Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras terkait eskalasi situasi di Selat Hormuz, menegaskan bahwa setiap upaya sepihak untuk mengubah atau mengadopsi aturan pelayaran baru di jalur vital tersebut, selain yang telah disepakati oleh Iran, akan memicu ketegangan regional yang lebih luas. Dalam konferensi pers di Baghdad, Irak, Araghchi menekankan bahwa tindakan yang tidak terkoordinasi dengan Teheran justru akan memperumit lalu lintas maritim dan menghambat proses normalisasi pembukaan kembali jalur perdagangan minyak dunia tersebut.
"Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, serta akan meningkatkan ketegangan, seperti yang kita saksikan dalam dua malam terakhir," ujar Araghchi, sebagaimana dilansir oleh AFP pada Minggu (28/6/2026). Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang memuncak antara Teheran dan Washington, di mana kedua belah pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata yang rapuh, yang sedianya ditujukan untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.
Selat Hormuz merupakan titik sumbat (chokepoint) paling strategis di dunia, di mana sekitar seperlima dari konsumsi minyak global melintas setiap harinya. Gangguan apa pun di jalur ini secara otomatis memicu lonjakan harga energi dunia dan mengancam stabilitas ekonomi global. Konflik yang terjadi saat ini berakar pada ketidaksepakatan mengenai otoritas pengaturan jalur maritim setelah militer AS dan sekutunya mulai melakukan intervensi terhadap keamanan navigasi di wilayah tersebut.
Lebih jauh, Araghchi menegaskan pentingnya kedaulatan regional dalam mengelola keamanan kawasan. Ia menyerukan pembentukan kerangka kerja keamanan kolektif yang melibatkan negara-negara Teluk tanpa melibatkan kekuatan asing. "Kita harus mencapai kerangka kerja baru yang mencakup semua negara di kawasan ini dan tanpa kehadiran atau campur tangan negara mana pun dari luar kawasan," tegasnya saat diwawancarai oleh Aljazeera. Visi Iran ini mencerminkan ambisi lama Teheran untuk memposisikan diri sebagai kekuatan utama yang mampu menjaga keamanan Teluk Persia tanpa kehadiran kapal induk atau pangkalan militer Amerika Serikat.
Ketegangan di lapangan semakin diperburuk oleh fakta bahwa sejumlah kapal komersial terpantau menggunakan jalur pelayaran yang tidak disetujui oleh Iran. Data dari platform pelacak kapal menunjukkan adanya pergerakan yang tidak lazim di perairan tersebut sejak Jumat. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Oman dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengumumkan koridor maritim baru tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Teheran. Pihak IRGC secara tegas memperingatkan nakhoda kapal untuk tidak melintasi koridor baru tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Iran atas perairan teritorialnya.
Situasi di Selat Hormuz kini berada dalam titik didih setelah militer Amerika Serikat mengonfirmasi telah melakukan serangan udara baru terhadap beberapa target strategis di dalam wilayah Iran. Operasi militer AS tersebut diklaim sebagai tindakan balasan atas serangan yang dilakukan Iran terhadap sebuah kapal dagang yang sedang melintasi Selat Hormuz. Tidak tinggal diam, Teheran segera merespons serangan tersebut dengan melancarkan rentetan rudal ke pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di beberapa negara Teluk, menciptakan siklus serangan dan balasan yang mengancam kehancuran total proses negosiasi perdamaian.
Perlu diketahui bahwa bentrokan yang terjadi belakangan ini telah menguji efektivitas proses diplomasi yang sedang berjalan. Sejak 28 Februari lalu, perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memaksa dunia internasional untuk menahan napas. Nota kesepahaman yang telah disusun sebagai peta jalan menuju gencatan senjata kini berada di ambang kegagalan. Araghchi mendesak semua pihak yang terlibat untuk tetap berkomitmen pada perjanjian awal dan tidak membiarkan provokasi militer menyimpangkan upaya perdamaian yang telah dirintis dengan susah payah.
Dinamika geopolitik di Selat Hormuz tidak hanya sekadar masalah aturan pelayaran, melainkan cerminan dari persaingan pengaruh antara Iran dan blok Barat. Bagi Iran, kontrol atas Selat Hormuz adalah "kartu as" dalam menghadapi sanksi ekonomi dan tekanan militer. Di sisi lain, bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, menjamin kebebasan navigasi di jalur tersebut adalah kepentingan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan. Keterlibatan pihak ketiga seperti Oman, yang biasanya berperan sebagai mediator, kini tampak terjepit di antara dua kekuatan besar yang sedang bertikai.
Dalam konteks strategis yang lebih luas, ketergantungan dunia pada Selat Hormuz menjadikan eskalasi ini sebagai ancaman serius bagi rantai pasok global. Jika ketegangan terus berlanjut tanpa adanya dialog konstruktif, risiko penutupan jalur pelayaran atau sabotase terhadap kapal tanker minyak akan meningkat drastis. Hal ini diprediksi akan memicu krisis energi yang jauh lebih parah dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Para analis keamanan internasional memperingatkan bahwa tanpa adanya mekanisme komunikasi langsung atau "hotline" antara angkatan laut Iran dan komando pusat AS (CENTCOM), kesalahan perhitungan (miscalculation) di laut bisa berubah menjadi perang skala penuh dalam hitungan jam.
Pernyataan Araghchi di Baghdad juga menjadi pesan bagi negara-negara tetangga di Teluk, seperti Arab Saudi, UEA, dan Kuwait, untuk tidak ikut serta dalam koalisi maritim yang dipimpin oleh pihak luar. Iran berusaha memenangkan dukungan regional dengan narasi bahwa kehadiran militer asing adalah sumber utama ketidakstabilan. Namun, negara-negara Teluk sendiri memiliki kekhawatiran mendalam terkait program nuklir Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok milisi di kawasan, yang membuat integrasi keamanan regional menjadi tantangan yang sangat kompleks.
Saat ini, mata dunia tertuju pada upaya mediasi yang dilakukan oleh Irak dan beberapa negara lainnya. Namun, dengan saling serang yang terus terjadi, optimisme akan tercapainya perdamaian mulai memudar. Araghchi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Iran tetap terbuka untuk dialog, selama hak-hak maritim mereka diakui dan campur tangan asing dihentikan. Namun, di saat yang sama, militer Iran tetap disiagakan di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.
Kondisi di Selat Hormuz saat ini bukan hanya tentang aturan teknis pelayaran, melainkan tentang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah yang sedang berada dalam transisi berbahaya. Setiap langkah salah dalam beberapa hari ke depan tidak hanya akan berdampak pada nasib pelayaran di Selat Hormuz, tetapi juga pada stabilitas keamanan global secara keseluruhan. Dunia kini menanti apakah diplomasi Araghchi dapat meredam eskalasi, atau apakah kawasan ini akan terjebak dalam pusaran konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan.
