BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Polemik dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun 2024 kembali menjadi sorotan publik, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, termasuk dari seorang legislator yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak masyarakat, Verrell Bramasta. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi X yang membidangi olahraga, Verrell Bramasta tak tinggal diam melihat potensi ketidakadilan yang menimpa para atlet difabel di Kabupaten Bekasi. Ia dengan tegas menyuarakan harapannya agar kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan serta hak-hak atlet difabel. Verrell Bramasta menyatakan bahwa negara tidak seharusnya menutup mata terhadap situasi yang dihadapi para atlet difabel, menekankan bahwa mereka bukanlah warga kelas dua yang bisa diabaikan. Sebaliknya, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan penghormatan layaknya atlet lainnya.
Verrell Bramasta, yang mengaku telah lama berjuang membela hak-hak para atlet difabel, secara gamblang mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan dan pemotongan hak yang dialami oleh 22 atlet difabel anggota NPCI Kabupaten Bekasi. Ia menyoroti bahwa praktik pilih kasih dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada atlet tidak sepatutnya terjadi. Menurutnya, kehadiran negara tidak hanya dibutuhkan saat para atlet berhasil meraih prestasi gemilang di podium, tetapi yang terpenting adalah saat hak-hak dasar mereka justru terampas dan diabaikan. Keterlibatan Verrell Bramasta dalam isu ini tidak hanya sebatas pada aspek anggaran semata, namun ia memandang persoalan ini sebagai masalah kemanusiaan yang mendasar dan penegakan prinsip keadilan. Oleh karena itu, ia sangat mendesak agar penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta menyerukan agar pengawasan terhadap penyaluran dana hibah diperketat demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ia menegaskan bahwa inti dari persoalan ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah sejak awal, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap atlet disabilitas, tanpa terkecuali, dapat menerima hak-hak mereka secara penuh, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
Perjuangan Verrell Bramasta dalam memperjuangkan nasib atlet difabel bukanlah hal baru. Jauh sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi dana hibah NPCI Kabupaten Bekasi ini, ia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai aksi nyata. Salah satunya adalah ketika ia menggelar audiensi dengan 15 atlet difabel yang berprestasi di ajang SEA Games, bersama dengan perwakilan dari NPCI Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan yang penuh diskusi tersebut, terungkap berbagai permasalahan krusial yang selama ini dihadapi oleh para atlet, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji dan uang makan yang menjadi hak mereka, hingga isu pemecatan sepihak yang dinilai tidak adil dan merugikan. Pengalaman ini semakin memperkuat tekad Verrell Bramasta untuk terus menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak para atlet difabel di tingkat nasional.
Di luar forum-forum kebijakan resmi, Verrell Bramasta juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan atlet difabel. Salah satu momen yang berkesan baginya adalah ketika ia berpartisipasi dalam acara Fun Paralympic yang diselenggarakan di Karawang. Dalam kegiatan tersebut, Verrell tidak hanya hadir sebagai tamu kehormatan, tetapi ia juga turut merasakan langsung semangat, kebahagiaan, dan perjuangan yang luar biasa dari para atlet difabel. Pengalaman langsung ini memberikan perspektif yang lebih mendalam baginya mengenai tantangan dan dedikasi yang dimiliki oleh para atlet disabilitas, sehingga semakin membulatkan tekadnya untuk menjadi jembatan antara mereka dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan suportif bagi perkembangan olahraga difabel di Indonesia.
Kasus dugaan korupsi dana hibah NPCI Kabupaten Bekasi ini merupakan sebuah pukulan telak bagi upaya pengembangan olahraga difabel di Indonesia. Dana hibah yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung pembinaan, pelatihan, dan kesejahteraan atlet difabel, justru diduga disalahgunakan. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada mental dan motivasi para atlet yang telah berjuang keras mengharumkan nama daerah maupun bangsa. Para atlet difabel, dengan segala keterbatasan fisik yang mereka miliki, justru menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan dedikasi yang tinggi dalam berlatih dan bertanding. Mereka mampu mengukir prestasi membanggakan di berbagai ajang olahraga, baik nasional maupun internasional. Namun, di balik setiap medali yang mereka raih, terdapat perjuangan panjang yang penuh pengorbanan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai atlet.
Dalam konteks ini, peran Verrell Bramasta sebagai Anggota DPR RI menjadi sangat krusial. Ia memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran publik. Dengan menyuarakan keadilan bagi atlet difabel, Verrell Bramasta tidak hanya menjalankan fungsi legislatifnya, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosialnya yang tinggi terhadap kelompok rentan. Pernyataannya bahwa "Negara tidak boleh menutup mata. Atlet disabilitas bukan warga kelas dua. Mereka berhak atas perlindungan, keadilan, dan penghormatan," merupakan pesan moral yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat luas. Pesan ini menegaskan bahwa kesetaraan hak dan kesempatan harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan olahraga, tanpa memandang latar belakang fisik seseorang.
Lebih lanjut, desakan Verrell Bramasta untuk dilakukannya evaluasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan dana hibah ini mencerminkan urgensi reformasi tata kelola keuangan dalam dunia olahraga, khususnya yang berkaitan dengan atlet difabel. Evaluasi ini harus dilakukan secara independen dan transparan, melibatkan berbagai pihak yang kompeten, termasuk auditor eksternal dan perwakilan dari organisasi atlet difabel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengungkap oknum yang bertanggung jawab, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem agar praktik serupa tidak terulang kembali. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penerapan prinsip akuntabilitas yang ketat, serta peningkatan transparansi dalam setiap alokasi dan penggunaan dana hibah menjadi sangat penting.
Verrell Bramasta juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi ini harus diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola dana hibah olahraga. Selain itu, penegakan hukum yang transparan juga akan menjadi sinyal positif bagi para atlet difabel bahwa negara serius dalam melindungi hak-hak mereka dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih dan adil.
Pengalaman Verrell Bramasta dalam berinteraksi langsung dengan para atlet difabel, baik melalui audiensi maupun partisipasi dalam kegiatan seperti Fun Paralympic, memberinya pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang mereka hadapi. Ia melihat secara langsung semangat pantang menyerah, dedikasi yang luar biasa, serta potensi besar yang dimiliki oleh para atlet difabel. Namun, ia juga menyaksikan bagaimana potensi tersebut seringkali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk minimnya dukungan finansial, fasilitas yang kurang memadai, serta sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar hak-hak para atlet difabel terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
Dalam pandangan Verrell Bramasta, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan mencakup dimensi kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas. Ia ingin memastikan bahwa para atlet difabel tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan olahraga, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Keberanian Verrell Bramasta dalam mengangkat isu ini ke publik dan mendesak tindakan konkret dari pemerintah patut diapresiasi. Harapannya adalah agar kasus ini tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga memicu perubahan sistemik yang lebih besar dalam perhatian dan dukungan terhadap olahraga difabel di Indonesia. Dengan adanya legislator yang vokal dan peduli seperti Verrell Bramasta, harapan untuk mewujudkan keadilan bagi para atlet difabel semakin terbuka lebar.
