BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Fenomena unik tengah menghiasi lanskap industri otomotif nasional: lonjakan signifikan dalam penjualan kendaraan listrik berdampingan dengan tingginya kebutuhan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pertanyaan mendasar pun muncul, mengapa dua tren yang berlawanan ini bisa terjadi secara bersamaan di Indonesia?
Data terbaru yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sebuah gambaran yang menarik. Hingga Februari 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah menembus angka fantastis, yaitu lebih dari 358.000 unit. Angka ini mengindikasikan pertumbuhan yang luar biasa pesat, terutama dalam kurun waktu satu tahun terakhir yang mencatat kenaikan mencapai lebih dari 140.000 unit, dengan dominasi kuat dari segmen kendaraan roda dua. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Namun, ironisnya, di tengah antusiasme masyarakat yang terus bertumbuh untuk mengadopsi kendaraan listrik, beban impor BBM justru belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan, bahkan cenderung masih sangat tinggi. Catatan yang sama dari Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, anggaran negara yang dialokasikan untuk impor bahan bakar terus mengalami peningkatan. Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya saja, pengeluaran negara untuk mengimpor bensin dan Solar dilaporkan mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sebesar US$ 21,5 miliar. Angka ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas strategi transisi energi yang sedang dijalankan, dan bagaimana kita dapat secara efektif mengintegrasikan kendaraan listrik ke dalam mobilitas harian masyarakat tanpa terus menerus bergantung pada impor BBM.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan pandangan mendalam mengenai sejumlah faktor yang berpotensi menjelaskan fenomena ini. Menurut analisanya, salah satu alasan utama mengapa impor BBM tetap tinggi meskipun kendaraan listrik semakin populer adalah kecenderungan masyarakat untuk menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan kedua (second car) atau bahkan kendaraan pelengkap. Ini berarti, sebagian besar masyarakat yang mampu membeli kendaraan listrik mungkin masih memiliki kendaraan konvensional bermesin pembakaran internal sebagai kendaraan utama mereka untuk keperluan sehari-hari atau perjalanan jauh. Dengan demikian, konsumsi BBM untuk kendaraan konvensional tersebut tetap tinggi, dan tidak terkompensasi sepenuhnya oleh adopsi kendaraan listrik.
"Inilah yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah untuk menghadirkan adopsi EV secara menyeluruh. Bukan menjadi opsi kedua lagi, melainkan opsi pertama," tegas Andry Satrio Nugroho saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/4). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya perubahan paradigma dalam masyarakat, di mana kendaraan listrik tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagai pilihan utama yang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan mobilitas. Jika kendaraan listrik dapat menjadi pilihan pertama, maka dampaknya terhadap pengurangan impor BBM akan jauh lebih signifikan.
Andry menambahkan, berdasarkan temuan INDEF, jika pemerintah dan pelaku industri dapat menekan harga pembelian awal kendaraan listrik, sehingga selisihnya tidak terlalu jauh dengan kendaraan bermesin konvensional, maka minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik akan semakin meningkat. Ia juga mengamati bahwa di wilayah perkotaan seperti Jakarta, sudah ada sebagian masyarakat yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan utama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk adopsi kendaraan listrik secara luas sangatlah besar, asalkan berbagai hambatan yang ada dapat diatasi.
Selain faktor harga pembelian awal, Andry juga menyoroti peran krusial lembaga pembiayaan dalam memperlancar proses pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan skema pembiayaan yang kompetitif dan mudah diakses akan menjadi kunci utama untuk mendorong lebih banyak konsumen pemula atau "first buyer" untuk beralih ke kendaraan listrik, baik itu mobil maupun motor. Saat ini, banyak konsumen yang kesulitan membeli kendaraan listrik secara tunai, dan terpaksa harus mencicil. Namun, karena persepsi risiko yang dianggap besar oleh pihak perbankan terhadap kendaraan listrik, suku bunga kredit yang ditawarkan seringkali menjadi lebih tinggi, sehingga memberatkan calon pembeli.
"Bagaimana kita bisa menghadirkan proses financing yang kompetitif untuk EV ini. Jadi ini yang menurut saya menjadi pintu utamanya. Konsumen sulit kalau beli kendaraan listrik secara cash, mereka harus mencicil. Tapi karena risikonya yang dianggap besar oleh perbankan, maka bunga kreditnya besar," jelas Andry. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, industri otomotif, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih kondusif bagi kendaraan listrik, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan adopsi secara massal.
Di tempat yang sama, Trois Dilisusendi, selaku Kepala Bagian Bisnis dan Strategi Pemasaran (BBSP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (KEBTKE), secara tidak langsung membenarkan pandangan yang disampaikan oleh Andry Satrio. Trois mengungkapkan bahwa kekhawatiran masih melingkupi sebagian kalangan masyarakat ketika harus memilih kendaraan listrik sebagai kendaraan pertama mereka. Kekhawatiran ini muncul dari berbagai aspek, terutama terkait dengan performa dan keandalan kendaraan listrik dalam kondisi penggunaan sehari-hari.
"Misalnya, kalau kata ojol (ojek online), Pak nggak kuat nanjak, khawatir banjir atau baterai meledak. Jadi kualitas harus baik dan aftersales-nya bagaimana nih? Nah itu yang harus ditingkatkan," kata Trois. Pernyataan ini menyentuh beberapa poin krusial yang menjadi penghalang adopsi kendaraan listrik secara luas. Pertama, terkait performa, ada keraguan apakah kendaraan listrik mampu memberikan tenaga yang cukup, terutama untuk menghadapi medan tanjakan yang umum di beberapa wilayah Indonesia. Kedua, masalah ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrem seperti banjir juga menjadi perhatian. Dan yang paling penting, adalah isu keselamatan terkait potensi ledakan baterai, meskipun ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi namun tetap menimbulkan kekhawatiran di benak konsumen.
Lebih lanjut, Trois menekankan bahwa selain isu-isu teknis tersebut, aspek layanan purna jual (aftersales service) juga memegang peranan sangat penting. Ketersediaan bengkel resmi yang memadai, teknisi yang terlatih, ketersediaan suku cadang, dan garansi yang jelas akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Jika masyarakat merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang baik setelah pembelian, termasuk dalam hal perawatan dan perbaikan, maka keputusan untuk beralih ke kendaraan listrik akan menjadi lebih mudah.
Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tingginya impor BBM di tengah ramainya kendaraan listrik, diperlukan sebuah strategi yang komprehensif. Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan listrik semata, tetapi juga harus mencakup upaya-upaya untuk:
- Mengubah Persepsi dan Kebiasaan Konsumen: Pemerintah dan industri perlu secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan kendaraan listrik, baik dari sisi biaya operasional, performa, maupun dampak lingkungan. Kampanye edukasi yang masif dan terarah sangat diperlukan untuk menanamkan persepsi bahwa kendaraan listrik adalah pilihan yang layak dan dapat diandalkan sebagai kendaraan utama.
- Memperluas Akses Pembiayaan yang Kompetitif: Kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk menciptakan skema pembiayaan yang menarik bagi konsumen, seperti suku bunga yang lebih rendah, jangka waktu cicilan yang lebih panjang, atau program subsidi pembelian, akan sangat membantu dalam mendorong adopsi kendaraan listrik oleh segmen pasar yang lebih luas.
- Meningkatkan Kualitas dan Keandalan Produk: Produsen kendaraan listrik harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan keandalan produk mereka, termasuk dalam hal performa mesin, ketahanan baterai, serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang beragam di Indonesia.
- Memperkuat Infrastruktur dan Layanan Purna Jual: Pembangunan stasiun pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU) yang merata dan mudah dijangkau, serta perluasan jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang, adalah prasyarat mutlak untuk kenyamanan dan kepuasan pengguna kendaraan listrik.
- Mendorong Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Pilihan Pertama: Pemerintah dapat mempertimbangkan insentif tambahan bagi konsumen yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan pertama mereka, atau bahkan kebijakan yang secara bertahap membatasi penggunaan kendaraan konvensional di area-area tertentu.
Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut secara simultan, diharapkan tren positif penjualan kendaraan listrik di Indonesia akan benar-benar mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus mewujudkan masa depan mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan. Perlu diingat, transisi energi bukanlah sekadar mengganti jenis kendaraan, melainkan sebuah perubahan fundamental yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.
(sfn/dry)
