Pendiri Telegram yang lahir di Rusia, Pavel Durov, telah mengeluarkan pernyataan tegas, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada tekanan otoritas Rusia. Dalam sebuah sikap yang menggema komitmennya terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan privasi digital, Durov menulis bahwa aplikasinya akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, seberat apa pun tantangan dan tekanan yang dihadapinya. Pernyataan ini muncul di tengah gelombang tindakan keras terbaru dari Kremlin terhadap platform komunikasi digital, khususnya Telegram, yang telah lama menjadi duri dalam daging bagi upaya pemerintah Rusia untuk mengontrol aliran informasi.
Konflik antara Telegram dan Rusia bukanlah hal baru, namun eskalasi terbaru menunjukkan intensitas yang meningkat. Sebelumnya, lembaga pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengumumkan bahwa aplikasi pesan populer tersebut akan menghadapi serangkaian pembatasan lebih lanjut. Alasan di balik langkah ini adalah kegagalan Telegram untuk memperbaiki apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran hukum Rusia. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, pengadilan Rusia dengan cepat menjatuhkan denda sebesar USD 142.400 kepada Telegram. Denda ini dijatuhkan karena Telegram menolak untuk menghapus konten yang oleh pemerintah Rusia dikategorikan sebagai "ekstremis" – sebuah label yang seringkali diterapkan pada materi yang mengkritik pemerintah atau menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan narasi resmi negara.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada entitas korporat Telegram, tetapi juga dirasakan langsung oleh jutaan penggunanya di Rusia. Sejumlah besar pengguna telah melaporkan akses yang lambat dan proses unduhan yang tersendat. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari langkah Rusia untuk memperketat kendali atas saluran komunikasi utama, baik untuk publik maupun pribadi, di seluruh negeri. Langkah-langkah pembatasan ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas oleh Rusia untuk membangun "internet berdaulat" (sovereign internet), sebuah konsep yang bertujuan untuk mengisolasi infrastruktur internet negara dari dunia luar dan memungkinkan pemerintah untuk mengontrol lalu lintas data secara lebih efektif.
Roskomnadzor secara eksplisit menyatakan akan terus menerapkan pembatasan bertahap pada Telegram karena ketidakpatuhannya terhadap hukum. Mereka menuduh bahwa, "Seperti sebelumnya, hukum Rusia tidak dipatuhi, data pribadi tidak dilindungi, dan tidak ada langkah efektif melawan penipuan serta penggunaan aplikasi pesan ini untuk tujuan kriminal dan teroris." Tuduhan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah Rusia yang berulang kali diungkapkan mengenai potensi penyalahgunaan platform terenkripsi untuk aktivitas ilegal, meskipun kritikus berpendapat bahwa kekhawatiran ini seringkali hanya menjadi dalih untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi.
Pavel Durov, dengan tegas membela aplikasinya, mengemukakan pandangannya bahwa langkah-langkah pembatasan tersebut memiliki motif tersembunyi. Menurutnya, tujuan utama dari tindakan keras ini adalah untuk mendorong pengguna agar beralih ke aplikasi alternatif yang didukung negara, yang dirancang khusus untuk tujuan pengawasan dan penyensoran politik. Durov kemungkinan besar merujuk pada aplikasi pesan seperti MAX, yang diluncurkan Rusia tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan platform komunikasi domestik yang lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Bagi Durov, ini adalah pertarungan fundamental antara kebebasan individu dan kontrol negara.
"Membatasi kebebasan warga negara bukanlah jawaban yang tepat. Telegram menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan privasi, seberat apa pun tekanannya," ujar Durov, sebagaimana dikutip oleh Deutsche Welle. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari filosofi inti yang telah mendorong Durov sejak awal pendirian Telegram. Aplikasi ini, dengan fitur enkripsi end-to-end-nya (meskipun tidak untuk semua jenis obrolan secara default, namun untuk "obrolan rahasia" dan saluran), telah menjadi suar harapan bagi mereka yang mencari komunikasi aman dan bebas sensor, terutama di negara-negara dengan rezim otoriter.
Rusia memiliki sejarah panjang dalam upayanya untuk mengendalikan Telegram. Pada tahun 2018, Rusia pernah mencoba memblokir Telegram secara total setelah perusahaan menolak menyerahkan kunci enkripsi kepada dinas keamanan federal (FSB). Namun, upaya pemblokiran tersebut sebagian besar gagal total. Telegram, dengan arsitektur teknisnya yang canggih dan kemampuannya untuk secara dinamis mengubah alamat IP servernya, berhasil menghindari sensor pemerintah. Setelah dua tahun dalam kondisi "pemblokiran yang gagal," Rusia akhirnya mencabut larangan tersebut pada tahun 2020, mengakui kekalahannya dalam perang teknis melawan aplikasi tersebut. Namun, pencabutan larangan tersebut tidak berarti Rusia menyerah pada niatnya untuk mengendalikan platform tersebut, melainkan menandakan perubahan strategi.
Pavel Durov sendiri adalah sosok yang menarik dan seringkali kontroversial. Selain kewarganegaraan Rusianya, ia juga memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab, sebuah langkah yang sering dianggap sebagai upaya untuk melindungi dirinya dan perusahaannya dari tekanan politik dan hukum di negara asalnya. Kepemilikan beberapa kewarganegaraan ini memberinya kebebasan bergerak dan kemandirian yang krusial dalam menjalankan platform global seperti Telegram.
Namun, rekam jejak Durov juga tidak luput dari kontroversi pribadi. Pada tahun 2024, ia sempat ditangkap di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan serius yang terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang diduga berhubungan dengan penggunaan Telegram. Penangkapan ini, meskipun singkat, menimbulkan gelombang perdebatan tentang tanggung jawab platform terenkripsi dalam memerangi kejahatan. Durov dengan tegas membantah bahwa aplikasi buatannya secara aktif memfasilitasi kejahatan tersebut, menekankan bahwa Telegram adalah alat netral dan tidak dapat disalahkan atas tindakan kriminal individu. Ia berargumen bahwa menyediakan enkripsi adalah hak dasar bagi pengguna dan bahwa upaya untuk membongkar enkripsi akan lebih banyak merugikan privasi masyarakat umum daripada membantu penegakan hukum secara efektif. Tahun lalu, Prancis juga mencabut pembatasan perjalanan yang dikenakan kepada Durov sebagai bagian dari penyelidikan, menandakan bahwa otoritas Prancis mungkin tidak menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan tuduhan tersebut secara langsung terhadap Durov pribadi atau perusahaannya.
Situasi yang dihadapi Telegram di Rusia menyoroti pertarungan global yang lebih besar antara pemerintah dan perusahaan teknologi mengenai privasi data, kebebasan berekspresi, dan kendali atas informasi. Bagi Rusia, Telegram merupakan ancaman terhadap stabilitas internal dan kemampuannya untuk mengontrol narasi, terutama di tengah konflik geopolitik seperti perang di Ukraina. Telegram telah menjadi saluran vital bagi berita independen, informasi tentang perang, dan bahkan koordinasi protes di Rusia, yang semuanya sangat dikontrol atau disensor oleh media yang dikelola negara.
Di sisi lain, bagi Durov dan para pendukungnya, Telegram adalah benteng terakhir kebebasan digital. Mereka percaya bahwa hak untuk berkomunikasi secara pribadi dan bebas dari pengawasan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Enkripsi end-to-end, yang menjadi inti dari banyak fitur privasi Telegram, adalah kunci untuk melindungi hak ini. Argumentasi Durov adalah bahwa memaksa platform untuk menyediakan pintu belakang (backdoor) atau menyerahkan data pengguna kepada pemerintah akan secara fundamental merusak keamanan dan kepercayaan pengguna, membuka jalan bagi penyalahgunaan yang lebih luas oleh aktor negara maupun non-negara.
Meskipun Rusia telah mencoba berbagai cara, mulai dari pemblokiran teknis hingga denda finansial, Telegram tetap menjadi salah satu platform komunikasi yang paling populer dan tangguh di negara tersebut. Kemampuan Durov untuk beradaptasi, komitmennya terhadap privasi, dan arsitektur teknis Telegram yang tahan sensor telah membuatnya menjadi lawan yang tangguh bagi Kremlin. Namun, tekanan yang terus-menerus dan ancaman pembatasan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai. Nasib Telegram di Rusia, dan implikasinya terhadap kebebasan digital di seluruh dunia, akan terus menjadi cerita yang berkembang, di mana prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan privasi berhadapan langsung dengan keinginan negara untuk mengontrol.
