BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah entitas yang bergerak dalam sektor pangan, secara resmi menyatakan kesediaannya untuk menunda rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap imbauan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang menegaskan komitmen perusahaannya terhadap arahan pemerintah dan aspirasi rakyat. "Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," ujar Joao dalam sebuah wawancara dengan Antara di Jakarta pada hari Senin.
Langkah penundaan ini sejalan dengan permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang secara spesifik meminta pemerintah untuk meninjau kembali dan menunda rencana impor besar-besaran tersebut. Rencana impor 105.000 mobil pikap dari India ini awalnya ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) atau yang dikenal dengan program Kelurahan Merah Putih. Dasco menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan mengingat Presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih dalam agenda kunjungan kerja di luar negeri. Selama kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk membahas secara mendalam berbagai aspek terkait rencana impor ini. Lebih lanjut, Dasco mengemukakan bahwa Presiden akan turut meminta masukan dari berbagai pihak dan melakukan kalkulasi mendalam mengenai kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan final. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," tegas Dasco, menggarisbawahi pentingnya pertimbangan matang dalam setiap kebijakan strategis.
Rencana impor yang menuai perhatian ini melibatkan pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Total 105.000 unit kendaraan tersebut rencananya akan dipasok oleh dua produsen otomotif terkemuka dari India. Masing-masing, Mahindra akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pickup, sementara Tata Motors akan menyediakan 70.000 unit sisanya, yang terdiri dari 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari pikap CBU (Completely Built Up) asal India ini sebenarnya telah mulai didatangkan ke Indonesia secara bertahap. Unit-unit kendaraan yang sudah tiba sementara waktu akan disimpan di markas Komando Distrik Militer (Kodim) sembari menunggu kesiapan penuh dari pihak koperasi penerima.
Joao Angelo De Sousa Mota memberikan gambaran lebih rinci mengenai proses kedatangan dan distribusi awal unit kendaraan tersebut. "Sekarang sudah tiba, sudah kita distribusikan juga sebanyak 200, kemudian minggu depan akan tiba lagi 400. Dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.000 unit. Kita akan terus segera langsung kita distribusikan ke tempat-tempat yang sudah siap maupun ke tempat-tempat yang belum siap," ungkap Joao kepada CNBC Indonesia. Ia menambahkan bahwa strategi penyimpanan sementara di Kodim bertujuan untuk memfasilitasi distribusi yang cepat begitu koperasi penerima dinyatakan siap. "Kita akan langsung taruh di Kodim-Kodim, sehingga ketika koperasinya sudah siap langsung kita lakukan mobilisasi ke Koperasi di mana kita akan bagikan. Setiap kooperasi akan dapat satu unit," jelasnya, menunjukkan mekanisme distribusi yang telah dipersiapkan.
Di sisi lain, rencana impor ini juga menuai kritik dan penolakan dari kalangan pelaku industri otomotif dalam negeri. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas mengimbau Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Para pengusaha berpandangan bahwa impor kendaraan dalam bentuk utuh atau CBU berpotensi mematikan industri otomotif nasional yang tengah berkembang. Selain itu, impor tersebut dinilai tidak akan mampu menggerakkan roda perekonomian domestik secara signifikan dan justru bertentangan dengan program industrialisasi yang gencar didorong oleh pemerintah.
Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, dalam keterangan resminya pada Minggu (22/02/2026), menyampaikan pandangan asosiasi pelaku industri. "Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," ujar Saleh Husin. Imbauan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam para pengusaha mengenai dampak negatif jangka panjang terhadap daya saing dan keberlanjutan industri otomotif di Indonesia apabila kebijakan impor CBU terus digalakkan tanpa pertimbangan matang terhadap kapasitas produksi domestik.
Penundaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara ini, serta kritik yang dilayangkan oleh Kadin Indonesia, menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan impor. Faktor-faktor seperti dukungan terhadap industri dalam negeri, kebutuhan operasional program pemerintah, dan kesiapan infrastruktur menjadi pertimbangan krusial. Sikap taat pada arahan pemerintah dan DPR yang ditunjukkan oleh Agrinas Pangan Nusantara patut diapresiasi, namun di sisi lain, suara pelaku industri yang mengkhawatirkan dampak terhadap sektor manufaktur domestik juga perlu mendapatkan perhatian serius. Keputusan akhir diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan yang optimal antara memenuhi kebutuhan program dan menjaga kelangsungan serta pertumbuhan industri otomotif nasional.
Proses pembahasan lebih lanjut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi penentu nasib rencana impor besar ini. Analisis mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan industri akan menjadi kunci dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Harapannya, setiap keputusan yang diambil akan didasarkan pada data yang komprehensif dan kajian yang cermat, demi kemajuan Indonesia.
