Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, telah mengeluarkan peringatan keras mengenai ancaman keamanan global yang kian nyata. Berdasarkan penilaian terbaru dari badan intelijen Inggris dan sekutu NATO lainnya, Rusia diprediksi memiliki kapabilitas dan potensi untuk melancarkan serangan langsung terhadap wilayah negara anggota NATO paling cepat pada tahun 2030. Pernyataan ini disampaikan Starmer di sela-sela kunjungannya ke sebuah fasilitas produksi drone mutakhir di wilayah Inggris barat daya, yang menandakan urgensi bagi blok pertahanan Barat untuk segera memperkuat posisi defensif mereka.
"Ini adalah penilaian intelijen kami dan penilaian negara-negara lain di NATO bahwa Rusia dapat menyerang NATO paling cepat pada tahun 2030. Oleh karena itu, Anda dapat melihat urgensi dan prioritas tinggi yang kami berikan untuk masalah ini sekarang," tegas Starmer dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP pada Jumat (5/6/2026).
Peringatan dari London ini bukanlah yang pertama. Analisis ini sejalan dengan kekhawatiran yang telah disuarakan oleh para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Pada Desember tahun lalu, Rutte telah memberikan peringatan eksplisit bahwa Rusia sedang dalam jalur untuk mampu menggunakan kekuatan militer secara terbuka terhadap negara-negara NATO dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Eskalasi ancaman ini didasari oleh observasi terhadap ekonomi Rusia yang kini sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan perang (war economy), serta kemampuan mereka untuk memobilisasi pasukan dalam skala besar meski tengah terlibat dalam konflik berkepanjangan di Ukraina.
Menanggapi ancaman tersebut, Starmer berkomitmen untuk melakukan perombakan besar-besaran pada anggaran pertahanan Inggris. Ia menjanjikan peningkatan belanja pertahanan hingga mencapai 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mulai tahun depan. Tidak berhenti di situ, Starmer juga menargetkan peningkatan belanja hingga tiga persen pada periode parlemen berikutnya. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa Inggris tidak hanya mampu melindungi kedaulatannya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi keamanan kolektif NATO di tengah ketidakpastian geopolitik yang meningkat.
Namun, transisi menuju peningkatan anggaran ini bukannya tanpa hambatan. Rencana investasi pertahanan jangka panjang yang mencakup proyeksi sepuluh tahun ke depan, yang seharusnya sudah diterbitkan pada akhir tahun lalu, hingga kini masih tertahan. Laporan dari berbagai media Inggris menyebutkan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh tarik-ulur kepentingan antara Kementerian Keuangan dan departemen-departemen terkait mengenai alokasi biaya yang sangat besar. Menanggapi isu ini, Starmer meyakinkan publik dan parlemen bahwa rencana pertahanan tersebut akan dipastikan "sepenuhnya didanai" dan dijadwalkan untuk dirilis secara resmi sebelum KTT NATO di Turki yang akan dimulai pada 7 Juli mendatang.
Situasi ini semakin menegangkan mengingat eskalasi ancaman tidak hanya datang dari retorika politik, tetapi juga penilaian operasional dari petinggi militer. Marsekal Udara Richard Knighton, salah satu tokoh senior dalam angkatan bersenjata Inggris, memberikan pernyataan yang cukup mengguncang. Ia menyebut bahwa dalam 35 tahun karier militernya, saat ini adalah periode paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Menurut Knighton, ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia—yang telah menginvasi Ukraina selama lebih dari empat tahun—telah mengubah lanskap keamanan Eropa secara permanen.
"Sebagai konsekuensinya, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan angkatan bersenjata kita bersama sekutu kita untuk mencegah musuh kita melakukan sesuatu yang bodoh," tegas Knighton dalam sebuah wawancara dengan BBC. Kalimat "sesuatu yang bodoh" merujuk pada potensi kesalahan kalkulasi Rusia yang bisa memicu Perang Dunia III melalui Pasal 5 Piagam NATO, yang mewajibkan seluruh anggota untuk membela sesama anggota yang diserang.
Konteks di balik ketegangan ini berakar pada invasi Rusia ke Ukraina yang kini telah memasuki tahun keempat. Konflik tersebut telah memaksa NATO untuk meninggalkan doktrin keamanan pasca-Perang Dingin dan kembali ke strategi pencegahan konvensional. Rusia, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, terus meningkatkan retorika anti-Barat dan secara rutin melakukan latihan militer besar-besaran di perbatasan negara-negara Baltik dan Polandia, yang merupakan anggota NATO. Bagi banyak analis, tindakan ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan persiapan untuk potensi konfrontasi skala penuh.
Peningkatan anggaran pertahanan Inggris yang direncanakan oleh pemerintahan Starmer merupakan bagian dari tren yang lebih luas di Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Nordik juga telah mengumumkan lonjakan belanja militer yang signifikan. Fokus utamanya adalah modernisasi angkatan udara, penguatan sistem pertahanan udara terintegrasi, serta peningkatan produksi amunisi dan drone—seperti yang tengah digenjot oleh Inggris melalui pabrik yang dikunjungi Starmer.
Penting untuk dicatat bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat fisik atau militer. Perang hibrida, termasuk serangan siber, disinformasi, dan sabotase infrastruktur kritis di bawah laut, telah menjadi taktik yang digunakan Rusia untuk menguji ketahanan NATO. Intelijen Inggris meyakini bahwa Rusia sedang melakukan pemetaan terhadap infrastruktur penting di Eropa sebagai bagian dari persiapan untuk konflik di masa depan. Hal ini memaksa NATO untuk memperluas definisi "pertahanan" tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam ruang digital dan keamanan energi.
Dalam pertemuan KTT NATO mendatang di Turki, isu mengenai "kesiapan 2030" ini diperkirakan akan menjadi agenda utama. Para pemimpin negara anggota akan didesak untuk mencapai target belanja pertahanan minimal 2 persen dari PDB, sebuah target yang selama bertahun-tahun sering diabaikan oleh banyak negara Eropa. Kini, dengan adanya ancaman spesifik dari intelijen Inggris, target tersebut dipandang sebagai batas minimal, bukan lagi sebuah ambisi.
Lebih jauh, ketergantungan pada teknologi drone dalam konflik Ukraina telah membuka mata dunia mengenai masa depan peperangan. Starmer menyadari bahwa keunggulan teknologi akan menjadi penentu dalam konflik masa depan melawan kekuatan militer yang setara. Oleh karena itu, investasi pada drone, kecerdasan buatan (AI), dan sistem pertahanan rudal canggih menjadi prioritas utama dalam rencana 10 tahun Inggris yang akan segera diterbitkan.
Di sisi lain, Rusia terus mengecam langkah-langkah NATO ini sebagai bentuk provokasi. Moskow berargumen bahwa ekspansi dan penguatan militer NATO di dekat perbatasan Rusia adalah ancaman eksistensial bagi mereka. Namun, bagi NATO, tindakan penguatan ini dipandang sebagai respons defensif yang diperlukan untuk mencegah agresi lebih lanjut. Ketegangan ini menciptakan dinamika "dilema keamanan", di mana langkah defensif dari satu pihak dianggap sebagai langkah ofensif oleh pihak lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja.
Secara keseluruhan, pengungkapan oleh intelijen Inggris ini berfungsi sebagai "panggilan bangun" bagi negara-negara Barat. Tahun 2030 bukan lagi sebuah masa depan yang jauh, melainkan sebuah tenggat waktu strategis. Jika penilaian ini akurat, maka sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat aliansi, memperbaiki kapabilitas militer, dan membangun ketahanan nasional agar dapat menghadapi kemungkinan terburuk. Stabilitas global kini bergantung pada kemampuan NATO untuk membuktikan bahwa mereka cukup kuat dan bersatu untuk mencegah Rusia melangkah lebih jauh dari apa yang telah mereka lakukan di Ukraina.
Dunia kini tengah menyaksikan perlombaan waktu. Apakah diplomasi akan mampu mendinginkan situasi, atau apakah penilaian intelijen ini akan terbukti menjadi nubuat bagi konflik global baru? Yang jelas, pernyataan Starmer telah menetapkan standar baru dalam kewaspadaan internasional, menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin tidak stabil, persiapan adalah bentuk perdamaian yang paling pragmatis. Dengan sisa waktu kurang dari enam tahun, dunia akan melihat apakah investasi dan kesiapan yang sedang dibangun saat ini akan cukup untuk menjamin perdamaian di Eropa hingga dekade berikutnya.
