BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Di tengah ketidakpastian mengenai kelanjutan insentif kendaraan listrik (EV) dari pemerintah untuk tahun 2026, PT Changan Indonesia mengambil langkah proaktif dengan memberikan "subsidi" sendiri kepada konsumennya. Keputusan ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi kenaikan harga mobil listrik akibat belum adanya kejelasan mengenai kebijakan insentif fiskal yang sebelumnya telah mendorong penjualan EV di pasar domestik. Ketidakpastian ini menghadirkan tantangan bagi produsen otomotif yang berinvestasi di segmen mobil ramah lingkungan, memaksa mereka untuk mencari solusi inovatif demi menjaga daya tarik produk mereka di mata konsumen.
Changan, yang baru saja meramaikan industri otomotif Indonesia dengan meluncurkan dua model mobil listriknya, Lumin dan Deepal S07, menyadari pentingnya menjaga momentum penjualan. Perusahaan ini sejatinya memiliki peluang untuk mendapatkan fasilitas insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen hingga akhir tahun 2025, karena kedua produknya memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Namun, dengan berjalannya waktu dan belum adanya pengumuman resmi mengenai perpanjangan atau kebijakan insentif serupa untuk tahun mendatang, Changan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama.
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengungkapkan bahwa sebagai langkah antisipatif, perusahaan telah mulai menerapkan perhitungan harga dengan PPN normal sebesar 12 persen untuk kedua modelnya, Lumin dan Deepal S07. "Untuk antisipasi kan kita pakai 12 persen dulu lah baik Lumin maupun Deepal. Jadi kita sekarang udah pakai hitungan 12 persen dulu," ujar Setiawan Surya saat ditemui di Kopitagram Ampera, Jumat (30/1/2026). Ia menambahkan bahwa harga yang tertera di website resmi perusahaan mencerminkan perhitungan ini, dengan Lumin dibanderol seharga Rp 199 juta dan Deepal S07 seharga Rp 649 juta.
Meskipun demikian, Changan Indonesia tidak meninggalkan konsumen yang telah menunjukkan minat dan melakukan pemesanan di awal tahun 2026. Bagi mereka, perusahaan memberikan harga spesial yang jauh lebih menarik, bahkan lebih rendah dari harga yang seharusnya berlaku dengan PPN normal. Konsumen yang memesan pada bulan Januari 2026 berkesempatan mendapatkan Lumin dengan harga Rp 183 juta dan Deepal S07 seharga Rp 609 juta. "Jadi ya mau nggak mau ya, sementara dengan hitungan 12 persen. Ya kami serap dulu kerugiannya, selisih 10 persennya ya Indomobil tanggung dulu lah supaya minimal kustomer ada kesempatan untuk beli di bulan Januari ini," jelas Setiawan Surya. Langkah ini menunjukkan komitmen Changan untuk tetap memberikan nilai tambah kepada konsumennya, bahkan ketika kondisi pasar tidak sepenuhnya kondusif.
Keputusan Changan untuk menanggung selisih PPN ini merupakan strategi bisnis yang berani. Perusahaan secara efektif memberikan "subsidi" kepada konsumennya untuk periode waktu tertentu, sebagai upaya untuk menjaga permintaan dan memperkenalkan produk-produk listrik mereka kepada pasar Indonesia. Ini adalah bentuk adaptasi terhadap ketidakpastian regulasi, di mana produsen harus mampu bergerak cepat dan fleksibel untuk merespons perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dengan menanggung beban finansial ini, Changan berharap dapat mempertahankan pangsa pasar dan membangun loyalitas konsumen di tengah lanskap industri otomotif yang terus berkembang.
Di sisi lain, ketidakjelasan nasib insentif EV dari pemerintah memang menjadi perhatian utama para pelaku industri. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan ini diajukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan memperkuat sektor manufaktur otomotif Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian nasional. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai persetujuan atau detail lebih lanjut mengenai insentif tersebut.
Situasi ini menciptakan dilema bagi produsen seperti Changan. Tanpa insentif pemerintah, harga mobil listrik cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional, yang dapat menjadi hambatan bagi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga. Insentif seperti pengurangan PPN, keringanan pajak lainnya, atau subsidi langsung dapat secara signifikan menurunkan harga jual mobil listrik, membuatnya lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketidakpastian mengenai kelanjutan insentif ini secara langsung berdampak pada strategi penetapan harga dan promosi yang dapat dilakukan oleh para produsen.
Changan, sebagai pemain baru di pasar Indonesia, memiliki tantangan tersendiri. Mereka perlu membangun kesadaran merek, meyakinkan konsumen tentang keunggulan mobil listrik, dan bersaing dengan produsen yang sudah mapan. Dengan memberikan "subsidi" sendiri, Changan berusaha mengatasi salah satu hambatan utama, yaitu harga. Langkah ini tidak hanya menguntungkan konsumen yang mendapatkan harga lebih murah, tetapi juga membantu Changan dalam mencapai target penjualannya dan memperluas jangkauan produknya di Indonesia.
Pemerintah sendiri menyadari pentingnya elektrifikasi di sektor otomotif sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan dan transisi energi. Namun, implementasi kebijakan insentif memerlukan pertimbangan yang matang, termasuk dampak fiskal, kesiapan industri dalam negeri, dan daya saing produk. Pengajuan usulan insentif oleh Kementerian Perindustrian menunjukkan adanya upaya dari pihak pemerintah untuk mendukung perkembangan industri EV. Pertanyaannya adalah kapan dan dalam bentuk apa insentif tersebut akan direalisasikan, dan apakah akan mencakup tahun 2026 dan seterusnya.
Bagi konsumen, ketidakpastian ini bisa menimbulkan keraguan dalam membuat keputusan pembelian. Mereka mungkin menunda pembelian mobil listrik dengan harapan adanya insentif yang dapat menurunkan harga. Di sisi lain, langkah Changan untuk memberikan harga spesial di bulan Januari 2026 dapat menjadi peluang emas bagi konsumen yang ingin segera beralih ke mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
Perlu dicatat bahwa TKDN 40 persen yang dipenuhi oleh Changan merupakan syarat penting untuk mendapatkan fasilitas insentif PPN. Ini menunjukkan bahwa produsen yang berinvestasi dalam produksi lokal dan memanfaatkan komponen dalam negeri memiliki posisi yang lebih kuat dalam mendapatkan dukungan pemerintah. Namun, angka TKDN ini sendiri bisa menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menentukan kelayakan pemberian insentif di masa mendatang.
Dampak dari keputusan Changan untuk menanggung selisih PPN ini bisa memiliki efek domino. Jika strategi ini terbukti berhasil dalam mendongkrak penjualan dan menarik perhatian konsumen, produsen lain yang memiliki mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN juga mungkin tergoda untuk mengambil langkah serupa. Namun, hal ini juga akan berdampak pada profitabilitas perusahaan, dan kemampuan mereka untuk menyerap kerugian akan menjadi faktor penentu.
Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan insentif EV untuk tahun 2026 dan seterusnya. Kepastian regulasi akan memberikan landasan yang kuat bagi produsen untuk merencanakan investasi jangka panjang, mengembangkan produk, dan menetapkan strategi harga yang efektif. Tanpa kepastian ini, industri EV di Indonesia akan terus menghadapi ketidakpastian, dan inovasi seperti yang dilakukan oleh Changan akan terus menjadi respons reaktif daripada bagian dari rencana strategis yang terintegrasi.
Dalam konteks ini, langkah Changan merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis dan ketidakpastian regulasi. Dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif melalui "subsidi" internal, mereka berusaha menciptakan daya tarik yang kuat bagi konsumen, terlepas dari kebijakan insentif pemerintah yang belum pasti. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan bergantung pada daya tarik produk itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan Changan untuk mengelola implikasi finansial dari keputusan tersebut dalam jangka panjang.
Sementara itu, pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengaitkan insentif otomotif dengan perlindungan tenaga kerja dan penguatan manufaktur memberikan gambaran tentang prioritas pemerintah. Namun, realisasi dari prioritas tersebut melalui kebijakan insentif yang konkret dan tepat waktu masih menjadi pertanyaan. Para pelaku industri otomotif, termasuk Changan, akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dengan seksama, sambil terus mencari cara untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar Indonesia. Keputusan Changan untuk memberikan "subsidi" sendiri ini, setidaknya untuk sementara waktu, memberikan secercah harapan bagi konsumen yang ingin memiliki mobil listrik tanpa harus menunggu kepastian insentif pemerintah yang masih mengambang.
Perkembangan lebih lanjut mengenai kebijakan insentif EV dari pemerintah akan sangat menentukan arah industri otomotif listrik di Indonesia. Apakah produsen akan terus didorong untuk berinvestasi dalam produksi lokal dan teknologi ramah lingkungan, atau justru terhambat oleh ketidakpastian regulasi. Changan telah menunjukkan inisiatifnya, dan respons pasar terhadap langkah ini akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan mereka dan potensi bagi produsen lain untuk mengikuti jejak yang sama.
Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri sangat krusial untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Insentif yang jelas dan berkelanjutan akan menjadi katalisator utama, sementara inovasi dari produsen seperti Changan akan membantu menjembatani kesenjangan dan menawarkan solusi yang menarik bagi konsumen. Dengan demikian, janji mobilitas ramah lingkungan di Indonesia dapat terwujud lebih cepat dan efisien, memberikan manfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan masyarakat luas.
