Pemerintah Tiongkok kembali menunjukkan sikap proaktifnya dalam mengatur lanskap teknologi digital yang terus berkembang pesat, kali ini dengan menargetkan kecerdasan buatan (AI) yang semakin menyerupai manusia, atau yang dikenal sebagai digital human (manusia digital). Dalam sebuah langkah yang dinilai tegas dan komprehensif, Cyberspace Administration of China (CAC) telah merilis draf aturan baru yang secara spesifik melarang layanan digital human yang berpotensi menyebabkan kecanduan, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kebijakan ini menegaskan prioritas Tiongkok dalam menjaga stabilitas sosial dan kesehatan mental warganya di tengah gelombang inovasi AI yang masif.
Fenomena digital human telah merebak luas dalam beberapa tahun terakhir. Karakter-karakter virtual yang ditenagai AI ini mampu berinteraksi, merespons, bahkan menunjukkan emosi buatan dengan tingkat realisme yang mengagumkan. Mereka digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari layanan pelanggan, asisten virtual, idola pop virtual, hingga teman bicara dan bahkan "pasangan" virtual. Daya tarik digital human terletak pada kemampuannya untuk menawarkan interaksi personal, ketersediaan 24/7, dan kebebasan berekspresi tanpa batas fisik. Namun, di balik potensi inovatifnya, pemerintah Tiongkok melihat adanya risiko serius, terutama ketika garis antara realitas dan virtual mulai kabur, berdampak pada psikologi pengguna yang rentan.
Salah satu pilar utama dalam draf regulasi CAC adalah transparansi. Aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan semua konten yang melibatkan manusia virtual untuk diberi label "digital human" atau "manusia digital" secara jelas. Persyaratan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya krusial untuk mencegah pengguna, khususnya anak-anak dan individu yang mudah dipengaruhi, salah mengira bahwa mereka sedang berinteraksi dengan manusia sungguhan. Kekeliruan identifikasi ini dapat memicu ekspektasi yang tidak realistis, kekecewaan, atau bahkan distorsi persepsi tentang hubungan interpersonal di dunia nyata. Dengan adanya label yang tegas, diharapkan pengguna dapat lebih sadar akan sifat virtual dari entitas yang mereka ajak berinteraksi, sehingga dapat meminimalisir dampak psikologis yang tidak diinginkan.
Namun, fokus utama regulasi ini terletak pada perlindungan anak di bawah usia 18 tahun dari potensi kecanduan. Pemerintah Tiongkok secara tegas melarang penggunaan digital human untuk layanan yang dapat memicu ketergantungan. Larangan ini secara spesifik menyoroti interaksi emosional atau pengembangan hubungan virtual yang menyerupai hubungan intim. Kekhawatiran ini beralasan. Interaksi yang terus-menerus dengan digital human yang dirancang untuk menjadi sangat responsif dan personal dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat. Bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan emosional dan sosial, ikatan semacam ini dapat menggantikan interaksi sosial dunia nyata, menyebabkan isolasi, ketergantungan emosional pada entitas virtual, dan bahkan menghambat kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat dengan manusia sungguhan.
Regulasi ini mencerminkan sejarah panjang Tiongkok dalam memerangi kecanduan digital di kalangan pemuda. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan ketat terhadap industri game online, pembatasan waktu layar untuk anak-anak, pengawasan ketat terhadap konten media sosial, hingga kampanye anti-kecanduan internet yang masif. Kebijakan mengenai digital human ini adalah kelanjutan logis dari komitmen tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah memandang digital human sebagai potensi ancaman baru yang memerlukan intervensi segera dan komprehensif. Dampak psikologis dari AI yang semakin realistis, terutama kemampuan AI untuk mensimulasikan empati dan kasih sayang, menjadi perhatian serius yang melampaui sekadar isu hiburan atau teknologi.
Selain isu kecanduan dan perlindungan anak, draf aturan ini juga menyasar aspek privasi dan keamanan data yang krusial. Pengembang dan penyedia layanan digital human dilarang keras menggunakan data pribadi seseorang untuk menciptakan karakter digital tanpa izin yang jelas dari individu tersebut. Ini adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan data, seperti pembuatan "kembaran digital" atau deepfake yang dapat digunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, atau bahkan manipulasi identitas. Lebih lanjut, teknologi digital human juga tidak boleh dimanfaatkan untuk menghindari sistem verifikasi identitas, sebuah celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal secara anonim. Penekanan pada persetujuan dan verifikasi identitas menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas ruang siber dan melindungi hak-hak individu.
Pembatasan konten yang dihasilkan oleh digital human juga menjadi poin penting. AI tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang dianggap berbahaya, termasuk yang mengancam keamanan nasional, memicu diskriminasi, menyebarkan hoaks, atau mempromosikan ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianut. Mengingat kecepatan dan skala penyebaran informasi yang dapat dicapai oleh AI, potensi penyalahgunaan ini sangat besar. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa digital human tetap menjadi alat yang produktif dan tidak disalahgunakan sebagai platform untuk disinformasi atau propaganda yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas politik.
Yang menarik, pemerintah Tiongkok juga meminta penyedia layanan digital human untuk lebih aktif dalam memantau kondisi pengguna. Jika ditemukan tanda-tanda kecanduan atau gangguan psikologis yang terkait dengan interaksi digital human, platform diminta untuk segera melakukan intervensi. Intervensi ini dapat berupa pemberian peringatan, pembatasan waktu penggunaan, penyediaan informasi tentang dampak negatif, atau bahkan rujukan kepada ahli kesehatan mental. Kewajiban ini menempatkan beban tanggung jawab yang signifikan pada perusahaan teknologi untuk tidak hanya mengembangkan produk, tetapi juga secara proaktif menjaga kesejahteraan penggunanya. Ini adalah pendekatan yang lebih intrusif dibandingkan dengan regulasi di banyak negara lain, yang umumnya lebih menekankan pada kerangka etika atau pedoman daripada kewajiban intervensi langsung.
Pernyataan dari Cyberspace Administration of China yang menyebutkan bahwa "Pengelolaan manusia virtual kini menjadi isu strategis yang menyangkut keamanan ruang siber dan kepentingan publik" menggarisbawahi betapa seriusnya pemerintah memandang masalah ini. Ini bukan lagi sekadar isu industri teknologi atau inovasi semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi keamanan nasional dan pengelolaan sosial. Perspektif ini menjelaskan mengapa pemerintah Tiongkok bersedia mengambil langkah-langkah yang begitu ketat dan komprehensif, bahkan jika itu berarti berpotensi membatasi laju inovasi di sektor tertentu.
Secara lebih luas, draf regulasi ini adalah bagian dari pola pengaturan teknologi yang lebih besar di Tiongkok. Pemerintah telah secara konsisten mengedepankan prinsip kontrol negara, keamanan nasional, dan stabilitas sosial di atas kebebasan pasar atau inovasi tanpa batas. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari paradigma pengaturan yang diambil oleh banyak negara Barat, yang cenderung lebih mengandalkan kerangka kerja etika, perlindungan data pribadi, dan persaingan sehat sebagai pilar utamanya. Tiongkok memilih jalan yang lebih sentralistik dan direktif, di mana negara memegang kendali penuh atas arah dan dampak teknologi terhadap masyarakat.
Meskipun aturan ini masih dalam tahap draf dan dibuka untuk masukan publik, sinyal yang diberikan sangat jelas: Tiongkok tidak akan ragu untuk mengendalikan perkembangan AI yang semakin menyerupai manusia demi kepentingan publik dan stabilitas nasional. Bagi perusahaan teknologi yang beroperasi di Tiongkok, ini berarti tantangan besar dalam hal kepatuhan dan kemungkinan penyesuaian model bisnis yang signifikan. Bagi dunia, langkah Tiongkok ini bisa menjadi studi kasus penting tentang bagaimana sebuah negara mengelola dilema etika dan sosial yang muncul dari kemajuan AI yang ekstrem. Ini juga bisa menjadi preseden yang mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan regulasi serupa, terutama terkait perlindungan anak dari dampak teknologi yang semakin imersif.
