BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Di tengah keprihatinan mendalam atas kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di Kalimantan Timur (Kaltim), muncul gelombang protes dan kekecewaan dari masyarakat terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Senilai Rp 8,5 miliar, kendaraan mewah ini dibeli di saat banyak jalanan di Kaltim masih rusak parah dan sangat membutuhkan perhatian serta perbaikan mendesak. Keputusan ini sontak memicu pertanyaan besar mengenai prioritas pemerintah daerah dan kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya.
DetikKalimantan melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencoba memberikan alasan atas pembelian fantastis tersebut. Mereka mengklaim bahwa mobil dinas baru ini sangat dibutuhkan untuk menembus daerah-daerah pelosok yang aksesnya masih sulit dijangkau oleh kendaraan biasa. Namun, argumen ini justru disambut sinis oleh sebagian besar warga yang merasa kebijakan tersebut keliru dan lebih memprioritaskan program perbaikan jalan di daerah terpencil daripada pembelian kendaraan super mahal. Muhammad Yusuf (30), seorang driver ojek online (ojol) di Samarinda, menyuarakan kekecewaannya dengan tegas. "Katanya biar bisa masuk daerah terpencil, tapi itu mobil hybrid. Jalan rusak kayak gitu, mobil Rp 8,5 miliar kayaknya nggak mungkin (kuat). Harusnya uang itu buat baikin jalannya saja," ujarnya dengan nada frustrasi. Ia meragukan kemampuan mobil mewah tersebut untuk melewati medan yang sulit dan justru menekankan bahwa anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Senada dengan Yusuf, Maha Sakti Esa Jaya (26), seorang wiraswasta asal Balikpapan, juga menilai pengadaan mobil dinas Gubernur dengan pagu Rp 8,5 miliar tidak tepat dilakukan, terutama di masa yang seharusnya mengedepankan efisiensi anggaran. "Sekarang ini kita sedang dalam fase efisiensi anggaran. Ada pemangkasan di berbagai sumber mata anggaran, jadi harus tepat guna. Pembelanjaan mobil dinas Rp 8,5 miliar menurut saya tidak tepat di momen krusial seperti ini," ucap Maha. Ia menggarisbawahi bahwa di saat banyak sektor lain mengalami pemotongan anggaran, justru pengadaan barang mewah dengan nilai fantastis seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan keadilan dalam alokasi dana publik.
Yusril Rosyid, seorang mahasiswa UINSI Samarinda yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, mengaku terkejut dan prihatin mendengar kabar pengadaan mobil dinas tersebut. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi besar menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang sedang berjuang dengan berbagai keterbatasan. "Sebagai mahasiswa yang pernah aktif di organisasi legislatif, tentu kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Pengadaan ini menurut saya berlebihan dan tidak masuk akal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah," ujarnya dengan nada prihatin. Yusril bahkan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2024 yang secara tegas bertujuan untuk mencegah pemborosan anggaran. Menurutnya, kebijakan pengadaan mobil dinas yang sangat mahal ini justru dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang seharusnya diusung oleh pemerintah. "Tujuannya mencegah pemborosan, tapi yang terjadi hari ini malah sebaliknya. Bahkan bisa berimbas ke program unggulan gubernur seperti Gratispol," katanya, menunjukkan potensi dampak negatif yang lebih luas terhadap program-program pro-rakyat lainnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mencoba memberikan klarifikasi terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan yang matang, didasarkan pada kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan semata-mata fasilitas mewah, melainkan sarana vital yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim. "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri. Ia menekankan bahwa kemampuan kendaraan tersebut sangat penting untuk mendukung mobilitas gubernur dalam menjalankan tugasnya di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Anggaran sebesar Rp 8,5 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan sebuah SUV hybrid dengan mesin berkapasitas 3.000 cc, yang diklaim sangat mumpuni untuk kemampuan offroad. Meskipun jenis mobil spesifiknya tidak disebutkan secara gamblang, spekulasi kuat mengarah pada Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga yang dirilis di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standar saja sudah dibanderol dengan harga sekitar Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil ini sendiri mengusung mesin 2.996 cc PHEV, yang sesuai dengan deskripsi kendaraan hybrid dengan performa tinggi yang disebutkan oleh Pemprov Kaltim.
Pernyataan Pemprov Kaltim yang mengedepankan alasan geografis ekstrem dan kebutuhan mobilitas di daerah pelosok seolah berbenturan dengan realitas yang dihadapi sebagian besar warga Kaltim. Keluhan tentang jalan rusak bukan hanya isu minor, melainkan masalah fundamental yang menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan bagi banyak komunitas di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, bahkan tidak beraspal di banyak area, membuat mobilitas sehari-hari menjadi sangat sulit dan berbahaya. Ironisnya, di saat warga harus berjuang keras dengan infrastruktur yang buruk, pemerintah justru menggelontorkan miliaran rupiah untuk sebuah kendaraan dinas yang, menurut sebagian warga, tidak relevan dengan kebutuhan prioritas saat ini.
Perdebatan mengenai pengadaan mobil dinas ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menyoroti isu penting mengenai akuntabilitas publik dan keadilan alokasi anggaran. Dalam konteks pembangunan daerah, prioritas seharusnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang merata. Pembelian kendaraan mewah dengan harga selangit di tengah kondisi ekonomi yang mungkin tidak stabil dan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur, dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, bahkan dianggap sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kekecewaan warga Kaltim ini bukan tanpa alasan. Pengalaman bertahun-tahun hidup dengan jalanan yang rusak, jembatan yang rapuh, dan akses transportasi yang terbatas, membuat mereka sangat sensitif terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Bagi mereka, perbaikan jalan adalah investasi yang paling riil dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup. Dana sebesar Rp 8,5 miliar, jika digunakan untuk perbaikan jalan, setidaknya dapat merehabilitasi puluhan hingga ratusan kilometer jalan di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Ini akan membuka akses ekonomi, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang pada akhirnya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, isu ini juga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana anggaran dan penentuan prioritas pembangunan? Apakah ada kajian mendalam mengenai alternatif solusi yang lebih efisien dan berdampak luas sebelum keputusan pengadaan kendaraan dinas mewah ini diambil? Keterbukaan informasi dan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya kebijakan yang kontroversial dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Meskipun Pemprov Kaltim berargumen bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk menjangkau daerah pelosok, argumen ini perlu diuji lebih lanjut. Kendaraan jenis SUV hybrid mewah dengan harga miliaran rupiah mungkin memang memiliki kemampuan offroad yang baik, namun pertanyaan muncul apakah teknologi ini adalah solusi paling efisien dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah akses di daerah terpencil. Alternatif lain seperti pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, penyediaan kendaraan operasional yang lebih sesuai dengan medan dan anggaran yang lebih terjangkau, atau bahkan pengembangan solusi transportasi berbasis komunitas, bisa jadi merupakan pilihan yang lebih bijak dan berjangka panjang.
Fenomena ini juga mengingatkan kembali akan pentingnya prinsip "value for money" dalam setiap pengeluaran negara. Dana publik adalah amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang maksimal dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Kritik dan keluhan dari warga Kaltim ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dan cara berkomunikasi dengan publik. Respons yang cepat dan transparan terhadap kekhawatiran masyarakat, serta penyesuaian kebijakan yang lebih pro-rakyat, akan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar demi kemaslahatan bersama. Kasus pengadaan mobil dinas mewah ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah indikator utama keberhasilan sebuah pemerintahan, dan kepedulian terhadap kondisi riil masyarakat harus selalu menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
