Pyongyang menjadi pusat perhatian dunia pada Senin (8/6/2026) ketika Presiden China, Xi Jinping, menginjakkan kaki di Korea Utara dalam sebuah kunjungan diplomatik yang sangat signifikan. Kedatangan orang nomor satu di Tiongkok ini disambut dengan kemegahan luar biasa oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, beserta istrinya, Ri Sol-ju. Ini menandai momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama Xi ke Pyongyang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Pesawat Air China yang membawa rombongan kepresidenan mendarat di tengah barisan kehormatan militer yang berbaris rapi di atas karpet merah, mencerminkan betapa pentingnya lawatan ini bagi kedua negara yang terikat dalam aliansi strategis jangka panjang.
Dalam suasana yang hangat, video dari kantor berita resmi China, Xinhua, memperlihatkan momen akrab saat Kim Jong Un dan Ri Sol-ju menyambut Xi Jinping dan Peng Liyuan. Anak-anak memberikan bunga sebagai simbol persahabatan, sementara spanduk bertuliskan "Kami menyambut hangat Kamerad Xi Jinping" terbentang luas di bawah kibaran bendera kedua negara. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan politik di tengah dinamika geopolitik yang memanas, di mana baik Beijing maupun Pyongyang saat ini menghadapi tekanan dan ketegangan yang kian meningkat dengan Amerika Serikat.
Kunjungan ini terjadi di saat pembicaraan denuklirisasi Korea Utara dengan Washington menemui jalan buntu. Meskipun Gedung Putih sebelumnya mengklaim adanya komitmen bersama untuk pelucutan senjata nuklir, Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong Un, dengan tegas menyebut program nuklir negaranya sebagai "garis tanpa mundur". Para pengamat internasional menilai kehadiran Xi di Pyongyang membawa pesan bahwa China tetap menjadi sekutu utama yang tidak tergantikan bagi Korea Utara, terutama setelah belakangan ini Pyongyang tampak lebih mendekat ke Rusia melalui kerja sama militer terkait konflik di Ukraina.
Secara ekonomi, ketergantungan Korea Utara terhadap China mencapai tingkat yang ekstrem. Menurut data dari The National Committee on North Korea, Pyongyang menggantungkan hingga 95 persen total perdagangan dan 85 persen ekspornya kepada China. Hampir seluruh kebutuhan krusial, mulai dari minyak bumi, bahan bakar, makanan, hingga mesin industri, dipasok dari negeri tirai bambu tersebut. Tanpa dukungan dari Beijing, ekonomi Korea Utara yang tercekik sanksi internasional dipastikan akan lumpuh. Sebagai imbalan, Beijing mendapatkan pengaruh eksklusif atas kebijakan strategis Pyongyang, yang juga menjadi kartu tawar penting bagi China saat berhadapan dengan Amerika Serikat.
Dinamika ekonomi Korea Utara sendiri cukup unik di tengah keterpurukan. Dengan ekspor legal yang hanya mencapai USD 360 juta pada 2024, negara tersebut sangat mengandalkan komoditas seperti rambut palsu dan wig—yang menyumbang 40 persen dari total ekspor—untuk mendapatkan devisa. Sanksi PBB telah memutus jalur ekspor tradisional mereka seperti batu bara dan mineral, memaksa Pyongyang memutar otak mencari pemasukan melalui ekonomi bayangan. Hal ini mencakup pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk kerja paksa, hingga operasi siber yang sangat canggih.
Sektor siber telah menjadi mesin uang raksasa bagi rezim Kim. Kelompok peretas Korea Utara dilaporkan mampu mencuri mata uang kripto senilai lebih dari USD 2 miliar dalam setahun, yang menjadikannya ancaman siber paling berbahaya bagi sektor jasa keuangan global. Selain itu, ribuan tenaga profesional IT asal Korut bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan-perusahaan di Barat dengan identitas palsu, menyumbang ratusan juta dolar ke kas negara. Namun, sumber pendapatan paling masif saat ini berasal dari dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina. Pasokan jutaan amunisi, roket, dan rudal balistik ke Moskow diperkirakan telah menghasilkan pendapatan antara USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar bagi rezim Kim sejak tahun 2023.
Pendapatan luar biasa dari Rusia ini memberikan napas bagi Korea Utara untuk mempercepat program rudal balistik dan nuklirnya, sekaligus memungkinkan mereka untuk tetap menyeimbangkan kebutuhan antara Moskow dan Beijing. Para analis memperkirakan bahwa selama kunjungan ini, Xi Jinping tidak akan menekan Kim Jong Un terkait isu denuklirisasi secara terbuka. Sebaliknya, fokus utama China adalah menjaga stabilitas regional. Bagi Beijing, kehadiran Korea Utara yang stabil—meskipun bersenjata nuklir—jauh lebih baik daripada risiko keruntuhan rezim di perbatasan mereka yang bisa memicu krisis pengungsi besar-besaran atau reunifikasi yang didukung Amerika Serikat.
Kunjungan ini juga dipandang sebagai upaya Xi untuk menegaskan kembali pengaruhnya di kawasan Asia Timur Laut. Dengan menawarkan paket bantuan ekonomi seperti pengiriman beras, pupuk, serta potensi pembukaan kembali sektor pariwisata, China berupaya memastikan bahwa Pyongyang tidak sepenuhnya berpaling ke Rusia. "Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Mereka tetap perlu menjalin keselarasan dengan China," ujar Kwak Gil Sup, kepala One Korea Center. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Pyongyang kini memiliki kemitraan militer yang kuat dengan Moskow, China tetap menjadi jangkar ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan.
Di sisi lain, bagi para ahli seperti profesor hubungan internasional Minseon Ku, langkah Xi ini adalah sinyal bahwa Beijing secara de facto telah menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. Dengan tidak lagi memaksakan denuklirisasi secara agresif, China lebih memilih untuk mengelola status quo. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selama ini menaruh harapan pada Beijing untuk mendesak Pyongyang melucuti senjatanya.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Xi Jinping dan Kim Jong Un ini mengirimkan pesan kuat ke Washington. Di tengah persaingan ekonomi dan militer yang tajam, China menunjukkan bahwa mereka memegang kunci stabilitas di Semenanjung Korea. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan perkuatan kembali ikatan ideologis dan pragmatis antara dua negara komunis yang merasa terkepung oleh aliansi Barat. Bagi rezim di Pyongyang, kunjungan Xi adalah jaminan bahwa mereka masih memiliki sekutu besar yang siap menyediakan bantuan ekonomi vital di tengah isolasi global. Sementara bagi Xi, ini adalah cara untuk memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional, memastikan bahwa setiap solusi mengenai masa depan Semenanjung Korea harus melewati persetujuan Beijing. Dunia kini menanti dampak jangka panjang dari kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dicapai dalam lawatan bersejarah ini, terutama terkait bagaimana kedua pemimpin ini akan merespons tekanan dari Barat di masa depan.
