Jakarta – Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, secara resmi memimpin pertemuan darurat virtual yang melibatkan delegasi dari 40 negara guna merumuskan strategi kolektif dalam menghadapi krisis penutupan Selat Hormuz. Pertemuan ini menjadi krusial di tengah memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang telah melumpuhkan jalur arteri vital perdagangan energi dunia. Dalam pembukaannya, Cooper menekankan adanya "kebutuhan mendesak" untuk segera memulihkan kebebasan navigasi internasional yang terhenti sejak 28 Februari akibat eskalasi perang antara aliansi AS-Israel melawan Iran.
Blokade yang diberlakukan Iran terhadap Selat Hormuz telah memicu guncangan hebat pada stabilitas ekonomi global. Sebagai salah satu titik paling strategis di dunia, Selat Hormuz merupakan jalur bagi lebih dari 20 persen konsumsi minyak dunia dan sekitar 30 persen perdagangan gas alam cair (LNG). Penutupan paksa jalur ini telah memicu disrupsi rantai pasok global yang berujung pada lonjakan harga energi yang eksponensial di pasar internasional, yang pada gilirannya mengancam pemulihan ekonomi di banyak negara berkembang maupun maju.
Dalam pidatonya, Cooper secara tegas menuding Iran telah melakukan tindakan pembajakan terhadap jalur pelayaran internasional demi menyandera ekonomi dunia. Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk menunjukkan tekad yang bulat dan terpadu. "Kebutuhan mendesak untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran internasional, dan kekuatan tekad internasional kita untuk melihat Selat tersebut dibuka kembali adalah prioritas utama kita saat ini," tegas Cooper sebagaimana dilansir dari AFP, Kamis (2/4/2026).
Hingga saat ini, sebanyak 37 negara telah menandatangani pernyataan bersama yang menyatakan komitmen penuh untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut. Koalisi ini mencakup negara-negara besar dengan kepentingan ekonomi signifikan seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda. Keikutsertaan negara-negara ini mencerminkan kekhawatiran kolektif atas dampak jangka panjang dari ketidakpastian pasokan energi terhadap stabilitas domestik masing-masing negara.
Namun, di balik upaya mobilisasi ini, terdapat realitas diplomasi yang cukup kompleks. Sejumlah aktor global utama seperti Amerika Serikat, China, serta sebagian besar negara-negara Timur Tengah tercatat belum bergabung dalam pernyataan bersama tersebut. Absennya negara-negara kunci ini memicu spekulasi mengenai perbedaan pendekatan dalam menangani Iran. AS, yang selama ini memegang peran dominan dalam kebijakan keamanan Timur Tengah, tampaknya memiliki agenda yang berbeda, sementara China memilih untuk mempertahankan sikap netral yang pragmatis guna menjaga kepentingan ekonominya di kawasan tersebut.
Forum diplomatik yang dipimpin oleh Inggris ini difokuskan pada mobilisasi tekanan ekonomi dan diplomatik yang sistematis. Fokus utama koalisi ini adalah menciptakan mekanisme tekanan yang terukur guna memastikan Selat Hormuz dapat dibuka kembali dengan cara yang aman dan berkelanjutan, tanpa harus memicu eskalasi militer yang lebih luas dan tidak terkendali. Cooper menegaskan bahwa ekonomi global tidak boleh dibiarkan menjadi sandera dari konflik regional yang berkepanjangan.
Di sisi lain, perspektif berbeda muncul dari Prancis. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis memberikan pernyataan yang cukup hati-hati, menekankan bahwa pengamanan Selat Hormuz hanya bisa dibicarakan secara realistis setelah fase intensif pemboman di kawasan tersebut berakhir. Hal ini menunjukkan adanya keraguan di antara sekutu Barat mengenai efektivitas diplomasi saat perang fisik masih berkecamuk.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang saat itu tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap opsi militer. Macron menilai bahwa rencana untuk membebaskan Selat Hormuz melalui kekuatan senjata atau operasi militer skala besar adalah langkah yang "tidak realistis". Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyentil dinamika politik di Washington, dengan menyesalkan pernyataan-pernyataan mantan Presiden AS, Donald Trump, yang dianggapnya inkonsisten terkait konflik Iran dan posisi NATO.
"Ada pihak yang menganjurkan pembebasan Selat Hormuz dengan paksa melalui operasi militer, posisi yang terkadang diungkapkan oleh Amerika Serikat," ungkap Macron di hadapan media. "Saya katakan terkadang karena hal itu bervariasi, itu bukanlah pilihan yang pernah kami pilih dan kami menganggapnya tidak realistis," tambahnya, menegaskan bahwa solusi diplomatik tetap menjadi jalan keluar satu-satunya yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.
Krisis di Selat Hormuz bukan sekadar masalah akses navigasi, melainkan cerminan dari kerentanan tatanan ekonomi dunia saat ini. Ketergantungan global pada satu jalur sempit di Teluk Persia menjadikan dunia sangat rentan terhadap keputusan politik segelintir negara. Dampak dari penutupan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri yang membutuhkan bahan bakar fosil, tetapi juga telah memicu kenaikan harga pupuk yang mengancam ketahanan pangan global. Dengan terganggunya distribusi pupuk dari produsen utama ke pasar global, para petani di berbagai belahan dunia menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga komoditas pangan pokok bagi konsumen akhir.
Para pengamat geopolitik mencatat bahwa posisi Iran dalam konflik ini adalah bagian dari strategi untuk menekan negara-negara Barat agar memberikan konsesi tertentu atau menghentikan dukungan terhadap operasi militer Israel. Dengan menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu as, Iran secara efektif telah menggeser fokus konflik dari medan perang darat menuju arena ekonomi global. Inilah yang menyebabkan Inggris merasa perlu untuk segera menggalang dukungan internasional guna menetralisir dampak penyanderaan ekonomi ini.
Dalam rapat virtual tersebut, dibahas pula mengenai potensi pembentukan patroli pengamanan laut gabungan yang melibatkan angkatan laut dari berbagai negara anggota koalisi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan patroli ini tidak dianggap sebagai tindakan agresi yang akan memicu balasan langsung dari militer Iran. Keseimbangan antara kehadiran fisik untuk perlindungan dan penghindaran konflik langsung menjadi inti dari diskusi para menteri luar negeri yang hadir.
Sementara itu, pasar energi dunia terus memantau setiap perkembangan dari pertemuan 40 negara ini. Fluktuasi harga minyak mentah dunia sangat sensitif terhadap setiap sinyal yang muncul dari forum-forum seperti ini. Para pelaku pasar berharap bahwa diplomasi yang dipimpin Inggris dapat memberikan kepastian mengenai kapan jalur perdagangan ini akan kembali normal, atau setidaknya memberikan koridor kemanusiaan dan ekonomi yang aman bagi kapal-kapal pengangkut komoditas vital.
Sebagai penutup, tantangan ke depan bagi koalisi ini adalah menjaga kesatuan suara. Dengan adanya perbedaan pendapat antara Prancis dan kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang dari pihak lain, tantangan bagi Yvette Cooper untuk mempertahankan momentum dukungan dari 40 negara tersebut akan semakin berat. Tanpa adanya kesepakatan yang kuat mengenai pendekatan—baik itu berupa sanksi ekonomi yang lebih tajam atau dialog diplomatik yang lebih terbuka—krisis Selat Hormuz diprediksi akan terus menjadi duri dalam daging bagi stabilitas ekonomi global sepanjang tahun 2026.
Situasi di Timur Tengah saat ini, yang melibatkan aktor-aktor besar dengan kepentingan yang berbenturan, menuntut kehati-hatian luar biasa. Inggris, dengan posisinya sebagai inisiator rapat, berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan bahwa diplomasi multilateral masih memiliki taji di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Seluruh mata dunia kini tertuju pada efektivitas hasil rapat ini, yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi penyelesaian krisis yang telah merugikan miliaran orang di seluruh dunia. Apakah 40 negara ini akan mampu menekan Iran untuk membuka kembali gerbang energi dunia, atau justru akan terjebak dalam perdebatan tanpa ujung, waktu yang akan menjawab.
