa adanya terobosan diplomatik yang berarti, Selat Hormuz akan terus menjadi "titik panas" yang mampu memicu resesi ekonomi global kapan saja.
Pada akhirnya, apa yang disampaikan oleh pemerintah China merupakan peringatan keras bagi AS bahwa kekuatan militer tidak selalu menghasilkan keamanan. Sejarah mencatat bahwa intervensi militer di Timur Tengah sering kali justru menciptakan vakum kekuasaan dan kekacauan yang lebih besar. Bagi dunia, taruhannya adalah harga energi yang terjangkau dan keamanan distribusi komoditas yang menjadi penggerak utama mesin ekonomi dunia. Hingga ada kesepakatan yang menghormati kepentingan semua pihak—terutama negara-negara yang berada di garis depan wilayah Selat Hormuz—dunia harus bersiap menghadapi masa depan yang tidak menentu di perairan strategis ini.
