BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Di tengah upaya global untuk menekan emisi dan beralih ke kendaraan ramah lingkungan, Indonesia masih bergulat mencari formula insentif yang tepat. Berbeda dengan Indonesia, Thailand telah menunjukkan strategi cerdasnya dalam menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan industri otomotif, sambil tetap memastikan pemasukan negara yang optimal. Pendekatan Thailand yang komprehensif ini tidak hanya mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, tetapi juga merangsang investasi dan inovasi di sektor otomotif nasional.
Strategi utama Thailand adalah memberikan insentif yang merata untuk berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil bermesin konvensional (bensin dan diesel), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni (BEV). Pendekatan "tidak menganakemaskan satu teknologi saja" ini memungkinkan negara untuk menerapkan sistem perpajakan yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Kunci dari sistem ini adalah memberikan keringanan pajak terbesar kepada kendaraan yang memiliki emisi gas buang terendah, efisiensi bahan bakar terbaik, penggunaan komponen lokal yang tinggi, serta kelengkapan fitur keselamatan canggih, seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Aturan baru ini secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2026.
Berbeda dengan sistem perpajakan sebelumnya yang hanya berfokus pada kapasitas mesin, skema baru di Thailand mempertimbangkan berbagai faktor krusial. Jenis teknologi kendaraan, emisi karbon dioksida (CO2), standar keselamatan, persentase komponen lokal yang digunakan, hingga ketersediaan fitur ADAS, semuanya menjadi penentu besaran tarif pajak. Selain itu, pemerintah Thailand juga memberikan insentif pajak yang lebih menarik bagi produsen yang berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di Thailand melalui program Badan Investasi Thailand (BOI). Kebijakan ini menjadi solusi cerdas yang diharapkan dapat diadopsi oleh Indonesia, mengingat potensi untuk tidak mengorbankan investasi otomotif yang sudah ada.
Untuk mobil penumpang bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE), tarif pajak di Thailand sangat bergantung pada tingkat emisi CO2. Kendaraan harus memenuhi standar keselamatan UN R13h, ABS/ESC, atau setidaknya dua dari enam sistem ADAS yang ditentukan. Perubahan tarif pajak ini akan bertahap, menyesuaikan target emisi yang semakin ketat setiap beberapa tahun.
| EMISI CO2 | 2026-27 | 2028-2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| ≤ 100 g/km | 13% | 14% | 15% |
| 101-120 g/km | 22% | 24% | 26% |
| 121-150 g/km | 25% | 27% | 29% |
| 151-200 g/km | 29% | 31% | 33% |
| > 200 g/km | 34% | 36% | 38% |
Kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 3.000 cc dikenakan tarif pajak tetap sebesar 50%. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan emisi atau keselamatan, tarif pajak akan lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk emisi CO2 hingga 150 g/km, tarifnya adalah 25% pada periode 2026-2027, meningkat menjadi 35% pada 2028-2029. Sementara itu, kendaraan dengan emisi di atas 150 g/km akan dikenakan tarif 30% pada 2026-2027 dan 40% pada 2028-2029.
Mobil hybrid (HEV) mendapatkan keuntungan berupa tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan mobil konvensional. Syaratnya mencakup kepemilikan minimal dua sistem ADAS dan penggunaan baterai yang diproduksi di Thailand. Penetapan tarif pajak untuk HEV juga didasarkan pada emisi CO2, dengan skema yang menunjukkan penurunan tarif secara bertahap seiring waktu.
| EMISI CO2 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| ≤ 100 g/km | 6% | 8% | 10% |
| 101-120 g/km | 9% | 11% | 13% |
| 121-150 g/km | 14% | 16% | 18% |
| 151-200 g/km | 19% | 21% | 23% |
| > 200 g/km | 24% | 26% | 28% |
Untuk HEV dengan mesin di atas 3.000 cc, tarif pajaknya adalah 40%. Selain itu, produsen HEV yang berpartisipasi dalam proyek BOI dan memenuhi persyaratan investasi serta kandungan lokal yang ketat, dapat menikmati tarif khusus yang berlaku hingga tahun 2032. Program ini mensyaratkan investasi minimal 3 miliar baht untuk periode 2024-2027, kewajiban penggunaan baterai produksi Thailand, komponen utama lokal, serta pusat penelitian dan pengembangan (R&D) yang memadai. Aspek keselamatan juga ditekankan, di mana kendaraan harus dilengkapi minimal empat dari enam sistem ADAS.
Mobil plug-in hybrid (PHEV) di Thailand dikenakan tarif pajak yang bervariasi, tergantung pada jarak tempuh menggunakan tenaga listrik murni. Persyaratan umum meliputi kepemilikan minimal dua sistem ADAS dan penggunaan baterai produksi Thailand.
- Jarak tempuh listrik ≥ 80 km: 5%
- Jarak tempuh listrik < 80 km: 10%
PHEV yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan tarif 15% pada periode 2026-2029, dan naik menjadi 20% pada tahun 2030. Kendaraan PHEV dengan mesin di atas 3.000 cc dikenakan tarif 30%. Pembatasan kapasitas tangki bahan bakar PHEV yang sebelumnya diatur hingga 45 liter, kini telah dibatalkan.
Kendaraan listrik murni (BEV) menjadi salah satu penerima insentif pajak terbesar di Thailand. BEV yang memenuhi persyaratan dapat menikmati tarif pajak cukai hanya sebesar 2%. Namun, BEV yang tidak memenuhi kriteria, termasuk beberapa kendaraan impor, akan dikenakan tarif 10%. Untuk mendapatkan tarif 2%, BEV harus menggunakan baterai produksi Thailand, komponen kunci tertentu yang diproduksi secara lokal, dan memiliki minimal tiga dari enam sistem ADAS.
Thailand juga memberikan perhatian khusus pada segmen truk pick-up, yang merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di negara tersebut. Skema pajak untuk pick-up akan berlaku hingga tahun 2035, dengan persyaratan yang mencakup kepatuhan sebagai operator industri dan pemenuhan standar ukuran serta kapasitas angkut. Mulai tahun 2028, semua pick-up wajib memiliki minimal satu sistem ADAS. Untuk pick-up listrik, baterai produksi Thailand menjadi syarat utama, dengan kewajiban produksi atau perakitan lokal pada periode 2026-2034, dan produksi penuh mulai tahun 2035.
Tarif pajak untuk pick-up bensin/diesel akan berbeda berdasarkan jenis kabin dan emisi CO2. Misalnya, pick-up tanpa kabin dengan mesin hingga 3.250 cc dan emisi CO2 ≤ 185 g/km akan dikenakan tarif 3% (bensin/diesel) atau 2% (B20). Kategori pick-up kabin ganda dengan mesin serupa dan emisi CO2 ≤ 185 g/km akan dikenakan tarif 4% (bensin/diesel) atau 3% (B20). Kategori pick-up kabin ganda lainnya akan dikenakan tarif mulai dari 8% hingga 13% (atau lebih rendah untuk B20). Mesin di atas 3.250 cc akan dikenakan tarif 50%. Untuk pick-up PHEV yang memenuhi syarat dikenakan pajak 5%, sementara pick-up BEV dikenakan 2% (memenuhi syarat) atau 10% (tidak memenuhi syarat).
Kendaraan mild hybrid (MHEV) juga mendapatkan insentif pajak khusus di Thailand, dengan tarif khusus yang berlaku untuk periode 2026-2032. Persyaratan mencakup penggunaan komponen mesin produksi domestik, perakitan paket baterai lokal, komponen penggerak utama produksi Thailand, serta minimal empat dari enam sistem ADAS.
- CO2 ≤ 100 g/km: 10%
- CO2 101-120 g/km: 12%
Jika tidak memenuhi persyaratan, tarif MHEV akan mengikuti emisi CO2 seperti mobil konvensional, namun dengan tarif yang sedikit lebih tinggi.
Reformasi pajak di Thailand tidak terbatas pada mobil, tetapi juga mencakup sepeda motor. Struktur pajak baru untuk sepeda motor bermesin pembakaran internal didasarkan pada emisi CO2, dengan tarif yang meningkat seiring waktu.
| EMISI CO2 | 2026-2029 | 2030 |
|---|---|---|
| ≤ 50 g/km | 3% | 5% |
| 51-90 g/km | 6% | 10% |
| 91-130 g/km | 10% | 15% |
| > 130 g/km | 20% | 25% |
Sepeda motor yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan tarif 25% pada periode 2026-2029 dan 30% pada tahun 2030. Sepeda motor listrik berbasis baterai (BEV) dengan tegangan baterai ≥ 48 volt hanya dikenakan pajak 1%.
Salah satu pilar utama dalam skema pajak baru Thailand adalah penekanan pada fitur keselamatan, khususnya sistem ADAS. Keenam sistem ADAS yang menjadi acuan penting meliputi:
- AEB (Automatic Emergency Braking) – pengereman darurat otomatis.
- FCW (Forward Collision Warning) – peringatan tabrakan depan.
- LKAS (Lane Keeping Assist System) – membantu kendaraan tetap berada di jalur.
- LDW (Lane Departure Warning) – memberi peringatan ketika kendaraan keluar jalur.
- BSD (Blind Spot Detection) – mendeteksi kendaraan di titik buta.
- ACC (Adaptive Cruise Control) – mengatur kecepatan kendaraan dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan.
Dengan struktur baru ini, Thailand berhasil beralih dari sistem perpajakan yang hanya berorientasi pada kapasitas mesin menjadi sistem yang lebih holistik. Emisi CO2, teknologi elektrifikasi, kandungan lokal, fitur keselamatan, dan investasi manufaktur kini menjadi faktor penentu utama tarif pajak. Kebijakan ini tidak hanya mendorong produsen untuk memproduksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan aman, tetapi juga membangun ekosistem otomotif yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global, sekaligus memastikan pendapatan negara tetap terjaga.
