Tepi Barat kembali memanas menyusul keputusan kontroversial Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang secara sepihak mencabut wewenang Pemerintah Kota Hebron atas situs suci Gua Para Leluhur, atau yang lebih dikenal oleh umat Muslim sebagai Masjid Ibrahimi. Langkah drastis ini mengalihkan kendali administratif situs bersejarah tersebut kepada komite Israel, sebuah tindakan yang memicu kecaman keras dari Otoritas Palestina dan organisasi internasional karena dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kontrol penuh Israel atas wilayah pendudukan di Hebron.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui saluran Telegram pribadinya pada Rabu (17/6/2026), Smotrich menegaskan bahwa pengelolaan situs tersebut tidak lagi berada di bawah yurisdiksi otoritas kota Hebron. "Keputusan ini secara praktis memindahkan wewenang yang selama ini dipegang oleh Pemerintah Kota Hebron atas situs-situs suci—termasuk fondasi keberadaan kita, Gua Para Leluhur—menjadi di bawah kendali penuh Israel," ujar Smotrich. Pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan kehadirannya dalam seremoni peletakan batu pertama untuk perluasan pemukiman Israel baru di sekitar Hebron, sebuah tindakan yang mempertegas ambisi politiknya.
Smotrich secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif atau teknis perencanaan wilayah. Baginya, langkah tersebut merupakan wujud nyata dari "kedaulatan praktis" dan penguatan pemerintahan Israel di wilayah yang secara hukum internasional berada di bawah pendudukan militer. Hebron, yang merupakan kota terbesar di Tepi Barat, telah berada di bawah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Saat ini, kompleks Masjid Ibrahimi terletak di wilayah H2, sebuah sektor di Hebron yang berada di bawah kendali penuh militer Israel. Kawasan ini dihuni oleh sekitar 40.000 warga Palestina yang hidup berdampingan—dan sering kali berkonflik—dengan sekitar 200 keluarga pemukim Israel yang dilindungi oleh barikade militer yang ketat.
Gua Para Leluhur memiliki signifikansi religius dan sejarah yang sangat mendalam. Situs ini dihormati oleh penganut agama Yahudi, Muslim, dan Kristen sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim (Abraham) beserta istri dan keturunannya. Karena posisinya yang sangat sensitif, sebuah protokol yang disepakati pada tahun 1997 sempat menyerahkan pengelolaan sebagian besar kompleks tersebut kepada pihak Palestina. Namun, selama dua dekade terakhir, para pejabat Palestina menuduh Israel melakukan pengikisan wewenang secara bertahap melalui berbagai regulasi militer dan administratif yang semakin membatasi akses warga Muslim ke situs tersebut.
Yonatan Mizrahi, seorang direktur di Peace Now, organisasi non-pemerintah Israel yang aktif mengawasi perkembangan pemukiman, mengungkapkan bahwa perubahan status ini dimungkinkan melalui manipulasi wewenang Dewan Perencanaan Tinggi. "Smotrich menggunakan posisinya untuk mengendalikan Dewan Perencanaan Tinggi. Dalam pertemuan Rabu lalu, mereka memutuskan bahwa tanggung jawab administratif di Hebron beralih dari kotamadya Palestina kepada otoritas Israel. Ini adalah pergeseran besar dalam status quo yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun," jelas Mizrahi.
Kecaman dari Otoritas Palestina tidak datang tanpa alasan. Bagi warga Palestina, Masjid Ibrahimi bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol identitas nasional dan keberadaan mereka di jantung Hebron. Pengambilalihan wewenang ini dipandang sebagai langkah awal dari aneksasi de facto terhadap situs-situs paling suci di Tepi Barat. Langkah ini dikhawatirkan akan memicu ketegangan yang lebih luas, mengingat sejarah panjang bentrokan yang terjadi di sekitar kompleks tersebut, termasuk pembantaian jamaah salat Subuh di Masjid Ibrahimi pada tahun 1994 oleh seorang pemukim ekstremis.
Analisis dari berbagai pengamat politik menunjukkan bahwa tindakan Smotrich ini selaras dengan agenda politik sayap kanan Israel yang bertujuan untuk menormalisasi kehadiran pemukim di tengah kota Palestina. Dengan mengambil kendali atas situs suci, Israel dapat dengan mudah mengubah kebijakan akses, melakukan renovasi sepihak yang mengubah karakter bangunan, hingga membatasi ibadah bagi warga Palestina dengan dalih "keamanan". Strategi ini dinilai sangat berbahaya karena menyentuh isu agama yang sangat emosional bagi umat Muslim di seluruh dunia, yang berpotensi memicu gelombang demonstrasi dan aksi protes besar-besaran di berbagai wilayah Tepi Barat.
Di tingkat diplomatik, langkah sepihak ini memperumit posisi Israel di mata komunitas internasional yang selama ini mendesak solusi dua negara. Meskipun Israel sering berargumen bahwa tindakan mereka didasarkan pada kebutuhan keamanan dan pelestarian situs bersejarah, kebijakan yang bersifat diskriminatif ini justru semakin mengisolasi Israel dari dukungan internasional. Sejumlah negara Arab dan organisasi kemanusiaan telah menyerukan agar keputusan ini segera dibatalkan guna mencegah eskalasi konflik yang lebih fatal di Hebron.
Situasi di Hebron sendiri saat ini sangat rapuh. Sejak pengumuman tersebut tersebar, kehadiran militer Israel di sekitar kompleks Masjid Ibrahimi dilaporkan meningkat secara signifikan. Pos-pos pemeriksaan (checkpoints) yang mengelilingi H2 diperketat, menciptakan ketidakpastian bagi warga Palestina yang ingin beribadah atau sekadar beraktivitas di sekitar situs tersebut. Para aktivis hak asasi manusia khawatir bahwa pengambilalihan wewenang ini akan melegitimasi intimidasi yang lebih besar terhadap warga Palestina oleh para pemukim yang merasa mendapatkan perlindungan penuh dari kementerian di bawah Smotrich.
Lebih lanjut, dampak dari kebijakan ini juga menyasar aspek perencanaan tata kota. Dengan dialihkannya kendali kepada komite Israel, pemerintah kota Palestina kehilangan hak untuk mengeluarkan izin pembangunan, melakukan perbaikan infrastruktur, atau mengatur zona di sekitar Masjid Ibrahimi. Hal ini secara efektif melumpuhkan kemampuan pemerintah kota Palestina dalam mengelola aset-aset publik mereka sendiri di kawasan tersebut. Ini adalah bentuk penguasaan wilayah yang menggunakan instrumen birokrasi sebagai alat penindasan.
Sejarah mencatat bahwa Hebron adalah salah satu titik paling eksplosif dalam konflik Israel-Palestina. Keputusan untuk mengintervensi pengelolaan Masjid Ibrahimi bukan hanya sekadar isu administratif, melainkan sebuah provokasi politik yang berisiko mengubah lanskap keamanan di Tepi Barat secara permanen. Tanpa adanya tekanan internasional yang berarti, langkah ini kemungkinan besar akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan serupa di situs-situs bersejarah lainnya, yang pada akhirnya akan semakin mempersempit ruang gerak dan hak-hak dasar warga Palestina di tanah mereka sendiri.
Di tengah situasi yang mencekam, masyarakat internasional dituntut untuk tidak hanya memantau perkembangan di Hebron, tetapi juga mengambil tindakan konkret untuk menekan pemerintah Israel agar menghormati kesepakatan-kesepakatan historis yang ada. Masa depan stabilitas di Tepi Barat kini bergantung pada apakah Israel bersedia menahan diri dari kebijakan-kebijakan yang provokatif atau justru memilih untuk terus menempuh jalan yang memperburuk jurang pemisah antara kedua bangsa. Bagi penduduk Hebron, hari-hari ke depan akan menjadi ujian berat dalam mempertahankan warisan budaya dan keagamaan mereka di tengah tekanan pendudukan yang semakin mencekik.
Sebagai penutup, langkah Bezalel Smotrich ini merupakan cerminan dari dinamika politik internal Israel yang semakin bergeser ke arah ekstrem kanan. Dengan memanfaatkan kekuasaan kementerian untuk mengeksekusi agenda ideologis, ia telah membuka babak baru dalam konflik panjang di Hebron. Dunia kini menunggu respons dari berbagai pihak, apakah akan ada upaya diplomasi untuk membatalkan keputusan ini atau apakah ketegangan di Masjid Ibrahimi akan berlanjut menjadi krisis yang lebih luas yang dapat mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Kejadian ini menjadi pengingat pahit bahwa di tanah yang disucikan oleh banyak agama ini, perdamaian masih terasa sangat jauh akibat kebijakan-kebijakan yang mengabaikan hak asasi manusia dan kesepakatan perdamaian yang telah dirintis sebelumnya.
