Palestina kembali menggelar pesta demokrasi melalui pemilihan dewan kota yang berlangsung pada Sabtu (25/4/2026), menandai momen pemungutan suara pertama sejak eskalasi perang besar di Jalur Gaza meletus pada Oktober 2023. Perhelatan ini menjadi sorotan dunia internasional bukan sekadar karena proses teknisnya, melainkan karena dilaksanakan di tengah situasi geopolitik yang sangat rapuh, krisis kemanusiaan yang mendalam, serta ketegangan keamanan yang terus meningkat di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Komisi Pemilihan Pusat (CEC) yang berbasis di Ramallah melaporkan bahwa proses pemungutan suara berlangsung di berbagai distrik di Tepi Barat dan sebagian wilayah Gaza tengah, khususnya di Deir el-Balah. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan adanya keengganan dan kelelahan politik yang nyata di kalangan masyarakat. Data resmi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan tidak setinggi pemilu-pemilu sebelumnya, mencerminkan adanya ketidakpuasan, trauma perang, dan skeptisisme warga terhadap efektivitas pemerintahan lokal di bawah bayang-bayang pendudukan.
Di wilayah Tepi Barat, di mana sekitar 1,5 juta warga terdaftar sebagai pemilih, angka partisipasi sempat menunjukkan tren rendah pada jam-jam awal pembukaan tempat pemungutan suara (TPS). Para pengamat di lapangan mencatat bahwa suasana di kota-kota seperti Ramallah, Jericho, dan Al-Bireh terasa lebih hening dibandingkan pemilu tahun 2022. Namun, menjelang penutupan TPS, terjadi lonjakan partisipasi yang cukup signifikan. CEC mencatat tingkat partisipasi akhir mencapai 53,44 persen. Meskipun angka ini mendekati capaian pemilu Maret 2022, banyak analis menilai bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan antusiasme politik, melainkan upaya warga untuk memastikan suara mereka tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam struktur kekuasaan lokal.
Kontras yang jauh lebih tajam terlihat di Jalur Gaza, tepatnya di Deir el-Balah. Di wilayah yang menjadi pusat konsentrasi pengungsi ini, partisipasi pemilih tercatat hanya sebesar 22,7 persen dari 70.000 daftar pemilih tetap. Angka yang sangat rendah ini menjadi indikator kuat betapa hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat Gaza akibat perang yang berkepanjangan. Bagi warga Gaza, isu pemilihan dewan kota seringkali dianggap sekunder dibandingkan dengan kebutuhan dasar seperti akses terhadap air bersih, makanan, tempat tinggal yang aman, dan jaminan keselamatan jiwa dari ancaman serangan udara.
Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyempatkan diri memberikan suaranya di Al-Bireh. Dalam pernyataannya kepada kantor berita Wafa, Abbas mencoba membangun narasi optimisme di tengah krisis. "Kami sangat senang dapat menjalankan demokrasi meskipun menghadapi banyak tantangan," ujarnya. Baginya, pemilu ini adalah simbol ketahanan institusi Palestina. Namun, di luar pernyataan resmi pemerintah, suara di jalanan justru mencerminkan realitas yang jauh lebih kompleks.
Bagi masyarakat akar rumput, pemilu dewan kota sering kali dipandang sebagai upaya memperbaiki layanan publik yang sangat dasar. Manar Salman, seorang guru bahasa Inggris di Jericho, mengungkapkan bahwa motivasinya memilih adalah demi perbaikan infrastruktur komunitas lokal. "Kami akan memilih seseorang yang bisa memperbaiki komunitas lokal… hal-hal seperti air dan perbaikan jalan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah kota akibat kebijakan pendudukan membuat banyak program pembangunan menjadi mandek. "Kami tidak menerima banyak dukungan dari luar, dan pendudukan memengaruhi kami dalam banyak hal. Ini membatasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota," keluhnya.
Namun, tidak semua warga menyambut positif penyelenggaraan pemilu ini. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan urgensi dan waktu pelaksanaannya. Ziad Hassan, seorang pengusaha dari desa Dura Al-Qaraa, secara terbuka menyatakan keberatannya. "Kami tidak menginginkan pemilu saat ini—di tengah perang di Gaza dan serangan pemukim yang terus berlangsung di Tepi Barat," tegasnya. Baginya, keputusan untuk tetap menggelar pemilu di tengah kondisi darurat nasional terasa seperti kebijakan yang dipaksakan dan tidak selaras dengan penderitaan yang dialami bangsa Palestina saat ini.
Sentimen ketidakpuasan ini berakar pada meningkatnya intensitas serangan oleh kelompok pemukim ilegal di Tepi Barat yang tercatat melonjak drastis sejak Oktober 2023. Kekerasan ini menciptakan iklim ketakutan yang membuat banyak warga enggan keluar rumah untuk memberikan suara. Abed Jabaieh, seorang pria berusia 68 tahun yang juga mantan kepala desa Ramun, menyoroti aspek keamanan sebagai prioritas utama. "Hal utama adalah keamanan dari para pemukim. Karena itu kami membutuhkan wajah-wajah baru, anak muda yang bersedia memperjuangkan hak-hak kami," ungkapnya. Pernyataan Jabaieh mencerminkan kerinduan akan adanya regenerasi kepemimpinan yang mampu memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar janji administratif.
Secara teknis, pemilu ini menghadapi tantangan logistik dan keamanan yang luar biasa. Sepanjang hari, diplomat asing dan perwakilan organisasi internasional turut memantau jalannya pemungutan suara di beberapa titik di Tepi Barat. Kehadiran mereka memberikan semacam legitimasi internasional, namun di sisi lain, hal ini juga menyoroti betapa terisolasinya proses demokrasi Palestina dari dukungan nyata di tingkat global.
Keterbatasan jumlah kandidat juga menjadi catatan tersendiri dalam pemilu kali ini. Banyaknya kandidat yang merupakan petahana atau berasal dari koalisi lama membuat pemilih merasa tidak memiliki banyak pilihan alternatif yang segar. Fenomena ini menyebabkan apatisme politik, terutama di kalangan generasi muda Palestina yang merasa aspirasi mereka tidak terwakili oleh partai-partai mapan yang telah lama bercokol.
Lebih jauh, analisis mengenai partisipasi pemilih yang rendah di Gaza memberikan gambaran tragis tentang dampak perang. Ketika warga harus berjuang hanya untuk bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya, partisipasi dalam proses politik formal menjadi kemewahan yang sulit dicapai. Infrastruktur yang hancur, komunikasi yang sering terputus, dan mobilitas yang terbatas di Gaza menjadikan proses pemilu—bahkan di tingkat lokal—sebagai tantangan logistik yang nyaris mustahil untuk dioptimalkan.
Di sisi lain, bagi Otoritas Palestina (PA), pemilu ini adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa institusi-institusi mereka masih berfungsi. Dengan menjaga ritme demokrasi di tingkat kota, PA berusaha menjaga relevansinya di tengah tekanan internal dan eksternal. Namun, hasil pemilu ini kemungkinan besar akan memicu perdebatan panjang mengenai legitimasi politik di Palestina. Apakah pemerintahan lokal yang terpilih akan mampu membawa perubahan nyata di tengah keterbatasan anggaran dan pendudukan yang mencekik, atau justru hanya akan menambah daftar birokrasi yang tidak efektif?
Sementara itu, di tingkat desa dan kota kecil, harapan akan adanya perubahan tetap hidup di mata para pemilih seperti Abed Jabaieh. Meski partisipasi tidak tinggi, setiap suara yang masuk tetaplah sebuah pernyataan perlawanan terhadap keputusasaan. Rakyat Palestina, melalui pemilu ini, tampaknya sedang mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak akan keamanan fisik dan hak mereka untuk menentukan masa depan melalui kotak suara.
Pemilu 2026 ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pemilu yang dilaksanakan di bawah bayang-bayang duka. Dengan angka partisipasi yang tidak maksimal, pemerintah Palestina memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Ke depan, tantangan bagi dewan kota yang terpilih tidak hanya berkutat pada pengadaan air dan jalan, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa menjadi tameng bagi warga di tengah gempuran konflik yang tidak kunjung usai.
Sebagai kesimpulan, meskipun angka partisipasi 53,44 persen di Tepi Barat dapat dianggap sebagai pencapaian teknis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Palestina sedang berada dalam kondisi "trauma politik". Ketimpangan partisipasi antara Tepi Barat dan Gaza menjadi pengingat keras bahwa selama perang dan pendudukan belum berakhir, demokrasi di Palestina akan terus berjalan dengan tertatih-tatih. Pemilu ini bukan sekadar tentang siapa yang menang, melainkan tentang keteguhan rakyat Palestina untuk tetap memegang hak suara mereka di tengah situasi yang mencoba merampas segalanya dari mereka.
