Perlakuan tak manusiawi terhadap para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla saat ditahan oleh otoritas Israel telah memicu gelombang kecaman internasional yang meluas. Sebuah video yang diunggah oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memperlihatkan para aktivis tersebut dipaksa berlutut dengan dahi menyentuh lantai dan tangan terikat di belakang punggung. Visual yang diunggah ke media sosial tersebut menuai reaksi keras dari berbagai penjuru dunia, memaksa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk angkat bicara dan menjaga citra negaranya di mata komunitas internasional.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (21/5/2026), Netanyahu secara terbuka mengkritik tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut. Meskipun Netanyahu dikenal dengan kebijakan garis kerasnya terhadap misi bantuan ke Gaza, kali ini ia merasa perlu menjaga jarak dari aksi yang dianggap melampaui batas norma dan etika kemanusiaan. "Cara Menteri Ben-Gvir menangani aktivis Flotilla tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," tegas Netanyahu dalam pernyataan tersebut. Ia berusaha menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah kebijakan individu menteri terkait dan bukan merupakan cerminan standar operasional yang dianut oleh pemerintahannya.
Video kontroversial yang diunggah oleh Ben-Gvir melalui akun media sosial pribadinya (X/@itamarbengvir) memperlihatkan para aktivis dalam posisi yang sangat merendahkan. Dalam unggahan yang dibubuhi keterangan bernada sarkastis, "Selamat datang di Israel," terdengar latar suara lagu kebangsaan Israel yang diputar dengan volume tinggi saat para aktivis, yang beberapa di antaranya tampak memegang paspor, berada dalam kendali penuh petugas keamanan. Tindakan mempermalukan para aktivis yang datang dari berbagai negara ini dianggap sebagai bentuk intimidasi psikologis yang nyata.
Reaksi dunia atas video tersebut terjadi secara simultan dan masif. Sejumlah negara maju, termasuk Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada, dikabarkan telah mengambil langkah diplomatik tegas dengan memanggil duta besar Israel di ibu kota masing-masing. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes keras dan pernyataan "kemarahan" resmi atas perlakuan terhadap warga negara mereka yang terlibat dalam armada kemanusiaan yang dicegat di perairan internasional tersebut. Para diplomat asing menilai bahwa memperlakukan aktivis kemanusiaan seperti tahanan perang atau kriminal berbahaya dengan posisi yang merendahkan martabat manusia adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan konvensi hak asasi manusia.
Di sisi lain, Netanyahu berupaya meredam ketegangan diplomatik dengan mengumumkan instruksi untuk segera melakukan deportasi terhadap para aktivis tersebut. "Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator (aktivis) sesegera mungkin," ujar Netanyahu. Langkah ini ditafsirkan sebagai upaya "cuci tangan" atau strategi untuk segera mengakhiri krisis citra yang dipicu oleh unggahan Ben-Gvir. Dengan mendeportasi para aktivis secepat mungkin, Netanyahu berharap sorotan dunia terhadap perlakuan brutal di pusat penahanan akan segera memudar.
Namun, pengamat politik internasional menilai bahwa insiden ini memperlihatkan keretakan internal yang tajam dalam kabinet Netanyahu. Itamar Ben-Gvir, yang memimpin partai sayap kanan ekstrem, seringkali mengambil tindakan yang berseberangan dengan upaya diplomasi moderat yang kadang coba dimainkan oleh Netanyahu di panggung internasional. Bagi Ben-Gvir, mempermalukan aktivis internasional adalah cara untuk menunjukkan "kekuatan" Israel kepada basis pendukung domestiknya. Sebaliknya, bagi Netanyahu, tindakan ini adalah "bom waktu" diplomatik yang membuat posisi Israel semakin terisolasi di PBB dan forum-forum internasional lainnya.
Global Sumud Flotilla sendiri merupakan misi kemanusiaan yang bertujuan untuk membawa bantuan ke wilayah Gaza yang telah lama berada dalam blokade ketat. Para aktivis yang terlibat dalam armada ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tenaga medis, wartawan, dan relawan kemanusiaan yang berkomitmen pada prinsip hak asasi manusia. Penangkapan mereka di perairan internasional oleh angkatan laut Israel seringkali menjadi titik gesek diplomatik yang sensitif. Ketika penangkapan tersebut dibarengi dengan tindakan penghinaan visual seperti yang ditunjukkan dalam video Ben-Gvir, hal itu memberikan amunisi besar bagi para kritikus Israel di dunia Barat.
Kecaman tidak hanya datang dari pemerintah negara-negara Barat, tetapi juga dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Mereka menuntut adanya investigasi independen terhadap perlakuan aparat keamanan Israel di pusat-pusat penahanan. Munculnya video tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa ada budaya impunitas atau setidaknya pengabaian terhadap hak-hak dasar tahanan di dalam sistem keamanan Israel yang dipimpin oleh tokoh sayap kanan.
Bagi masyarakat internasional, adegan aktivis yang bersujud dengan tangan terikat adalah pengingat akan ketegangan yang tidak kunjung usai di Timur Tengah. Netanyahu kini terjepit di antara dua kepentingan: mempertahankan koalisi pemerintahannya yang rapuh dengan tokoh seperti Ben-Gvir, dan menjaga hubungan baik dengan sekutu-sekutu utamanya di Barat yang semakin hari semakin tidak nyaman dengan aksi-aksi provokatif dari pemerintahannya.
Pernyataan Netanyahu yang menyalahkan Ben-Gvir dipandang sebagai upaya minimalis untuk menjaga hubungan diplomatik. Namun, para kritikus berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidaklah cukup. Tanpa adanya tindakan nyata untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perlakuan tidak manusiawi tersebut, kecaman Netanyahu dianggap hanya sebagai retorika kosong belaka. Hingga berita ini diturunkan, proses deportasi sedang berlangsung di bawah pengawasan ketat, sementara ketegangan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Eropa masih terus memuncak.
Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari pemerintah Israel terkait nasib para aktivis yang tersisa. Apakah deportasi ini akan benar-benar mengakhiri krisis, atau justru akan memicu serangkaian tuntutan hukum internasional terhadap pejabat Israel atas tuduhan perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia? Satu hal yang pasti, insiden ini telah meninggalkan noda hitam pada reputasi Israel di mata publik global, dan menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kebijakan keamanan nasional dan etika kemanusiaan di wilayah yang terus bergejolak tersebut.
Kasus ini menjadi preseden penting bagaimana penggunaan media sosial oleh pejabat pemerintah untuk tujuan politis domestik bisa menjadi bumerang yang merusak hubungan internasional secara luas. Ketika sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan "ketegasan" justru berubah menjadi bukti dokumenter pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus siap menghadapi konsekuensi diplomatik yang berat. Bagi para aktivis, perjalanan mereka mungkin terhenti di pusat penahanan Israel, namun pesan kemanusiaan yang mereka bawa kini justru bergema lebih keras di panggung dunia akibat perlakuan yang mereka terima selama dalam tahanan.
