Pengadilan Militer China secara resmi menjatuhkan hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun terhadap dua mantan Menteri Pertahanan negara tersebut, Wei Fenghe dan Li Shangfu, atas dakwaan korupsi yang masif. Keputusan yang diumumkan pada Kamis (07/05) ini menjadi tonggak sejarah dalam kampanye antikorupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang terus digalakkan oleh Presiden Xi Jinping. Dengan masa penangguhan dua tahun, hukuman mati ini kemungkinan besar akan dikonversi menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan masa tahanan atau pembebasan bersyarat, sesuai dengan prosedur hukum di China yang sering kali memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan "pertobatan" melalui perilaku baik selama masa penangguhan. Selain hukuman badan, pengadilan juga memerintahkan penyitaan seluruh aset pribadi milik kedua mantan pejabat tinggi tersebut sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.
Kasus ini menyita perhatian dunia karena melibatkan dua sosok yang pernah memegang kendali atas strategi pertahanan nasional China. Wei Fenghe, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2018 hingga 2023, dan penerusnya, Li Shangfu, dinyatakan bersalah karena menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa Li Shangfu, yang menjabat hanya selama tujuh bulan sebelum mendadak menghilang dari pandangan publik pada Agustus 2023, terbukti menerima gratifikasi dan menyuap pihak lain demi mendapatkan keuntungan pribadi dan bagi orang-orang di sekitarnya. Li juga dianggap gagal memenuhi tanggung jawab politik dan integritas kepemimpinan yang dituntut oleh Partai Komunis China.
Sementara itu, penyelidikan terhadap Wei Fenghe mengungkap pola serupa. Ia ditemukan menerima sejumlah besar uang tunai dan barang berharga sebagai imbalan atas intervensi yang tidak sah dalam pengaturan personel militer. Tindakan ini tidak hanya mencederai sistem meritokrasi di dalam tubuh militer, tetapi juga merusak fondasi kesiapan tempur yang selalu ditekankan oleh Presiden Xi Jinping. Bagi Beijing, korupsi di dalam militer bukan sekadar kejahatan kerah putih, melainkan ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional yang dapat melemahkan efektivitas komando dan kendali militer China di panggung global.
Pencopotan dan penghukuman kedua tokoh ini merupakan bagian dari gelombang pembersihan besar-besaran di tubuh militer China. Sebelumnya, beberapa perwira tinggi militer lainnya, termasuk Zhang Youxia, juga dilaporkan telah dicopot dari jabatannya. Langkah ini mempertegas komitmen Presiden Xi untuk memastikan bahwa militer tetap setia sepenuhnya kepada ideologi partai dan bebas dari kepentingan transaksional yang bisa melemahkan otoritas pemerintah pusat. Xi Jinping dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa militer China harus menjalani "penempaan revolusioner" untuk membersihkan diri dari penyakit korupsi yang telah mengakar selama bertahun-tahun.
Sejak naik takhta sebagai pemimpin tertinggi pada tahun 2013, Xi Jinping memang menjadikan kampanye antikorupsi sebagai kebijakan andalannya. Lebih dari 1,5 juta pejabat partai, termasuk perwira tinggi militer, telah terseret dalam operasi pembersihan ini sejak tahun 2012. Meskipun pemerintah China menyatakan bahwa langkah ini murni untuk menindak pelanggaran hukum, banyak pengamat internasional dan pengkritik menilai bahwa kampanye ini sering kali berfungsi ganda sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan di dalam partai yang berpotensi menantang kepemimpinan Xi.
Konteks historis dari pembersihan ini sangat mendalam. Pada tahun 2017, publik dikejutkan dengan kematian Jenderal Zhang Yang, anggota Komite Sentral Militer China, yang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di tengah penyelidikan kasus korupsi. Kasus Zhang Yang menjadi peringatan keras bagi para petinggi militer lainnya mengenai konsekuensi fatal dari praktik korupsi. Baru-baru ini, pada September 2025, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, Tang Renjian, juga dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun setelah terbukti menerima suap senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627,3 miliar). Pola vonis mati dengan penangguhan ini tampaknya menjadi standar baru bagi para pejabat tingkat tinggi yang terbukti melakukan korupsi dalam skala yang dianggap sangat merusak kepercayaan publik.
Pembersihan di sektor pertahanan ini memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Sebagai negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia, China terus berupaya memodernisasi angkatan bersenjatanya untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat. Namun, skandal korupsi yang melibatkan mantan menteri pertahanan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas rantai komando dan efisiensi pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata). Jika dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan teknologi militer, riset senjata canggih, dan pelatihan personel justru masuk ke kantong pribadi pejabat, maka kemampuan pertahanan China secara keseluruhan bisa terganggu.
Xi Jinping sendiri menyadari bahwa stabilitas politik dan legitimasi partai sangat bergantung pada keberhasilan kampanye ini. Dalam Kongres Partai Komunis China, ia berulang kali menekankan pentingnya "kedisiplinan besi". Bagi Xi, korupsi adalah musuh dalam selimut yang dapat menyebabkan keruntuhan partai, seperti yang dialami oleh Uni Soviet di masa lalu. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk menghukum siapa pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatan mereka, termasuk mereka yang pernah menjadi orang kepercayaannya.
Secara teknis, vonis mati dengan penangguhan dua tahun memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan korupsi yang mungkin melibatkan lebih banyak pihak. Jika dalam dua tahun tersebut terpidana menunjukkan sikap kooperatif dan tidak mengulangi kejahatan, hukuman tersebut biasanya akan diubah menjadi penjara seumur hidup. Namun, bagi para pejabat tinggi, kehilangan status sosial, penyitaan aset, dan penghinaan publik sering kali dianggap lebih berat daripada hukuman fisik itu sendiri.
Dunia internasional terus mengamati perkembangan ini dengan cermat. Bagaimana China mengelola transisi kepemimpinan militer di tengah pembersihan ini akan memengaruhi dinamika keamanan di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan wilayah lainnya. Apakah pembersihan ini akan benar-benar menghasilkan militer yang lebih bersih dan efisien, atau justru menciptakan iklim ketakutan di mana para perwira tidak berani mengambil inisiatif karena takut disalahkan atas kebijakan yang salah? Hanya waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, pesan dari Beijing sangatlah tegas: tidak ada ruang bagi korupsi, bahkan di jajaran paling elit sekalipun. Hukuman terhadap Wei Fenghe dan Li Shangfu adalah pengingat keras bagi para pejabat lainnya bahwa di bawah kepemimpinan Xi Jinping, loyalitas dan integritas adalah syarat mutlak untuk bertahan hidup di puncak kekuasaan. Dengan terus bergulirnya kampanye ini, China seolah sedang membangun ulang citra pemerintahannya sebagai entitas yang bersih, berwibawa, dan tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang merusak tujuan jangka panjang negara. Kasus ini bukan sekadar berita hukum, melainkan cerminan dari pergulatan kekuasaan dan visi masa depan China di bawah kendali tunggal yang semakin diperketat.
