Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mendesak negara-negara Eropa untuk mengerahkan kekuatan angkatan laut mereka guna mengamankan Selat Hormuz. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan militer yang diharapkan, Washington justru menghadapi tembok penolakan yang kokoh dari sekutu-sekutu tradisionalnya di Benua Biru. Dalam sebuah pernyataan tegas yang mencerminkan sikap kolektif Uni Eropa, blok tersebut menyatakan tidak memiliki niat sedikit pun untuk terlibat dalam eskalasi militer yang kian memanas antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menjadi suara utama yang menegaskan posisi blok tersebut. Dalam konferensi pers usai pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (17/3/2026), Kallas menyatakan secara eksplisit bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam aksi militer ofensif terhadap Teheran. Menurutnya, Uni Eropa tidak tertarik pada apa yang ia sebut sebagai "perang tanpa akhir". Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi Gedung Putih bahwa Eropa kini memiliki prioritas strategis yang berbeda, terutama setelah Kallas menekankan bahwa perang melawan Iran bukanlah "perang Eropa".
Sikap yang diambil Uni Eropa ini berakar pada kekhawatiran mendalam bahwa keterlibatan militer langsung di Selat Hormuz—jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia—hanya akan memicu konflik regional yang lebih luas dan tidak terkendali. Kallas menekankan bahwa fokus utama Uni Eropa tetap pada diplomasi, perlindungan kebebasan navigasi, dan de-eskalasi. Ia secara spesifik menyebut bahwa Uni Eropa tidak berencana memperluas mandat misi maritim yang sudah ada, seperti Operasi Aspides di Laut Merah, untuk mencakup wilayah Selat Hormuz. Baginya, kehadiran militer yang lebih agresif justru kontraproduktif terhadap upaya perdamaian yang selama ini coba dibangun oleh diplomasi Eropa.
Suara senada datang dari Italia. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menegaskan bahwa peran angkatan laut Eropa selama ini dirancang secara spesifik untuk pengawalan kapal dagang dan operasi antipembajakan. Menurutnya, misi tersebut memiliki batasan mandat yang tidak memungkinkan untuk dialihkan menjadi kekuatan tempur di Selat Hormuz. "Kami bersedia memperkuat misi-misi yang sudah ada, namun misi tersebut tidak dirancang untuk beroperasi di medan konflik seperti Selat Hormuz," ujar Tajani dengan tegas.
Penolakan ini juga datang dari kekuatan utama Eropa lainnya, yakni Jerman. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menutup pintu rapat-rapat bagi permintaan Trump tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Merz menegaskan bahwa Berlin tidak akan mengirimkan pasukan ke kawasan Teluk dan menekankan perlunya solusi politik yang cepat sebagai satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini. Jerman tampaknya enggan mengorbankan stabilitas ekonomi dan keamanan domestiknya demi mengikuti agenda militer yang dianggap berisiko tinggi oleh pemerintahan Merz.
Sementara itu, Inggris, yang sering kali menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat dalam operasi militer internasional, juga menunjukkan sikap yang sama. Perdana Menteri Keir Starmer secara eksplisit menyatakan bahwa Inggris tidak akan membiarkan negaranya terseret ke dalam perang yang lebih luas di Timur Tengah. Penolakan ini mencerminkan kelelahan strategis dan kehati-hatian pemerintah Inggris dalam menghadapi tekanan Washington, terutama mengingat kompleksitas konflik antara poros Israel-AS dengan Iran yang melibatkan berbagai proksi di wilayah tersebut.
Tidak berhenti di sana, perlawanan terhadap permintaan Trump juga datang dari negara-negara Eropa lainnya seperti Polandia dan Belgia. Sikap mereka mempertegas bahwa perpecahan dalam aliansi NATO mengenai isu Timur Tengah kini semakin nyata. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, bahkan melontarkan kritik tajam terhadap retorika Trump. Sikorski menyoroti inkonsistensi Trump yang di satu sisi sering mengabaikan atau mengkritik peran NATO, namun di sisi lain tiba-tiba menuntut kontribusi militer dari anggota NATO untuk kepentingan operasi sepihak Amerika Serikat di Teluk.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Belgia, Bart De Wever, menambahkan bahwa negaranya secara prinsip tidak akan bergabung dalam koalisi serangan apa pun bersama AS dan Israel. Bagi Belgia, keterlibatan militer dalam pusaran konflik tersebut hanya akan merusak citra Eropa sebagai mediator netral dan merugikan kepentingan keamanan nasional mereka sendiri. Fokus Belgia tetap pada stabilitas kawasan dan pemulihan jalur komunikasi diplomatik yang selama ini terputus akibat provokasi dari berbagai pihak yang bertikai.
Secara strategis, penolakan kolektif ini merupakan tamparan diplomatik bagi pemerintahan Trump. Selama ini, Trump dikenal dengan kebijakan "America First" yang cenderung unilateral. Permintaannya agar Eropa mengirimkan armada perang ke Selat Hormuz dipandang oleh banyak analis sebagai upaya untuk membagi beban biaya dan risiko militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, para pemimpin Eropa tampaknya telah mengambil kalkulasi baru: bahwa mengikuti jejak militeristik Washington di Teluk tidak lagi memberikan keuntungan bagi keamanan kolektif Eropa.
Selain itu, ketegangan ini menyoroti pergeseran persepsi di Eropa mengenai ancaman keamanan. Jika di masa lalu Eropa cenderung mengikuti kebijakan luar negeri AS tanpa banyak tanya, kini terdapat dorongan yang lebih kuat untuk memiliki otonomi strategis. Negara-negara Eropa lebih memilih untuk berinvestasi pada stabilitas regional melalui jalur ekonomi dan dialog, ketimbang menambah jumlah kapal perang di perairan yang sudah penuh sesak dengan ancaman konflik.
Konsekuensi dari penolakan ini tentu saja akan membawa hubungan transatlantik ke fase yang lebih dingin. Trump, yang dikenal tidak menyukai penolakan, kemungkinan akan menggunakan ini sebagai amunisi baru untuk menekan negara-negara Eropa agar meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka atau mengancam komitmen AS terhadap keamanan Eropa di bawah payung NATO. Namun, bagi para pemimpin Eropa, keputusan untuk tidak mengirim pasukan ke Selat Hormuz bukanlah tentang pembangkangan terhadap sekutu, melainkan tentang menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri mereka sendiri dari keterlibatan dalam perang yang tidak mereka kehendaki.
Pada akhirnya, Selat Hormuz tetap menjadi titik api yang berbahaya. Namun, dengan sikap kompak dari Eropa, pesan yang disampaikan kepada dunia sangatlah jelas: Benua Biru tidak akan menjadi pion dalam permainan geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan perdamaian global mereka. Diplomasi tetap menjadi kata kunci, dan penolakan terhadap militerisasi lebih lanjut adalah cara Eropa untuk memastikan bahwa api konflik di Timur Tengah tidak menjalar menjadi perang besar yang akan menelan korban lebih banyak lagi.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Trump akan melunakkan posisinya, namun fakta bahwa sekutu-sekutunya di Eropa telah sepakat untuk mengatakan "tidak" secara kolektif merupakan sebuah preseden penting dalam hubungan internasional modern. Dunia kini tengah menyaksikan bagaimana pergeseran kekuatan dan kepentingan nasional mulai mengubah peta aliansi lama, di mana tuntutan untuk keterlibatan militer tidak lagi otomatis disambut dengan kepatuhan, melainkan dengan analisis tajam dan penolakan yang terukur demi kepentingan nasional masing-masing negara di Eropa.
